Beri Kuliah Umum di Kampus Top Korsel, Misbakhun Pamerkan Kesuksesan Pemerintahan Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dipercaya menyampaikan kuliah umum di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/05). Misbakhun dalam forum bertitel General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia itu memaparkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbicara di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun  menyampaikan materi berjudul “Indonesia on Jokowi’s Presidency Era”. Legislator Partai Golkar itu memaparkan, Presiden Jokowi mengusung konsep Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Misbakhun pun menguraikan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan,” ujar Misbakhun.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menuturkan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Menurut Misbakhun, anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 158,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial.

Pada 2018, papar Misbakjun, pemerintah Indonesia menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu. Adapula Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar pada 2017 untuk 6 juta KPM, pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta KPM.

“Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan,” sebutnya.

Misbakhun juga memaparkan bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Jumlah itu mengalami peningkatan 5,2  persen dibanding 2017 sebanyak 86,4 juta jiwa. Sedangkan di bidang pendidikan, KIP mencakup 17,9 juta siswa. Di bidang pendidikan juga ada beasiswa Bidik Misi.

“Program perlindungan sosial di era Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

Misbakhun juga menjelaskan program unggulan Presiden Jokowi tentang dana desa. Menurutnya, anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Misbakhun memerinci, alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp 280 juta. Setahun kemudian dananya melonjak menjadi Rp 46,98 triliun sehingga setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta.

Alokasi dana desa meningkat pada 2017 menjadi  menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta. Menurutnya, program itu merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Misbakhun menegaskan, program dana desa bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

“Kunci keberhasilan bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah sentuhan kuat inisiatif, inovasi, inovasi dan kerja sama yang kuat antara aparat desa dengan masyarakat,” tegasnya. 

Namun, Misbakhun juga menyinggung pentingnya dukungan parlemen bagi keberhasilan program-program unggulan Presiden Jokowi.

“DPR RI  menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal program tersebut,” tegasnya.