Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:18 WIB. PLN - Soal TKDN, PLN masih evaluasi proyek 35.000 MW.
  • 06:15 WIB. Energi - Pemerintah berusaha menambah devisa negara dengan TKDN.
  • 06:12 WIB. Mandiri - Mandiri-kiosTix bekerjasama menempatkan ticket store penjualan pertandingan Asian Games di beberapa pusat perbelanjaan.
  • 06:10 WIB. Mandiri - Mandiri akan menyediakan mandiri mobile ATM, vending machine e-money, booth money changer, serta ribuan mesin EDC di Asian Games 2018.
  • 22:37 WIB. Nasional - Korban jiwa gempa Lombok bertambah jadi 460 orang.
  • 22:37 WIB. Asian Games - Polisi pasang 1.000 CCTV pantau keamanan di venue Asian Games.
  • 22:36 WIB. Politik - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah berada di Tanah Suci untuk memantau penyelenggaraan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
  • 22:36 WIB. Nasional - 3.849 petugas akan layani jamaah haji di Armina.
  • 22:35 WIB. Nasional - Satgas Penanggulangan Darurat bersihkan reruntuhan gempa Lombok.
  • 22:35 WIB. Energi - Marwan batubara: Pembangkit listrik energi terbarukan minim dampak negatif.
  • 22:35 WIB. Politik - Prabowo-Sandi datangi rumah dinas JK.
  • 22:34 WIB. Industri - Menperin: kemitraan RI-Singapura makin intensif.
  • 22:34 WIB. Politik - Jabar lokasi pertama deklarasi Prabowo-Sandi di daerah.
  • 22:34 WIB. Nasional - Menag ingatkan jamaah-petugas untuk jaga fisik jelang Armina.
  • 22:33 WIB. Nasional - Kementerian PUPR kembangkan rumah tahan gempa.

Soal RUU KUHP, Ini Harapan DPR

Foto Berita Soal RUU KUHP, Ini Harapan DPR
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

DPR berharap tidak tergesa-gesa menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) karena masih ada sejumlah hal yang perlu dibahas untuk terciptanya pemahaman bersama dengan penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil di Jakarta, Kamis (31/5/2018), memahami bahwa masih ada sejumlah poin yang perlu dibicarakan kembali karena berdampak kepada pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat khusus seperti terorisme, pencurian ikan, penambangan ilegal, dan korupsi.

Untuk itu, ujar dia, ada beberapa hal yang semestinya dibahas ulang secara rasional dan bukannya mengikuti emosional atau faktor perasaan belaka. Politisi PKS ini mengingatkan bahwa produk legislasi ini adalah untuk menggantikan RUU warisan kolonial sehingga harus lebih baik dan fenomenal. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5) menyorot tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara itu, kata dia, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh keyakinan kepada DPR untuk dapat menyelesaikan pembahasan revisi undang-undang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan.

"Saya yakin kalau DPR mau itu bisa, tiga bulan waktu yang cukup untuk menyelesaikan itu. Soal UU teroris saja dalam lima hari selesai, ini masih ada waktu tiga bulan untuk poin-poin itu disepakati bersama," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Sebelumya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji lembaganya akan segera menyelesaikan RUU KUHP sebelum HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. (HYS/Ant)

Tag: undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93