Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.114,45 pada akhir perdagangan sesi II, Senin (17/12/2018). 
  • 15:42 WIB. Produksi - TPIA targetkan produksi polyethylene meningkat menjadi 736 KTA.
  • 15:42 WIB. Kredit - TPIA terima kredit US$380 juta dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan BNP Paribas (cabang Tokyo).
  • 15:00 WIB. Rupiah - Pukul 15.00 WIB, rupiah bangkit menguat 0,16% ke Rp14.583 per dolar AS. 
  • 14:52 WIB. Kredit - Merdeka Copper Gold dan Bumi Suksesindo sepakat ubah batas kredit jadi US$100 juta.
  • 14:51 WIB. Delisting - Entitas anak usaha BYAN resmi di-delisting dari Australian Securities Exchange (ASX). 
  • 14:46 WIB. Obligasi - TAXI restrukturasi pokok obligasi Rp1 trilun dengan cara konversi Rp400 miliar jadi saham TAXI  dan Rp600 miliar jadi obligasi konversi tanpa bunga.
  • 14:45 WIB. PKPU - TAXI akan hadapi sidang PKPU Rabu, 19/12/2018 mendatang di PN Jakpus. 
  • 14:30 WIB. Energi - Kementrian ESDM akan mengejar capaian target rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,9%.
  • 14:29 WIB. PLTGU - Pertamina Power Indonesia telah siap untuk memasuki tahap konstruksi PLTGU 1.760 MW pada Desember 2018.

Revisi UU Terorisme Sah, Pemerintah Perlu Buat PP

Foto Berita Revisi UU Terorisme Sah, Pemerintah Perlu Buat PP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

RUU tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 menjadi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah disahkan. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting yakni pembuatan PP (peraturan pemerintah).

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan, pentingnya keterlibatan TNI di dalam penindakan terorisme diatur pada pasal 43 (i). Teknis pengaturan keterlibatan TNI ini diamanahkan oleh kedua UU untuk diatur lebih lanjut di dalam PP (peraturan pemerintah). Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI ini terukur dan terarah serta dengan target yang jelas.

"Berapa personel, persenjataan, dari kesatuan apa, mobilisasi, komando, dan anggarannya harus jelas, tidak dadakan dan agar tidak serampangan,"  tutur Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Menurut Sukamta, PP ini penting dan mendesak karena tuntutan situasi terkini di tanah air maupun perubahan lanskap geopolitik dan pergerakan terorisme global. Seperti pergerakan Eks. kombatan ISIS yg keluar dari suriah. Jangan sampai negara terlambat dan gagal mengantisipasi. Cukuplah kejadian di Marawi Filipina sebagai pelajaran.

"Dengan demikian, Presiden tidak perlu membuat Perpu, karena pengesahan revisi tadi sudah sesuai dengan semangat Presiden untuk memberantas terorisme. Yang diperlukan segera sekarang adalah membuat PP tadi sehingga kita harapkan aparat bisa segera siap bekerja dengan baik dan benar," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Menurut Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS ini, TNI secara nyata memang perlu terlibat ketika kualitas dan kuantitas teror sudah sistematis, bersenjata, dan membahayakan negara dan masyarakat. Misalnya, teroris bersenjata yang masuk hutan atau menyandera warga/aparat, pembajakan angkutan umum, dan jenis-jenis teror lain yang skalanya perlu diatasi dengan angkatan bersenjata.

"Hal itu sejalan dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI", Sukamta melanjutkan.

Tag: Terorisme, UU Terorisme

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90