Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:06 WIB. Beras - Bulog Sulteng berharap penyerapan beras petani meningkat di tahun ini.
  • 13:59 WIB. Surplus - Neraca perdagangan Sulut Desember 2018 mengalami surplus senilai US$62,89 juta.
  • 13:58 WIB. Karet - Menhub: pemerintah akan membeli karet petani termasuk yang di Sumsel.
  • 13:57 WIB. Revitalisasi - DPRD Surabaya meminta Tri Rismaharini tuntaskan revitalisasi kawasan Jalan Tunjungan secara total.
  • 13:20 WIB. Saham - Wakil Presiden Direktur Indo Acidatama menjual 2,5 juta saham SRSN.
  • 13:20 WIB. Vidio.com - Video.com sewa ruangan kantor di SCTV Tower, Senayan City.
  • 13:19 WIB. TAXI - Benny Setiawan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama TAXI.
  • 13:19 WIB. Pergadaian - OJK beri bukti terdaftar ke KSP Karunia Sejahtera Pratama sebagai pelaku usaha pergadaian.
  • 11:30 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG balik melemah 0,11% ke level 6.416,79. 
  • 11:13 WIB. Semen - Indocement resmikan pengoperasian terminal semen di Lampung dengan kapasitas produksi 1.000 ton semen curah per hari. 
  • 10:47 WIB. Rupiah - Pukul 10.45 WIB, rupiah melemah 0,04% ke level Rp14.185. 
  • 10:14 WIB. KA - Jokowi diagendakan meninjau panel reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut.

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Transportasi Online

Foto Berita DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Transportasi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan moda transportasi dalam jaringan/daring atau online yang masih kontroversial keabsahannya agar pada masa mendatang tidak terjadi kegaduhan lebih jauh lagi.

"Kami minta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan melakukan pengaturan agar perusahaan aplikasi yang bergerak pada sektor transportasi dapat mematuhi seluruh peraturan di bidang transportasi angkutan sewa khusus," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam rilis diterima di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia memaparkan, selama ini aplikator telah memposisikan sebagai perusahaan transportasi, namun UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengatur keberadaan transportasi online.

Untuk itu, ujar politikus Partai Gerindra tersebut, pihaknya juga meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan transportasi online itu agar tidak berlarut-larut.

Komisi V DPR bersama-sama dengan pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikasi yang bergerak di sektor transportasi untuk menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang transportasi angkutan sewa khusus.

Kajian saat ini sedang dilakukan Kemenhub untuk regulasi terkait penyelenggaraan angkutan menggunakan sepeda motor, dengan sejumlah hal yang akan diatur antara lain terkait persyaratan teknis, perizinan, kategori kompetensi pengemudi, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan jumlah kendaraan, waktu operasi, tarif, hingga Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Sementara itu, Ketua Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal mendesak pemerintah untuk serius menangani permasalahan ojek online.

"Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat atau konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui online," ujar Said.

Menurut dia, karena masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek online ini, maka terhadap kenyataan ini, diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan pengemudi ojek online.

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah menganggap ojek online ilegal.

"Hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi driver ojek online berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek online," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan penyedia jasa transportasi umum berbasis aplikasi atau taksi dan ojek online agar memberi jaminan keamanan terhadap para konsumennya.

"Penyedia jasa atau aplikator harus ada upaya untuk mencegah pengemudi taksi online untuk tidak berbuat kriminal terhadap masyarakat pengguna jasanya," kata Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengatakan hal itu menanggapi aksi penyekapan dan perampokan yang dilakukan orang sopir taksi online terhadap pengguna jasanya yakni seorang perempuan berusia 24 tahun di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta Polri membentuk tim khusus guna melakukan pengawasan secara intensif terhadap para pengemudi taksi online karena makin banyak informasi dan keluhan masyarakat tentang perilaku pengemudi transportasi online yang merugikan masyarakat.

Tag: Taksi Online, Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14