Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

Polemik Gaji di BPIP, DPR: Saya Yakin Mega Tidak Kejar Materi

Foto Berita Polemik Gaji di BPIP, DPR: Saya Yakin Mega Tidak Kejar Materi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meyakini para tokoh nasional di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak mengejar materi sehingga pemerintah menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Saya yakin Megawati beserta pejabat BPIP lainnya bukan tokoh-tokoh yang mengejar materi lagi. Pemerintah harus menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu agar tidak menjadi polemik di masyarakat," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Ia mengaku terkejut dengan besaran hak keuangan yang diterima pimpinan BPIP karena besarannya melebihi gaji Presiden sehingga lebih baik kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Hal itu, menurut dia, terutama kondisi ekonomi Indonesia yang kadang tidak stabil saat ini sehingga tidak elok jika keuangan negara hanya dihamburkan untuk gaji-gaji pejabat negara.

"Mendengar besaran gaji pejabat BPIP itu cukup mengagetkan, apalagi lebih tinggi daripada gaji Presiden ataupun menteri-menteri. Ya, walaupun ini pemerintah yang mengatur, tetapi apakah tokoh-tokoh itu pernah meminta gaji? Jangan sampai justru pemerintah malah mempermalukan pejabat BPIP," ujarnya.

Menurut dia, meskipun ketentuan itu ada di tangan pemerintah, dirinya meyakini Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh nasional itu tidak berharap pamrih dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

Ia meyakini ada proses di dalam mekanisme lembaga Kepresidenan hingga Presiden tanda tangan perpres tersebut dan dirinya tidak menyalahkan Presiden.

"Saya tidak menyalahkan Presiden dan tokoh-tokohnya, tetapi otak di balik yang mengusulkan ini harus diklarifikasi atau diperiksa dahulu kesehatannya karena ini masalah pembina Pancasila dan beliau-beliau terpojokkan," katanya.

Taufik menilai BPIP merupakan lembaga yang penting karena semangatnya untuk pembinaan Pancasila hingga akar rumput di tengah masyarakat sehingga sangat ironis kalau dikaitkan dengan tunjangan atau fasilitas mewah.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada hari Rabu (23/5) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perpres tersebut mengatur hak keuangan beserta fasilitas para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP.

Dalam lampiran perpres tersebut dijelaskan hak keuangan yang diperoleh Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Perinciannya adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp112.548.000; anggota Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp100.811.00; Kepala BPIP memperoleh Rp76.500.000; Wakil Kepala BPIP Rp63.750.000; Deputi Rp51.000.000; dan Staf Khusus Rp36.500.000.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aji Styawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22