Genjot Pajak 2019, Ini Strategi Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat kontribusinya signifikan dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional.

"Dalam menentukan target perpajakan 2019, pemerintah selalu berpedoman pada strategi mobilisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta tetap mendorong reformasi perpajakan," kata Sri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Untuk mencapai penerimaan perpajakan tahun depan, pemerintah pun telah menetapkan beberapa arah kebijakan. Pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan dengan memanfaatkan data informasi.

"Kebijakan ini dapat dilakukan melalui sinergi pertukaran informasi dan joint audit antara DJP dan DJBC, ekstensifikasi barang kena cukai dan digital goods dan melanjutkan program penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi," ujarnya.

Kedua, kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor. Kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM) dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM.

Ketiga, utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

"Selain itu, Multilateral Instrument (MLI), Country by Country Reporting (CBCR), dan Authorized Economics Operator (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)," ujarnya.