Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,31% ke level 5.925,42 di awal sesi I. 
  • 08:56 WIB. BRI Agro - BRI Agro akan menerbitkan saham baru maksimal 3 miliar saham dengan skema HMETD.
  • 08:55 WIB. Internasional - Ekonomi Singapura tumbuh 3,8 persen pada kuartal I 2019.
  • 08:14 WIB. PLN - Power Bank jumbo milik PLN suplai Listrik acara Jakarta Fair Kemayoran 2019.
  • 08:13 WIB. PLN - PLN suplai listrik ke industri tambang bauksit Antam di Sanggau Kalbar.
  • 08:11 WIB. PLN - PLN menambah kapasitas setrum 141,53 MW sepanjang kuartal-I 2019.
  • 08:09 WIB. Transportasi - Pegadaian, Garuda, PTPN III, & Taspen bekerja sama dalam penerbangan Jakarta-Denpasar.

KPPU Kenalkan Komisioner Baru ke Gubernur Sumut

KPPU Kenalkan Komisioner Baru ke Gubernur Sumut - Warta Ekonomi
WE Online, Medan -

KPPU memperkenalkan komisioner Guntur Saragih dan Kodrat Wibowo yang baru dilantik presiden sebagai Komisioner KPPU periode 2018-2023 ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Juga sekaligus memperkenalkan program-program kerja dan tugas utama KPPU yang akan dilaksanakan selama masa tugasnya.

Dikatakan Kodrat Wibowo bahwa  kedatangan KPPU yaitu dengan tujuan mempertimbangkan beberapa skala prioritas diantaranya advokasi kepada para pelaku usaha, monitoring pelaku usaha di bidang pangan, serta pengawasan terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat/daerah yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat. 

“Dalam menjalankan program kerjanya, KPPU sangat membutuhkan kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, apalagi kerjasama ini sudah terjalin sejak KPPU KPD Medan berdiri," kata Kodrat Wibowo yang didampingi oleh Kepala KPPU KPD Medan Ramli Simanjuntak, Jumat (25/5/2018).

Ditambahkan Guntur Saragih, bentuk kerjasama antara KPPU dan pemprov dapat dalam bentuk advokasi dan penyusunan regulasi karena KPPU memiliki wewenang untuk mengeluarkan saran atau rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberikan benefit terhadap masyarakat. 

“Wewenang KPPU itu luas, salah satunya mengeluarkan saran rekomendasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,” ujar Guntur.

Menanggapi hal tersebut, Tengku Ery Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara sangat senang dengan kehadiran KPPU apalagi yang hadir merupakan Komisoner. Dimana selama ini kerjasama dengan KPPU sudah terjalin baik seperti yang sedang berjalan saat ini yaitu di Tim TPID dan Satgas Pangan dimana KPPU juga menjadi unsur didalamnya. 

"Terutama sebagai bagian dari pencegahan di internal, Pemprov Sumut juga terus mengingatkan kepada pejabat teknis dalam jajarannya agar mematuhi segala peraturan khususnya dalam pelaksanaan tender karena masih banyak laporan-laporan dari pelaku usaha yang tidak menerima hasil lelang," ujar Gubsu.

Gubsu berharap KPPU juga untuk terus ikut melakukan advokasi di lingkungan pemprov untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses tender dan semua berjalan dengan lancar.

"Dan saya berharap  ke depan  komunikasi ini, terutama dengan perwakilan KPPU di Medan, dapat terjalin dengan lebih baik lagi,"pungkasnya.(khairunnisak lubis)

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Suara.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31