Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:55 WIB. Perikanan - KKP bekerja sama dengan Perindo untuk memperkuat sistem logistik perikanan nasional.
  • 12:20 WIB. Emas - Sepanjang Juli-Desember 2018, produksi emas NHM mengalami penurunan sebesar 19,88%.
  • 12:19 WIB. BNI - BNI menggaet sejumlah nasabah baru dari gelaran Travel Fair Balikpapan 2019.
  • 12:19 WIB. Batubara - Kementerian ESDM menyatakan DMO batu bara tahun ini mencapai 128 juta ton.
  • 12:18 WIB. ADHI - Adhi Karya siap membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Marunda.
  • 12:17 WIB. BCA - BCA melalui aplikasi m-BCA menambah fitur baru berupa widget keyboard bertajuk BCA Keyboard.
  • 17:41 WIB. Bukalapak - RatingĀ Bukalapak terjun bebas di App Store.

Larang Demiz Main Sinetron, Seniman Jabar: KPI Hambat Profesi Seniman

Foto Berita Larang Demiz Main Sinetron, Seniman Jabar: KPI Hambat Profesi Seniman
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Para Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu. Para seniman pun mendesak KPI untuk mencabut aturan tersebut. 

Salah seorang tokoh seniman Jabar, Acil Bimbo mengatakan aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan. Terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas. Ia menilai KPI menerapkan aturan tersebut hanya berlandaskan pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penayangan iklan kampanye peserta pilkada. 

"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," kata Acil kepada wartawan di Bandung, Selasa (29/5/2018). 

Dia menyebutkan aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak. Terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor. Seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar. 

"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung Deddy Mizwar. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," jelasnya. 

Acil menegaskan profesi seorang seniman tidaklah bisa diatur dengan sewenang wenang. Kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya. Sehingga aturannya jelas dan detil. 

"Gak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," jelasnya

Oleh karena itu, lanjut Acil, pihaknya mendesak KPI untuk mencabut dan merevisi aturan larangan tersebut. Sehingga tidak merugikan para seniman yang bergerak dibidang tersebut. 

"KPI ga boleh menghalang halangi profesi, pemerintah disini salah (kpi). Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, ga bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu ga bisa dihalang halang," jelasnya

Senada dengan Ketua 2 komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat Ulli menilai KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan tersebut, Terlebih yang namanya profesi tidak bisa diatur dengan aturan yang tidak jelas.

"Masa profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan, karena pilkada jabar ini rasa pilpres. Ada pihak pihak yang bermain. Berusaha menjegal Deddy Mizwar," tegasnya

Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Dia mencontohkan saat ini masih banyak anggota Dewan yang bermain film tapi tidak mendapatkan teguran dari KPI. Selain itu, ia mengimbau agar KPI lebih profesional Terlebih saat ini banyak acara tv yang melanggar dan tidak cocok untuk ditayangkan. 

"Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti eko patrio kan figurnya sama, kenapa ga dilarang main di tv. Jangan hanya yang maju di gubernur saja. Kalau mau larang mah tuh ada acara yang menyesatkan, itu ga cocok itu mengarah ke syirik. Mestinya itu dilarang, tapi mana gerakan KPI? Kan ga ada," pungkasnya.

Tag: Deddy Mizwar, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31