Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.
  • 05:27 WIB. Eredivisie Belanda - Vitesse 3 vs 2 Excelsior
  • 05:23 WIB. Ligue1 Prancis - Lille 2 vs 1 Amiens
  • 05:21 WIB. Bundesliga Jerman - Hoffenheim 1 vs 3 FC Bayern München
  • 05:10 WIB. LaLiga Spanyol - Getafe 4 vs 0 Deportivo Alaves

BPPJB Pemprov DKI Jakarta Dituding Jadi Sarang Mafia Proyek

Foto Berita BPPJB Pemprov DKI Jakarta Dituding Jadi Sarang Mafia Proyek
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono mengkritisi alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta senilai lebih kurang Rp4 triliun.

Arifin mempermasalahkan 80 persen dari anggaran itu atau senilai Rp 3,5 triliun justru dikuasai Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPJB) Pemprov DKI dengan hanya memberikan 20 persen untuk PPBJ tingkat kota. Padahal menurut dia anggaran yang lebih besar diberikan kepada PPBJ tingkat kota.

"Porsi anggaran di BPPBJ Balaikota terlalu besar, hampir 80 persen," sesalnya kepada wartawan, Sabtu (26/5/2018).

Diduganya ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran itu. Contoh kasusnya adalah proyek pembangunan gedung olahraga di Pademangan Jakarta Utara, rehab gedung Puskesmas dan sekolah yang menggunakan anggaran dari BPPJB Pemprov DKI. Padahal seharusnya, proyek semacam itu dikerjakan oleh PPBJ tingkat kota.

"Ini kok anggaran dipusatkan di BPPBJ Pemprov, lah kalau terjadi kongkalikong disana bagaimana?" cetusnya.

Diduganya lagi hal itu terjadi karena ada oknum BPPBJ yang malah jadi mafia proyek sebagaimana saat penunjukan PT MKI sebagai pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 pada era Ahok-Jarot. Saat itu ada 118 sekolah di Jakarta yang direhab oleh PT MKI menyimpan banyak masalah.

"Dari pantauan selama ini kami menduga ada oknum pejabat berinisial F yang sangat dipercaya penguasa lama DKI BPPBJ yang selama ini mengatur praktek mafia pengadaan proyek pengadaan barang dan Jasa," bener Arifin.

Modusnya dengan mempengaruhi atau bekerja sama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk memberikan penilaian subjektif serta mengkondisikan agar perusahaan itu yang keluar sebagai pemenang tender.

"Para mafia pun akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Sebagaimana pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah ditahun 2017 yang banyak masalahnya itu," jelasnya.

"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek tsb. Padahal setelah ditelusuri, ternyata yang bermain adalah kelompok mafia itu sendiri. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan yang dipakai, yang penting bisa menang lelang," lanjutnya.

Bila perusahaanya sudah menang untuk proyek sejenis, lanjutnya, maka nantinya mereka akan meminjam bendera perusahaan lain. Yang mana biasanya para pemilik perusahaan yang dipinjam benderanya itu sama sekali tidak tahu menahu soal urusan proyek.  

"Mereka baru mengetahui setelah menang dan pemilik perusahaan itu hanya diberikan sejumlah uang jasa (fee) karena telah meminjamkan bendera perusahaanya," imbuhnya.

Kelompok mafia menggunakan banyak bendera perusahaan duga dia lagi untuk menghindari adanya kecurigaan bahwa perusahaan milik mereka yang sering menang apalagi untuk beberapa proyek sekaligus oleh auditor.

“Mudah ketahuan auditor kata mereka. Maka dari itu, mereka meminjam bendera perusahaan lain untuk mengelabuhi, padahal yang mengerjakan semua transaksi pembelian sampai pemasangan barang adalah para mafia itu sendiri," jelasnya.

Untuk memudahkan aksi mereka, maka semua bukti-bukti pembelian dipalsukan, sehingga seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Nah, karena harga barangpun sudah digelembungkan (mark-up) maka tentu mereka memperoleh keuntungan besar melalui trik ‘markup’ harga tersebut.

"Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi-bagi kepada oknum pejabat yang terlibat," sesalnya.

Dengan demikian, kata Arifin, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah membobol APBD, sebab diduga telah melibatkan legislatif hingga eksekutif yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut.

"Kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan perubahan personel di BPPBJ DKI Jakarta dan setiap tahun harus ada rotasi personel," pungkasnya.

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), kartel

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56