Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:02 WIB. Khashoggi - Otoritas Turki mengatakan belum membagikan audio terkait dengan pembunuhan Khashoggi dengan siapa pun.
  • 19:01 WIB. Laut China Selatan - AS gaet Jepang tangkis pengaruh China di LTS.
  • 19:01 WIB. Kanada - Pasokan ganja di Kanada dilaporkan telah ludes.
  • 19:00 WIB. TSLA - Tesla meluncurkan mobil Model 3 dengan harga US$45.000.
  • 18:59 WIB. Afghanistan - Aksi penembakan tunda pemilu Afghanistan di Kandahar.
  • 18:59 WIB. Donald Trump - Trump yakin Khashoggi sudah meninggal dunia.
  • 18:58 WIB. Israel - Mahkamah Agung Israel izinkan siswa AS masuk negaranya.
  • 18:58 WIB. Uni Eropa - KTT Uni Eropa di Brussels fokus pada isu migrasi.
  • 18:58 WIB. Brexit - Uni Eropa: Dialog Brexit berlanjut 'dengan semangat positif'.
  • 18:57 WIB. PBB - PBB tunggu hasil penyelidikan Turki terkait Khashoggi.
  • 18:56 WIB. Jamal Khashoggi - AJI desak investigasi transparan dalam kasus Jamal Khashoggi.
  • 18:13 WIB. Nasional - Darmin: Moratorium izin hutan sawit untuk pembenahan.
  • 18:12 WIB. Hukum - Menteri Agraria sebut perizinan Meikarta hanya 84 hektare.
  • 18:12 WIB. Nasional - Mendagri: Dana kelurahan beda dengan dana desa.
  • 18:12 WIB. Nasional - Jokowi dan Said Aqil masuk 50 tokoh muslim berpengaruh.

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Transportasi Online

Foto Berita DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Transportasi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan moda transportasi dalam jaringan/daring atau online yang masih kontroversial keabsahannya agar pada masa mendatang tidak terjadi kegaduhan lebih jauh lagi.

"Kami minta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan melakukan pengaturan agar perusahaan aplikasi yang bergerak pada sektor transportasi dapat mematuhi seluruh peraturan di bidang transportasi angkutan sewa khusus," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam rilis diterima di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia memaparkan, selama ini aplikator telah memposisikan sebagai perusahaan transportasi, namun UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengatur keberadaan transportasi online.

Untuk itu, ujar politikus Partai Gerindra tersebut, pihaknya juga meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan transportasi online itu agar tidak berlarut-larut.

Komisi V DPR bersama-sama dengan pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikasi yang bergerak di sektor transportasi untuk menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang transportasi angkutan sewa khusus.

Kajian saat ini sedang dilakukan Kemenhub untuk regulasi terkait penyelenggaraan angkutan menggunakan sepeda motor, dengan sejumlah hal yang akan diatur antara lain terkait persyaratan teknis, perizinan, kategori kompetensi pengemudi, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan jumlah kendaraan, waktu operasi, tarif, hingga Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Sementara itu, Ketua Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal mendesak pemerintah untuk serius menangani permasalahan ojek online.

"Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat atau konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui online," ujar Said.

Menurut dia, karena masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek online ini, maka terhadap kenyataan ini, diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan pengemudi ojek online.

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah menganggap ojek online ilegal.

"Hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi driver ojek online berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek online," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan penyedia jasa transportasi umum berbasis aplikasi atau taksi dan ojek online agar memberi jaminan keamanan terhadap para konsumennya.

"Penyedia jasa atau aplikator harus ada upaya untuk mencegah pengemudi taksi online untuk tidak berbuat kriminal terhadap masyarakat pengguna jasanya," kata Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengatakan hal itu menanggapi aksi penyekapan dan perampokan yang dilakukan orang sopir taksi online terhadap pengguna jasanya yakni seorang perempuan berusia 24 tahun di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta Polri membentuk tim khusus guna melakukan pengawasan secara intensif terhadap para pengemudi taksi online karena makin banyak informasi dan keluhan masyarakat tentang perilaku pengemudi transportasi online yang merugikan masyarakat.

Tag: Taksi Online, Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46