BPJS Kesehatan: Peserta JKN-KIS di Sulsel Tembus 8 Juta Jiwa

Warta Ekonomi, Makassar -

BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 8 juta warga Sulsel telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Bila dipersentasekan, realisasi program pemerintah tersebut telah mencapai 84% per Mei 2018. Total penduduk Sulsel diketahui mencapai 9,4 juta jiwa. Itu artinya tersisa 1,48 juta penduduk Sulsel yang belum terdaftar sebagai peserta program kesehatan pemerintah.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartra dan Maluku, I Made Puja Yasa, mengatakan pihaknya terus menggenjot kinerja agar seluruh penduduk Sulsel dapat tercover alias menjadi peserta JKN-KIS. Salah satu upaya yakni dengan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk sosialisasi program JKN-KIS.

I Made bersama jajaran BPJS Kesehatan bahkan telah menemui penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, belum lama ini. Mereka membahas berbagai hal terkait pelaksanaan JKN, baik dari sisi jumlah kepesertaan, dari sisi pembayaran dan sisi ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, secara nasional jumlah peserta JKN-KIS  di Indonesia mencapai 196,66 juta jiwa atau 77%. BUMN di bidang kesehatan itu sendiri menargetkan seluruh penduduk Indonesia berjumlah 257,5 juta akan tercover program tersebut pada 2019. Torehan Sulsel yang mencapai 84% berada di atas angka nasional.

I Made mengungkapkan program BPJS Kesehatan itu perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Itu sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesahatan Nasional yang memerintahkan seluruh penentu kebijakan terkait untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. 

Beberapa daerah juga disampaikan I Made masih terdapat persoalan pembayaran dari kabupaten/kota di Sulsel. "Di lapangan terkendala koordinasi komunikasi dan kelengkapan berita acara. Sering terjadi keterlambatan pembayaran. Kita sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi bila memungkinkan pembayaran di depan," ujar I Made, di Makassar.

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, menyambut baik dan menganggap bahwa peranan BPJS Kesehatan sangat penting. Terutama dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan. 

"Saya menekankan BPJS Kesehatan itu sangat penting. Masyarakat, kita dan PNS juga sama, kalau sudah ikut asuransi kita merasa tenang dan nyaman itu ada. itu sebenarnya harus disadarkan ke semua masyarakat," kata Sumarsono. 

Dengan jumlah mencapai 84% kepesertaan, maka pemerintah akan melakukan upaya sosialisasi agar kepesertaan meningkat. Karena kesehatan, sambung dia, masuk bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).