Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:56 WIB. Grab - Mantan karyawan Amazon dan NASA, Mark Porter jadi CTO transportasi Grab.
  • 14:33 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari 1juta pelaku UKM.
  • 14:31 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target, Rp1,2 triliun.
  • 14:31 WIB. UMKM - Moratorium penyaluran dana bertujuan benahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018.
  • 14:29 WIB. UMKM - LPDB-KUMKM: moratorium tidak dilakukan setahun penuh, hanya 4-5 bulan saja.
  • 14:28 WIB. UMKM - LPDB-KUMKM: moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan UMKM.
  • 14:26 WIB. Beras - Bulog Riau-Kepri miliki stok beras 24.000 ton.
  • 14:24 WIB. IKM - Pemkot Kediri: perekonomian Kediri berkembang akibat tumbuhnya IKM.
  • 14:23 WIB. Harga - Disperindag: harga cengkih dan pala mulai turun.
  • 14:22 WIB. WFD - Kalbar hadirkan produk pangan unggulan daerah di WFD.
  • 14:20 WIB. Ekspor - Pemerintah Jateng targetkan ekspor 6,151 miliar dolar AS.
  • 14:19 WIB. Beras - Perum Bulog: kalau sebelumnya penyerapan bisa 100 ribu ton setiap hari, kini turun d ibawah 100 ribu ton/hari.
  • 14:17 WIB. Beras - Bulog: penyerapan beras nasional saat ini menurun karena faktor harga yang tinggi dan panen mulai berkurang.
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Semua peluru yang bersarang di ruangan kerja anggota DPR berasal dari satu pistol Glock 17.
  • 13:22 WIB. Ketua DPR - Saya tak menyalahkan mereka yang memanaskan situasi politik, dengan peluru nyasar.

Beri THR ke Pegawai Honorer, Kemenkeu Alokasikan Rp440,38 M

Foto Berita Beri THR ke Pegawai Honorer, Kemenkeu Alokasikan Rp440,38 M
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp440,38 miliar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menuturkan, pegawai honorer instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR.

"Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak," tulis Sri di laman Facebook yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.

Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut, telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

Untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018, termasuk dokter PTT (pegawai tidak tetap), bidan PTT, tenaga penyuluh KB, dan lain-lain.

Kemudian, untuk pegawai non-PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris, dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Sri Mulyani juga membahas mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah yang telah diatur sesuai Permendagri Nomor 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, lanjut Menkeu, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

"Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR," tulis Sri Mulyani.

Kemudian, bagi petugas jasa kebersihan (cleaning service/CS) dan sopir "outsourcing" dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan THR.

Sementara untuk sopir dan CS honorer atau yang tidak melalui sistem "outsourcing", pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menggunakan jasa CS dan sopir. Selanjutnya, terkait THR untuk guru daerah disebutkan bahwa kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).

Sesuai Pasal 63 PP Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNS daerah, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), THR

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94