Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:37 WIB. AP I - Kapasitas penampungan untuk terminal bandara El Tari saat ini hanya mencapai 1,3 juta.
  • 06:36 WIB. AP I - Pengelola Bandara El Tari Kupang memperluas terminal penumpang bandara.
  • 06:33 WIB. Pertamina - Pertamina menyatakan distribusi B20 di Sulawesi Utara dan Gorontalo berlangsung lancar. 
  • 06:32 WIB. JSMR - Jasa Marga menggencarkan sosialisasi kebijakan integrasi satu tarif JORR yang akan diberlakukan pada 29 September 2018.
  • 06:31 WIB. KRAS - Krakatau Steel berupaya memperluas pasar ke luar negeri.
  • 06:30 WIB. KRAS - Krakatau Steel membidik nilai ekspor hingga US$100 juta sepanjang 2018.
  • 06:30 WIB. Jasindo - Jasindo mulai membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam penerangan di Indonesia Timur dan saat ini sedang mengerjakan PLTMG paket 4. 
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA mengerjakan proyek EPC Pipanisasi Semarang - Gresik sepanjang 280 km.
  • 06:24 WIB. WIKA - Nilai proyek EPC yang sedang dikerjakan WIKA di bidang industrial plant lebih dari US$1 miliar.
  • 06:11 WIB. WIKA - WIKA menargetkan kontrak baru dari sektor EPC sebesar Rp7,67 triliun.
  • 06:11 WIB. BTN - BTN menunjuk Eko Hapsoro sebagai sekretaris perusahaan sementara.
  • 06:10 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas telah melaporkan Mandiri kepada OJK mengenai dugaan tindak pidana perbankan.
  • 06:08 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas menyomasi Mandiri setelah Mandiri mencairkan deposito kepada Jeje Yutrindo Utama.
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.

Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas

Foto Berita Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Para Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu serta bisa menghambat profesi seniman yang kebetulan menjadi peserta pilkada sehingga mereka mengusulkan agar KPI untuk mencabut aturan tersebut.

Salah seorang tokoh seniman Jawa Barat, Acil Bimbo, mengatakan aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan, terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas.

"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," kata Acil, Selasa (29/5/2018).

Menurut dia aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak, terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar.

"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung. Seperti halnya Deddy Mizwar, aturan tersebut tentunya akan membuat dia bingung, tapi sebetulnya aturan itu tidak tepat. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," kata dia.

Ia mengatakan profesi seorang seniman tidak bisa diatur dengan sewenang wenang dan kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya sehingga aturannya jelas dan detil.

"Enggak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," katanya.

"KPI tidak boleh menghalang halangi profesi, pemerintah di sini salah (KPI). Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, ga bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu enggak bisa dihalang halang," katanya.

Sementara itu, Ketua 2 komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat Ulli, menambahkan KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan tersebut, terlebih yang namanya profesi tidak bisa diatur dengan aturan yang tidak jelas.

"Masa profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan, karena pilkada jabar ini rasa pilpres. Ada pihak pihak yang bermain. Berusaha menjegal Deddy Mizwar," katanya.

Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Terlebih hingga saat ini pun banyak anggota dewan yang tampil di televisi.

"Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti Eko Patrio kan figurnya sama, kenapa tidak dilarang main di televisi. Jangan hanya yang maju di gubernur saja, kan banyak anggota dewan juga yang main di tv. Kalau mau larang mah tuh ada acara yang menyesatkan, itu enggak cocok itu mengarah ke syirik. Mestinya itu dilarang, tapi mana gerakan KPI? Kan ga ada," tandasnya.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading