Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:28 WIB. Huawei - Huawei pastikan kelahiran ponsel 5G layar lipat Juni 2019.
  • 08:27 WIB. NASA - NASA abadikan Albert Einstein jadi nama rasi bintang.
  • 08:24 WIB. WeChat Pay - WeChat Pay asal China rambah pasar Amerika.
  • 08:21 WIB. Tokopedia - Tokopedia bakal ganti TokoCash dengan Ovo.
  • 08:20 WIB. Facebook - Investor Facebook mau tendang Zuckerberg dari posisi chairman.
  • 08:05 WIB. Kashoggi - Pemerintah Arab Saudi mengonfirmasi Jamal Kashoggi meninggal dunia di Konsulat Arab di Turki.
  • 08:01 WIB. Hino - Hino Motors Sales Indonesia menggelar Safety Riding Competition di Surabaya.
  • 06:37 WIB. Ligue 1 Prancis - Lyon 2 vs 0 Nimes
  • 06:35 WIB. Bundesliga Jerman - Eintracht Frankfrut 7 vs 1 Fortuna Duesseldorf
  • 06:33 WIB. La Liga Spanyol - Celta Vigo 0 vs 1 Deportivo Alaves

Tugas Makin Banyak, KPK Usulkan Masa Tugas Jaksa Diperpanjang

Foto Berita Tugas Makin Banyak, KPK Usulkan Masa Tugas Jaksa Diperpanjang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK untuk memperpanjang masa tugas jaksa yang bekerja di lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menuturkan, pihaknya memang memerintahkan biro hukum untuk menyiapkan revisi PP, tujuannya sebetulnya sangat spesifik, yakni khusus untuk jaksa.

"Penuntut umum itu, ya harus jaksa yang sumbernya hanya satu, yaitu Kejaksaan Agung," kata Agus di gedung KPK Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 63/2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012, bagi yang lulus dan direkomendasikan akan diangkat sebagai pegawai KPK dengan status pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) untuk masa kerja selama empat tahun dan dapat diperpanjang dua kali dalam dua tahap: tahap pertama paling lama empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun.

"Kami melihat beban kami tambah banyak, kemudian jaksa yang mau pulang banyak, permintaan kami untuk tambahan kemudian belum direspons. Jadi, revisi yang dimaksudkan khusus untuk jaksa. Sepanjang dia belum diminta oleh Kejaksaan Agung, sebaiknya dia tidak dipulangkan. Jangan punya pikiran yang macam-macam lewat PP, sembunyi-sembunyi. Tidak. Kalau di dalam, kami terbuka," tambah Agus.

Menurut Agus, khusus untuk jaksa, sepanjang jaksa tersebut belum diminta Kejaksaan Agung meski sudah melewati masa tugas selama 4-4-2 (10 tahun), KPK akan tetap menahan jaksa itu sebelum diminta Kejaksaan Agung. Pada Agustus nanti, setidaknya ada lima orang jaksa penuntut umum sudah bertugas 10 tahun sehingga harus kembali lagi ke Kejaksaan Agung dan jumlah jaksa di KPK tinggal 80 orang.

"Padahal, 80 itu kita kurang banyak karena bottleneck itu di penuntutan karena jaksanya terbatas. Jalan keluar harus bagaimana? Jadi, khusus revisi yang kita ajukan itu hanya khusus jabatan di penuntutan di Kejaksaan. Meskipun dia sudah 4-4-2, kalau belum diminta, akan tetap dipertahankan di KPK, Jadi, tidak bergeser ke yang lain-lain," ungkap Agus.

Agus pun mengatakan bahwa KPK sudah meminta sekitar 60 orang tambahan jaksa penuntut umum ke Kejaksaan Agung.

"Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung tapi cuma dijanjikan, bukan dipenuhi, sampai sekarang belum dan selalu begini," tambah Agus.

Sedangkan untuk posisi penyelidik dan penyidik di KPK, menurut Agus sumber dayanya bisa dari instansi mana saja.

"Penyidik kami sudah ada pengalaman menerima sendiri penyidik KPK. Penyidik Polri yang kita rekrut juga kemudian nanti menjadi penyidik KPK, jadi sumbernya bisa dari mana-mana," tambah Agus.

Ia berharap masyarakat tidak langsung curiga bila KPK meminta tambahan personil penyidik Polri untuk mengisi posisi penyidik di KPK.

"Jangan mempunyai pretensi juga, curiganya jangan dikedepankan dulu. Kita kirim surat meminta 60 polisi itu sudah geger. Pengalaman kita, minta 120 (personil) tahun lalu itu yang dites KPK kemudian masuknya hanya 6 (personil). Jaksa yang dikirim oleh kejaksaan juga sebelum masuk, kan, melewati tes KPK, kan?" ungkap Agus.

Sedangkan untuk personil Polri, KPK juga sudah meminta tambahan sebagai penyidik.

"Saya tidak ingat jumlah berapa, tapi kebutuhan banyak. Di samping penyidik juga, kan, kalau tidak salaah ajudan pimpinan," tambah Agus.

KPK meminta Polri mengirimkan nama-nama personilnya melalui surat resmi dari KPK tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai "Permintaan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan dari Kepolisian Negara RI".

Disebutkan dalam surat itu "Dalam rangka pemenuhan pegawai KPK tahun 2018 dan untuk mengisi 60 posisi jabatan penyidik muda; 7 orang ajudan pimpinan 2; 2 orang spesialis korsup penindakan madya; dan 2 orang spesialis korsup penindakan utama. KPK meminta menyampaikan nama-nama pegawai Kepolisian Negara RI yang dipandang mampu mengisi posisi tersebut".

Polri sendiri sudah mengirimkan nama-nama untuk memenuhi permohonan tersebut.

Rinciannya 120 orang calon penyidik muda berpangkat Iptu hingga Kompol, 8 orang Kombes untuk spesiali korupsi penindakan utama; 1 orang Kombes dan 8 AKBP untuk spesialis korsup penindakan madya; dan 7 orang ajudan pimpinan.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46