Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:50 WIB. Ciputra Residence - Citra Maja Raya akan membangun 1.000 rumah subsidi pada 2019.
  • 14:48 WIB. Summarecon - Summarecon Bekasi segera meluncurkan klaster pinggir danau terbaru bertajuk Olive Residence.
  • 14:47 WIB. Ciputra - Ciputra Residence dan Kemenhub mengkaji penambahan rute dan halte di antara Stasiun Maja dan Citeras.
  • 14:46 WIB. SML - Sinar Mas Land resmi menggelar groundbreaking klaster The Nove Residence tahap pertama di Nuvasa Bay, Batam.
  • 14:46 WIB. Isuzu - Isuzu Astra Motor mencatatkan penjualan ritel kendaraan niaga pikap Traga sekitar 2.000 unit.
  • 12:28 WIB. Datsun - Datsun akan mengadakan pameran dan acara test drive yang diberi nama Live Matsuri di Bandung.
  • 12:27 WIB. Havaianas - Havaianas meluncurkan koleksi terbaru Let's Summer 18/19.
  • 12:26 WIB. Ciputra - Ciputra Development melalui subholding 3 siap meluncurkan penjualan tahap I The Newton 2 pada Desember.
  • 12:23 WIB. Paramount Land - Paramount Land menghadirkan promo KPR Bang! 345 di ajang pameran properti REI Mandiri Expo 2018.
  • 12:23 WIB. DKI Jakarta - PD Sarana Jaya mendirikan empat smart toilet di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Larang Demiz Main Sinetron, Seniman Jabar: KPI Hambat Profesi Seniman

Foto Berita Larang Demiz Main Sinetron, Seniman Jabar: KPI Hambat Profesi Seniman
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Para Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu. Para seniman pun mendesak KPI untuk mencabut aturan tersebut. 

Salah seorang tokoh seniman Jabar, Acil Bimbo mengatakan aturan KPI mengenai larangan peserta pilkada tampil di televisi tidak jelas dan berlebihan. Terlebih aturan tersebut tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan jelas. Ia menilai KPI menerapkan aturan tersebut hanya berlandaskan pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penayangan iklan kampanye peserta pilkada. 

"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," kata Acil kepada wartawan di Bandung, Selasa (29/5/2018). 

Dia menyebutkan aturan KPI tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak. Terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor. Seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar. 

"Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung Deddy Mizwar. Karena itu adalah masalah profesi, sedangkan profesi itu diatur dengan aturan berbeda," jelasnya. 

Acil menegaskan profesi seorang seniman tidaklah bisa diatur dengan sewenang wenang. Kalau pun mau diatur, tentunya harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya. Sehingga aturannya jelas dan detil. 

"Gak bisa dong profesi itu diatur atur dengan aturan tidak jelas, profesi itu bukan suatu kejahatan bukan juga sebuah pelanggaran. Kalau aturannya gak jelas itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian para seniman lain, ini bahaya," jelasnya

Oleh karena itu, lanjut Acil, pihaknya mendesak KPI untuk mencabut dan merevisi aturan larangan tersebut. Sehingga tidak merugikan para seniman yang bergerak dibidang tersebut. 

"KPI ga boleh menghalang halangi profesi, pemerintah disini salah (kpi). Tolong dilihat lagi aturannya, aturan itu harus ditinjau ulang, ga bisa begitu, walaupun sedang menjalankan pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu ga bisa dihalang halang," jelasnya

Senada dengan Ketua 2 komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat Ulli menilai KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan tersebut, Terlebih yang namanya profesi tidak bisa diatur dengan aturan yang tidak jelas.

"Masa profesi orang dihambat begitu. Sebagai seniman, saya melihat ini ada kepentingan, karena pilkada jabar ini rasa pilpres. Ada pihak pihak yang bermain. Berusaha menjegal Deddy Mizwar," tegasnya

Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Dia mencontohkan saat ini masih banyak anggota Dewan yang bermain film tapi tidak mendapatkan teguran dari KPI. Selain itu, ia mengimbau agar KPI lebih profesional Terlebih saat ini banyak acara tv yang melanggar dan tidak cocok untuk ditayangkan. 

"Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti eko patrio kan figurnya sama, kenapa ga dilarang main di tv. Jangan hanya yang maju di gubernur saja. Kalau mau larang mah tuh ada acara yang menyesatkan, itu ga cocok itu mengarah ke syirik. Mestinya itu dilarang, tapi mana gerakan KPI? Kan ga ada," pungkasnya.

Tag: Deddy Mizwar, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69