Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:23 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan pengguna baru mobile banking BNI sebanyak 1,4 juta.
  • 22:22 WIB. PGN - PGN menjamin penyaluran gas di Medan, tidak terganggu akibat pelaksanaan program Integrasi Pipa Gas Nasional.
  • 22:20 WIB. WIKA - WIKA optimistis target kontrak order book sebesar Rp130 triliun dapat tercapai pada akhir 2018.
  • 22:19 WIB. Mandiri - Bank Mandiri berencana mengembangkan jaringan kantor luar negeri, khususnya di Asia Tenggara.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.

BPPJB Pemprov DKI Jakarta Dituding Jadi Sarang Mafia Proyek

Foto Berita BPPJB Pemprov DKI Jakarta Dituding Jadi Sarang Mafia Proyek
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono mengkritisi alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta senilai lebih kurang Rp4 triliun.

Arifin mempermasalahkan 80 persen dari anggaran itu atau senilai Rp 3,5 triliun justru dikuasai Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPJB) Pemprov DKI dengan hanya memberikan 20 persen untuk PPBJ tingkat kota. Padahal menurut dia anggaran yang lebih besar diberikan kepada PPBJ tingkat kota.

"Porsi anggaran di BPPBJ Balaikota terlalu besar, hampir 80 persen," sesalnya kepada wartawan, Sabtu (26/5/2018).

Diduganya ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran itu. Contoh kasusnya adalah proyek pembangunan gedung olahraga di Pademangan Jakarta Utara, rehab gedung Puskesmas dan sekolah yang menggunakan anggaran dari BPPJB Pemprov DKI. Padahal seharusnya, proyek semacam itu dikerjakan oleh PPBJ tingkat kota.

"Ini kok anggaran dipusatkan di BPPBJ Pemprov, lah kalau terjadi kongkalikong disana bagaimana?" cetusnya.

Diduganya lagi hal itu terjadi karena ada oknum BPPBJ yang malah jadi mafia proyek sebagaimana saat penunjukan PT MKI sebagai pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 pada era Ahok-Jarot. Saat itu ada 118 sekolah di Jakarta yang direhab oleh PT MKI menyimpan banyak masalah.

"Dari pantauan selama ini kami menduga ada oknum pejabat berinisial F yang sangat dipercaya penguasa lama DKI BPPBJ yang selama ini mengatur praktek mafia pengadaan proyek pengadaan barang dan Jasa," bener Arifin.

Modusnya dengan mempengaruhi atau bekerja sama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk memberikan penilaian subjektif serta mengkondisikan agar perusahaan itu yang keluar sebagai pemenang tender.

"Para mafia pun akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Sebagaimana pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah ditahun 2017 yang banyak masalahnya itu," jelasnya.

"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek tsb. Padahal setelah ditelusuri, ternyata yang bermain adalah kelompok mafia itu sendiri. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan yang dipakai, yang penting bisa menang lelang," lanjutnya.

Bila perusahaanya sudah menang untuk proyek sejenis, lanjutnya, maka nantinya mereka akan meminjam bendera perusahaan lain. Yang mana biasanya para pemilik perusahaan yang dipinjam benderanya itu sama sekali tidak tahu menahu soal urusan proyek.  

"Mereka baru mengetahui setelah menang dan pemilik perusahaan itu hanya diberikan sejumlah uang jasa (fee) karena telah meminjamkan bendera perusahaanya," imbuhnya.

Kelompok mafia menggunakan banyak bendera perusahaan duga dia lagi untuk menghindari adanya kecurigaan bahwa perusahaan milik mereka yang sering menang apalagi untuk beberapa proyek sekaligus oleh auditor.

“Mudah ketahuan auditor kata mereka. Maka dari itu, mereka meminjam bendera perusahaan lain untuk mengelabuhi, padahal yang mengerjakan semua transaksi pembelian sampai pemasangan barang adalah para mafia itu sendiri," jelasnya.

Untuk memudahkan aksi mereka, maka semua bukti-bukti pembelian dipalsukan, sehingga seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Nah, karena harga barangpun sudah digelembungkan (mark-up) maka tentu mereka memperoleh keuntungan besar melalui trik ‘markup’ harga tersebut.

"Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi-bagi kepada oknum pejabat yang terlibat," sesalnya.

Dengan demikian, kata Arifin, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah membobol APBD, sebab diduga telah melibatkan legislatif hingga eksekutif yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut.

"Kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan perubahan personel di BPPBJ DKI Jakarta dan setiap tahun harus ada rotasi personel," pungkasnya.

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), kartel

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94