Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:41 WIB. Tik Tok - Tik Tok rilis pusat keamanan.
  • 20:40 WIB. Smartphone - Samsung dan LG bakal pamer ponsel 5G di MWC 2019.
  • 20:39 WIB. Taiwan - Tahun depan, Taiwan dikabarkan cuma layani 4G.
  • 20:37 WIB. Asus - 3 laptop tipis Asus segera muluncur di Indonesia.
  • 20:36 WIB. Tik Tok - Tik Tok masih dihantui pengguna di bawah umur.
  • 20:35 WIB. Cydia - Toko aplikasi bajakan untuk iPhone, Cydia akhirnya ditutup.
  • 20:34 WIB. Tumblr - Tumblr minta maaf karena blokir konten porno salah sasaran.
  • 20:33 WIB. Apple - Apple dituduh sengaja sembunyikan notch pada iPhone X, XS, dan XS Max dalam promosinya.
  • 20:31 WIB. Huawei - Huawei resmi luncurkan Nova 4 dengan kamera 48 megapixel.
  • 20:27 WIB. Mitsubishi - Susul Suzuki Carry, Mitsubishi recall Colt T12OSS.
  • 20:25 WIB. Nissan - Nissan gagal mufakat tentukan pengganti Ghosn.

Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas

Foto Berita Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Para Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu serta bisa menghambat profesi seniman yang kebetulan menjadi peserta pilkada sehingga mereka mengusulkan agar KPI untuk mencabut aturan tersebut.

Salah seorang tokoh seniman Jawa Barat, Acil Bimbo, mengatakan aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan, terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas.

"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," kata Acil, Selasa (29/5/2018).

Menurut dia aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak, terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar.

"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung. Seperti halnya Deddy Mizwar, aturan tersebut tentunya akan membuat dia bingung, tapi sebetulnya aturan itu tidak tepat. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," kata dia.

Ia mengatakan profesi seorang seniman tidak bisa diatur dengan sewenang wenang dan kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya sehingga aturannya jelas dan detil.

"Enggak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," katanya.

"KPI tidak boleh menghalang halangi profesi, pemerintah di sini salah (KPI). Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, ga bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu enggak bisa dihalang halang," katanya.

Sementara itu, Ketua 2 komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat Ulli, menambahkan KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan tersebut, terlebih yang namanya profesi tidak bisa diatur dengan aturan yang tidak jelas.

"Masa profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan, karena pilkada jabar ini rasa pilpres. Ada pihak pihak yang bermain. Berusaha menjegal Deddy Mizwar," katanya.

Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Terlebih hingga saat ini pun banyak anggota dewan yang tampil di televisi.

"Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti Eko Patrio kan figurnya sama, kenapa tidak dilarang main di televisi. Jangan hanya yang maju di gubernur saja, kan banyak anggota dewan juga yang main di tv. Kalau mau larang mah tuh ada acara yang menyesatkan, itu enggak cocok itu mengarah ke syirik. Mestinya itu dilarang, tapi mana gerakan KPI? Kan ga ada," tandasnya.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74