Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:28 WIB. GE - GE Power Indonesia membidik proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan.
  • 06:14 WIB. PUPR - Kemenpupera mengirim sejumlah alat berat dan peralatan untuk membantu korban banjir bandang di Banyuwangi.
  • 06:10 WIB. IHSG - Indosurya Bersinar Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 5.779-5.998 pada perdagangan hari ini.
  • 21:07 WIB. Piala Dunia - Pelatih Swedia geram dengan selebrasi kemenangan Jerman.
  • 21:06 WIB. Piala Dunia - Argentina terpuruk, Maradona bela Lionel Messi dan salahkan federasi bola Argentina.
  • 21:05 WIB. Piala Dunia - Bicara kasar ke rekan satu tim, Neymar dikritik.
  • 21:03 WIB. Makedonia - Ribuan rakyat Makedonia protes perubahan nama negara.
  • 21:01 WIB. Migran - AS berupaya kembalikan 2.053 anak imigran kepada keluarganya.
  • 21:00 WIB. Piala Dunia - VAR jadi penyebab banyaknya penalti di Piala Dunia 2018.
  • 20:59 WIB. Piala Dunia - 11 warga Meksiko ditembak mati saat menonton Piala Dunia.
  • 20:57 WIB. Turki - Menteri Kehakiman Turki: Pemungutan suara berlangsung lancar.
  • 20:57 WIB. Afrika - Indonesia incar pasar Afrika Utara.
  • 20:56 WIB. Jurnalis - Lebih dari 600 jurnalis internasional liput Pemilu di Turki.
  • 20:01 WIB. Askrindo - Askrindo siap jamin pembiayaan kredit tiga perusahaan fintech.
  • 20:00 WIB. BRI - BRI sebut relaksasi LTV baik untuk debitur rumah pertama.

Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas

Foto Berita Personel Bimbo Nilai Larangan KPI Tidak Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Para Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu serta bisa menghambat profesi seniman yang kebetulan menjadi peserta pilkada sehingga mereka mengusulkan agar KPI untuk mencabut aturan tersebut.

Salah seorang tokoh seniman Jawa Barat, Acil Bimbo, mengatakan aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan, terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas.

"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," kata Acil, Selasa (29/5/2018).

Menurut dia aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak, terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar.

"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung. Seperti halnya Deddy Mizwar, aturan tersebut tentunya akan membuat dia bingung, tapi sebetulnya aturan itu tidak tepat. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," kata dia.

Ia mengatakan profesi seorang seniman tidak bisa diatur dengan sewenang wenang dan kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya sehingga aturannya jelas dan detil.

"Enggak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," katanya.

"KPI tidak boleh menghalang halangi profesi, pemerintah di sini salah (KPI). Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, ga bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu enggak bisa dihalang halang," katanya.

Sementara itu, Ketua 2 komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat Ulli, menambahkan KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan tersebut, terlebih yang namanya profesi tidak bisa diatur dengan aturan yang tidak jelas.

"Masa profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan, karena pilkada jabar ini rasa pilpres. Ada pihak pihak yang bermain. Berusaha menjegal Deddy Mizwar," katanya.

Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Terlebih hingga saat ini pun banyak anggota dewan yang tampil di televisi.

"Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti Eko Patrio kan figurnya sama, kenapa tidak dilarang main di televisi. Jangan hanya yang maju di gubernur saja, kan banyak anggota dewan juga yang main di tv. Kalau mau larang mah tuh ada acara yang menyesatkan, itu enggak cocok itu mengarah ke syirik. Mestinya itu dilarang, tapi mana gerakan KPI? Kan ga ada," tandasnya.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83