Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:30 WIB. Tri - Hutchison Tri akui sempat ada layanan RBT 'Jokowi Saja'.
  • 06:27 WIB. Telkomsel - Telkomsel klaim tak ada RBT 'Jokowi Saja' di layanannya.
  • 06:26 WIB. Oppo - Oppo bantah pangsa pasar menurun di Indonesia.
  • 06:13 WIB. China - China tambah 11 ruas jalan baru untuk uji coba mobil swakemudi.
  • 06:11 WIB. Jerman - Jerman ingin capai 1 juta mobil listrik pada 2022.
  • 06:10 WIB. Sony - Sony siap jual kembali PlayStation klasik dalam versi mini.
  • 06:09 WIB. Facebook - Facebook terancam didenda Uni Eropa karena lamban taati aturan.
  • 06:07 WIB. Amazon - Amazon bercita-cita dirikan 3.000 toko nirkasir Amazon Go.
  • 06:04 WIB. Grab - Grab nilai penyegelan kantor sebagai tindakan anarkis.
  • 06:01 WIB. Indosat - Indosat Ooredo perluas jangkauan 4G Plus ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
  • 05:58 WIB. Oppo - Oppo bangga jika menginspirasI Apple lewat slot dual SIM tumpuk.
  • 00:00 WIB. Apple - Apple lunasi tunggakan pajak Rp248,2 triliun.
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.
  • 22:07 WIB. PHE - Pertamina Hulu Energi telah memulai tahap fabrikasi anjungan lepas pantai YYA di Lapangan YY, Handil, Kutai Kartanegara, Kaltim.

Soal KPU Larang Caleg Koruptor, Bamsoet: Semua Warga Negara Punya Hak

Foto Berita Soal KPU Larang Caleg Koruptor, Bamsoet: Semua Warga Negara Punya Hak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikukuh melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, sehingga dirinya menyebut kebijakan tersebut kurang bijaksana.

"Kami mendukung KPU menciptakan hasil demokrasi yang bersih bebas dari korupsi namun bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dia menjelaskan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah mengatur bahwa mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Bambang sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang bahwa mantan terpidana korupsi boleh saja dicalonkan partainya jika memenuhi sejumlah syarat.

"Syarat tersebut antara lain bersangkutan harus menyatakan/mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan napi korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu 5 tahun jika tuntutan di atas lima tahun, menunjukkan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya," ujarnya.

Menurut dia, apabila KPU masih tetap bersikukuh, sementara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR, pemerintah dan Bawaslu pada Rabu (23/5), hasilnya tidak sepakat dengan usulan KPU karena tidak ada dalam UU Pemilu.

Bambang memiliki catatan terkait kebijakan KPU tersebut, pertama, sikap KPU itu terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya.

"UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU," katanya.

Dia menilai apabila KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut maka sama saja dengan melawan UU.

Kedua, menurut dia, dengan keputusan itu, KPU telah merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih.

"Seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita, kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya," ujarnya.

Selain itu, Bambang menilai KPU juga telah merampas hak warga negara yang akan memilih calon yang dijegal tersebut, mulai dari keluarga, kerabat hingga masyarakat dimana mantan terpidana itu berdomisili.

Tag: Bambang Subijanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00