Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.
  • 14:36 WIB. Gerindra - PSI jangan menuduh seenaknya soal situs Sandiaga.
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandi, menjadi solusi bagi tindak korupsi di Indonesia
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga lebih mudah dipahami masyarakat.
  • 14:33 WIB. PAN - Dengan 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga, masalah Indonesia teratasi.
  • 14:30 WIB. PAN - Visi misi Prabowo-Sandiaga lebih membumi ketimbang 'Revolusi Mental'.
  • 12:31 WIB. Hukum - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, NTT ditangkap Polres Jakbar soal narkoba.
  • 12:29 WIB. PSI - Tidak mungkin materi negatif diproduksi TKN Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:29 WIB. PSI - Kampanye hitam tidak boleh berkembang dalam demokrasi.
  • 12:28 WIB. PSI - Kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Jokowi.
  • 12:28 WIB. PSI - Pendukung Jokowi-Ma'ruf, wajib mengutuk kampanye hitam.
  • 12:26 WIB. PSI - Meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus fitnah Sandiaga.
  • 12:25 WIB. PSI - Bisa saja situs fitnah Sandiaga dibuat pendukung Prabowo-Sandi.

MUI Nilai Kemenag Tidak Harus Keluarkan Daftar Mubaligh Rekomendasi

Foto Berita MUI Nilai Kemenag Tidak Harus Keluarkan Daftar Mubaligh Rekomendasi
Warta Ekonomi.co.id, Lebak -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak menilai Kementerian Agama tidak perlu mengeluarkan realis daftar mubaligh karena mengundang polemik di masyarakat.

"Kita berharap realis 200 mubalig di daerah, provinsi dan nasional yang 'resmi' itu dihentikan," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori di Lebak, Senin.

Pengaturan mubalig yang direalis Kementerian Agama sebetulnya tidak perlu dan hanya buang-buang energi saja.

Sebab, di kalangan masyarakat untuk menentukan pilihan mubaligh atau pendakwah cukup berbeda-beda baik mubaligh yang memiliki latar belakang cendekiawan hingga lulusan pondok pesantren.

Karena itu, MUI Lebak menilai pembatasan rilis 200 mubaligh tidak efektif juga mengundang kegaduhan, terlebih saat ini menjelang tahun politik.

"Kami menilai lebih baik mubalig itu diserahkan saja kepada masyarakat sesuai dengan pilihannya," katanya menjelaskan.

Menurut dia, selama ini, mubaligh dan pendakwah di Kabupaten Lebak cukup bagus menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada masyarakat.

Selain itu juga karakter mubaligh memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, mereka mengikuti pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Lebak.

"Program diklat mubalig dan pendakwah hingga kini masih berjalan. MUI sendiri mencetak kader-kader ulama," katanya.

Kehadiran mubaligh dan pendakwah cukup diperlukan oleh masyarakat,termasuk khotib Jumat.

Selama ini, peran serta mubalig dan pendakwah yang mengikuti program Diklat MUI sangat efektif untuk menyampaikan ajaran Islam yang benar.

"Kami berharap Kemenag menghentikan daftar 200 mubaligh karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," katanya menjelaskan.

Tag: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20