Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:37 WIB. BI - BI mengimbau masyarakat untuk segera menukarkan uang rupiah kertas tahun emisi 1998 dan 1999. 
  • 10:36 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya mengapresiasi seluruh pihak yang dikabarkan berhasil menemukan objek terduga KM Sinar Bangun.
  • 10:35 WIB. Gorontalo - BPS mengatakan tingkat okupansi hotel di Gorontalo sebesar 45,50% pada April 2018.
  • 10:33 WIB. Kaltara - Kaltara mencatat jumlah penerbangan mengalami peningkatan sebesar 6,25% selama arus balik Lebaran 2018.
  • 10:32 WIB. Arab - Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, yakin Indonesia akan menjadi mitra dalam kampanye Islam moderat.
  • 10:31 WIB. MPMX - Mitra Pinasthika Mustika memperkirakan capex sebesar US$25-30 juta hingga dua tahun mendatang.
  • 10:27 WIB. JPRS - Gunawan Dianjaya Steel akan menargetkan merger dengan Jaya Pari Steel pada tahun ini.
  • 10:26 WIB. ARNA - Arwana Citramulia mencetak pertumbuhan penjualan double digit per Mei 2018.
  • 09:56 WIB. ELTY - Bakrieland Development menargetkan utang dapat menyusut menjadi Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 09:55 WIB. AS - AS tengah menyusun peraturan untuk mencegah China terlibat dalam teknologi yang berkaitan dengan industri penting AS.
  • 08:44 WIB. FIFA - FIFA menjatuhkan denda sebesar US$10.124 terhadap Federasi Sepak Bola Polandia akibat spanduk bernada ofensif.

Soal Gaji Megawati di BPIP, Fadli Zon: Jokowi Boros!

Foto Berita Soal Gaji Megawati di BPIP, Fadli Zon: Jokowi Boros!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena kontra produktif terhadap misi pembinaan ideologi dan Pancasila itu sendiri.

Ia menilai saat ini Jokowi mengabaikan kondisi perekonomain negara yang saat ini yang terbilang memprihatinkan.

"Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan," ujar Fadli dalam pesan tertulis, Senin (28/5/2018).

Fadli menuturkan lembaga non-struktural seperti BPIP tidak sepantasnya diberi standar gaji mirip BUMN, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan.

Lanjutnya, Fadli menemukan empat cacatan serius dalam Perpres tersebut. Pertama, Fadli menilai struktur gaji pejabat BPIP terbilang aneh. Sebab ia menilai gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri lebih besar dari pada pejabat yang lain.

"Padahal, dari sisi logika manajemen baik di lembaga pemerintah atau swasta, gaji direksi atau eksekutif selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris adalah wakil pemegang saham." katanya.

Dengan status itu, Fadli merasa aneh jika Megawati digaji lebih besar daripada anak buahnya. 

"Beban kerja terbesar memang adanya di direksi atau eksekutif. Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?!," ujarnya.

Kedua menurut dia, dari sisi etis, BPIP bukan BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba, sehingga gaji pengurusnya pantas berjumlah ratusan juta rupiah namun BPIP adalah lembaga nonstruktural yang kerjanya adhoc, tapi kenapa standar gajinya bisa tinggi.

Ketiga dia menjelaskan, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi, pemerintah selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi, itu sebabnya dalam kurun 2014-2017, ada 23 lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah.

"Mulai dari Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas). Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah lembaga nonstruktural baru," ujarnya.

Keempat, dari sisi tata kelembagaan menurut dia, kecenderungan Presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya dihentikan, karena bisa tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang telah ada.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/5) menandatangani Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 yang ditandatangani Jokowi, Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan sebesar Rp112.548.000. Sementara Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan sebesar Rp100.811.000. 

Tag: Fadli Zon, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83