Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:10 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat laba bersih sebesar Rp7,07 miliar per Maret 2018.
  • 16:09 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih sebesar Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 16:08 WIB. ANDI - Andira Agro membidik penjualan dapat mencapai Rp500 miliar pada 2018.
  • 16:07 WIB. ANDI - Andira Agro akan menggunakan dana hasil IPO untuk membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp135 miliar.
  • 16:01 WIB. Kemensos - Kemensos mengerahkan 623 personel Tagana untuk mendistribusikan ribuan sembako warga terdampak gempa NTB.
  • 15:59 WIB. Kanmo Group - Kanmo Group membuka dua gerai baru Mothercare dan Early Learning Centre di Lippo Mall Puri.
  • 15:53 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya menyampaikan keinginan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  • 15:51 WIB. Makassar - Pemerintah Kota Makassar meresmikan Pedagang Kaki Lima Center di Lapangan Karebosi.
  • 15:51 WIB. Schalke 04 - Schalke 04 memboyong bek Maroko Hamza Mendyl dan dikontrak dengan durasi lima tahun.
  • 15:49 WIB. Inggris - Pemerintah Inggris meresmikan kantor Konsulat Jenderal di Bali.
  • 15:49 WIB. Grab - Grab Makassar menggelar sejumlah event dan berbagai promo menarik untuk memeriahkan HUT ke-73 RI.
  • 13:57 WIB. Pegadaian - Pegadaian mengadakan kegiatan padat karya tunai, bersih-bersih jalanan, sekaligus acara jalan sehat di kota Ende, Nusa Tenggara Timur.
  • 13:44 WIB. PLN - Kementerian ESDM meminta PT PLN menekan impor dan memakai produk dalam negeri.
  • 13:43 WIB. BUMN - Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau perjalanan Commuterline Jakarta-Bogor.
  • 13:19 WIB. BI - Kurs tengah Bank Indonesia di Rp14.619 per dollar AS.

Bupati Buton Selatan Resmi Jadi Tersangka

Foto Berita Bupati Buton Selatan Resmi Jadi Tersangka
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Buton Selatan terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2018.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Buton Selatan terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dua tersangka, yaitu diduga sebagai penerima Bupati Buton Selatan periode 2017-2022 Agus Feisal Hidayat (AFH) dan diduga sebagai pemberi Tonny Kongres (TK), seorang swasta atau kontraktor.

"Diduga AFH menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan," kata Basaria.

Menurut Basaria, sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

"TK diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati," ungkap Basaria.

Dalam kegiatan tersebut, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan, buku tabungan Bank BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan Bank BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).

Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui, Agus Feisal merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar.

Safei saat ini maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading