Pemerintah, BI, OJK, dan LPS Perkuat Koordinasi Jaga Stabilitas Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertekad untuk semakin memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan.

"Penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pada pertumbuhan jangka menengah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Hadir pula dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Darmin menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia secara umum cukup baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya keketatan likuiditas dan risiko global karena perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS).

"Ketahanan ekonomi Indonesia didukung oleh kondisi fundamental ekonomi yang cukup baik dan prospektif, serta bauran kebijakan makroekonomi dan struktural yang sehat dan terkoordinasi antara Pemerintah, BI, dan OJK," ucapnya.

Kendati demikian, dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman.

"Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan DPK oleh LPS," papar Darmin.

Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil juga terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,06% pada  triwulan I 2018. Inflasi pada April 2018 tercatat rendah, yaitu 3,41% (yoy) dan diperkirakan tetap rendah sesuai kisaran sasaran 3,5+1% pada akhir 2018.

Defisit transaksi berjalan, sesuai pola musimannya, meningkat pada triwulan I 2018 menjadi 2,1% dari PDB, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode triwulan 1 tahun 2013 saat Taper Tantrum terjadi sebesar 2,61% dari PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan terjaga di bawah 2,5% dari PDB untuk tahun 2018 sehingga masih di bawah batas yang aman yaitu tidak melebihi 3% dari PDB.