Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:28 WIB. Datsun - Datsun akan mengadakan pameran dan acara test drive yang diberi nama Live Matsuri di Bandung.
  • 12:27 WIB. Havaianas - Havaianas meluncurkan koleksi terbaru Let's Summer 18/19.
  • 12:26 WIB. Ciputra - Ciputra Development melalui subholding 3 siap meluncurkan penjualan tahap I The Newton 2 pada Desember.
  • 12:23 WIB. Paramount Land - Paramount Land menghadirkan promo KPR Bang! 345 di ajang pameran properti REI Mandiri Expo 2018.
  • 12:23 WIB. DKI Jakarta - PD Sarana Jaya mendirikan empat smart toilet di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Soal KPU Larang Caleg Koruptor, Bamsoet: Semua Warga Negara Punya Hak

Foto Berita Soal KPU Larang Caleg Koruptor, Bamsoet: Semua Warga Negara Punya Hak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikukuh melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, sehingga dirinya menyebut kebijakan tersebut kurang bijaksana.

"Kami mendukung KPU menciptakan hasil demokrasi yang bersih bebas dari korupsi namun bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dia menjelaskan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah mengatur bahwa mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Bambang sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang bahwa mantan terpidana korupsi boleh saja dicalonkan partainya jika memenuhi sejumlah syarat.

"Syarat tersebut antara lain bersangkutan harus menyatakan/mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan napi korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu 5 tahun jika tuntutan di atas lima tahun, menunjukkan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya," ujarnya.

Menurut dia, apabila KPU masih tetap bersikukuh, sementara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR, pemerintah dan Bawaslu pada Rabu (23/5), hasilnya tidak sepakat dengan usulan KPU karena tidak ada dalam UU Pemilu.

Bambang memiliki catatan terkait kebijakan KPU tersebut, pertama, sikap KPU itu terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya.

"UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU," katanya.

Dia menilai apabila KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut maka sama saja dengan melawan UU.

Kedua, menurut dia, dengan keputusan itu, KPU telah merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih.

"Seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita, kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya," ujarnya.

Selain itu, Bambang menilai KPU juga telah merampas hak warga negara yang akan memilih calon yang dijegal tersebut, mulai dari keluarga, kerabat hingga masyarakat dimana mantan terpidana itu berdomisili.

Tag: Bambang Subijanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69