Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:28 WIB. KIMA - Kemenperin dorong perluasan kawasan industri Makassar hingga 1.000 ha.
  • 14:27 WIB. Pajak - Babel terapkan pembayaran pajak melalui aplikasi Bukalapak.com.
  • 14:26 WIB. Pengusaha - Pengusaha di NTT kesulitan mendapatkan akses pengankutan barang dengan menggunakan kapal tol laut.
  • 14:23 WIB. PNM - Setibanya di Garut, Jokowi langsung menemui ibu-ibu pelaku wirausaha mikro binaan program Mekaar dari PNM.
  • 14:22 WIB. Dili - Pemda NTT segera membuka kantor perwakilan perdagangan di Dili guna mendukung pembangunan kerja sama trilateral.
  • 14:20 WIB. Investasi - BI: investasi di NTT mengalami pertumbuhan sekitar 4,78 persen hingga triwulan III/2018.
  • 14:19 WIB. AS - Mendag: perusahaan asal AS telah banyak melihat potensi Indonesia menjadi hub regional.
  • 14:18 WIB. Proyek - Menteri BUMN dijadwalkan meninjau sejumlah proyek di Garut: reaktivasi rel hingga elektrifikasi.
  • 14:13 WIB. Barang - Kemendag: pengawasan barang telah dilakukan terhadap 6.803 produk.
  • 14:11 WIB. Bendungan - Kementerian PUPR mulai penggenangan Bendungan Mila di NTB.
  • 14:11 WIB. Pajak - Perolehan pajak kendaraan bermotor Riau capai Rp1,049 triliun.
  • 14:09 WIB. Kopi - Bupati Sigi ajak masyarakat Pikoro tanam kopi.
  • 14:08 WIB. RL - Eksportir PT Buana Mandiri Sejahtera beli rumput laut Kab.Nunukan seharga Rp20.500/kg.
  • 14:07 WIB. TBS - Harga beli TBS kelapa sawit oleh perusahaan pabrik kelapa sawit  (PKS) masih fluktuatif.
  • 14:06 WIB. Beras - Bulog Sulteng berharap penyerapan beras petani meningkat di tahun ini.

Tugas Makin Banyak, KPK Usulkan Masa Tugas Jaksa Diperpanjang

Foto Berita Tugas Makin Banyak, KPK Usulkan Masa Tugas Jaksa Diperpanjang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK untuk memperpanjang masa tugas jaksa yang bekerja di lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menuturkan, pihaknya memang memerintahkan biro hukum untuk menyiapkan revisi PP, tujuannya sebetulnya sangat spesifik, yakni khusus untuk jaksa.

"Penuntut umum itu, ya harus jaksa yang sumbernya hanya satu, yaitu Kejaksaan Agung," kata Agus di gedung KPK Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 63/2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012, bagi yang lulus dan direkomendasikan akan diangkat sebagai pegawai KPK dengan status pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) untuk masa kerja selama empat tahun dan dapat diperpanjang dua kali dalam dua tahap: tahap pertama paling lama empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun.

"Kami melihat beban kami tambah banyak, kemudian jaksa yang mau pulang banyak, permintaan kami untuk tambahan kemudian belum direspons. Jadi, revisi yang dimaksudkan khusus untuk jaksa. Sepanjang dia belum diminta oleh Kejaksaan Agung, sebaiknya dia tidak dipulangkan. Jangan punya pikiran yang macam-macam lewat PP, sembunyi-sembunyi. Tidak. Kalau di dalam, kami terbuka," tambah Agus.

Menurut Agus, khusus untuk jaksa, sepanjang jaksa tersebut belum diminta Kejaksaan Agung meski sudah melewati masa tugas selama 4-4-2 (10 tahun), KPK akan tetap menahan jaksa itu sebelum diminta Kejaksaan Agung. Pada Agustus nanti, setidaknya ada lima orang jaksa penuntut umum sudah bertugas 10 tahun sehingga harus kembali lagi ke Kejaksaan Agung dan jumlah jaksa di KPK tinggal 80 orang.

"Padahal, 80 itu kita kurang banyak karena bottleneck itu di penuntutan karena jaksanya terbatas. Jalan keluar harus bagaimana? Jadi, khusus revisi yang kita ajukan itu hanya khusus jabatan di penuntutan di Kejaksaan. Meskipun dia sudah 4-4-2, kalau belum diminta, akan tetap dipertahankan di KPK, Jadi, tidak bergeser ke yang lain-lain," ungkap Agus.

Agus pun mengatakan bahwa KPK sudah meminta sekitar 60 orang tambahan jaksa penuntut umum ke Kejaksaan Agung.

"Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung tapi cuma dijanjikan, bukan dipenuhi, sampai sekarang belum dan selalu begini," tambah Agus.

Sedangkan untuk posisi penyelidik dan penyidik di KPK, menurut Agus sumber dayanya bisa dari instansi mana saja.

"Penyidik kami sudah ada pengalaman menerima sendiri penyidik KPK. Penyidik Polri yang kita rekrut juga kemudian nanti menjadi penyidik KPK, jadi sumbernya bisa dari mana-mana," tambah Agus.

Ia berharap masyarakat tidak langsung curiga bila KPK meminta tambahan personil penyidik Polri untuk mengisi posisi penyidik di KPK.

"Jangan mempunyai pretensi juga, curiganya jangan dikedepankan dulu. Kita kirim surat meminta 60 polisi itu sudah geger. Pengalaman kita, minta 120 (personil) tahun lalu itu yang dites KPK kemudian masuknya hanya 6 (personil). Jaksa yang dikirim oleh kejaksaan juga sebelum masuk, kan, melewati tes KPK, kan?" ungkap Agus.

Sedangkan untuk personil Polri, KPK juga sudah meminta tambahan sebagai penyidik.

"Saya tidak ingat jumlah berapa, tapi kebutuhan banyak. Di samping penyidik juga, kan, kalau tidak salaah ajudan pimpinan," tambah Agus.

KPK meminta Polri mengirimkan nama-nama personilnya melalui surat resmi dari KPK tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai "Permintaan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan dari Kepolisian Negara RI".

Disebutkan dalam surat itu "Dalam rangka pemenuhan pegawai KPK tahun 2018 dan untuk mengisi 60 posisi jabatan penyidik muda; 7 orang ajudan pimpinan 2; 2 orang spesialis korsup penindakan madya; dan 2 orang spesialis korsup penindakan utama. KPK meminta menyampaikan nama-nama pegawai Kepolisian Negara RI yang dipandang mampu mengisi posisi tersebut".

Polri sendiri sudah mengirimkan nama-nama untuk memenuhi permohonan tersebut.

Rinciannya 120 orang calon penyidik muda berpangkat Iptu hingga Kompol, 8 orang Kombes untuk spesiali korupsi penindakan utama; 1 orang Kombes dan 8 AKBP untuk spesialis korsup penindakan madya; dan 7 orang ajudan pimpinan.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14