Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:03 WIB. MIDI - Midi Utama Indonesia memprediksi peningkatan penjualan masih akan terjadi sampai akhir pekan ini.
  • 14:03 WIB. LTLS - Lautan Luas melunasi pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp700 miliar.
  • 13:59 WIB. PDES - Destinasi Tirta Nusantara akan membuka cabang operasional di Malaysia pada kuartal II-2018.
  • 13:52 WIB. DWGL - Dwi Guna Laksana membukukan rugi bersih komprehensif sebesar Rp852,61 milia pada tahun 2017.
  • 13:50 WIB. DWGL - Dwi Guna Laksana mencatat pendapatan turun 35% menjadi Rp672,88 miliar pada 2017.
  • 13:50 WIB. DWGL - Dwi Guna Laksana menargetkan volume pasokan sebesar 5 juta ton per tahun ke PLN dalam dua tahun ke depan.
  • 11:05 WIB. SHID - Hotel Sahid Jaya International menargetkan okupansi naik menjadi 65% pada 2018.
  • 11:03 WIB. BNBR - Bakrie & Brothers akan membawa holding anak usaha di bawah bendera Bakrie Industry untuk IPO pada kuartal IV-2018. 
  • 08:45 WIB. Antariksa - Trump perintahkan AS dominasi antariksa.
  • 08:44 WIB. Gaza - PBB: Gaza 'di ambang perang'.
  • 08:43 WIB. Korea - Latihan militer Korsel-AS resmi dihentikan.
  • 08:42 WIB. Ganja - Otoritas Kanada memutuskan untuk legalkan ganja.
  • 08:41 WIB. Penerbangan - Saudia cetak rekor 688 penerbangan dalam waktu 24 jam.
  • 08:41 WIB. Amerika - Sekjen PBB sesalkan keputusan AS mundur dari Dewan HAM PBB.
  • 08:39 WIB. Suriah - Menlu Turki: Turki adalah negara kunci dalam perundingan Suriah.

Legislator: RUU KUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Foto Berita Legislator: RUU KUHP Tak Akan Lemahkan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Arsul Sani selaku Anggota Komisi III DPR menyatakan, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK," kata Asrul Sani di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut dia, produk legislasi tersebut dapat disebut memperlemah kalau kewenangannnya dikurangi, tetapi tidak peran KPK yang dikurangi. Namun demikian, ia mengemukakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan dan keberatan yang diucapkan oleh KPK dan berbagai LSM antikorupsi.

Politisi PPP itu mengungkapkan bahwa salah satu solusi akan keberatan itu antara lain adalah dengan ditegaskan pada ketentuan peralihan atau penutup bahwa adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi kewenangan kelembagaan dalam tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut.

Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Presiden soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP yang akan memperlemah pemberantasan korupsi. KPK menilai terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Pihaknya mengharapkan saat ini ketika pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan, Presiden dapat kembali memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

"Menyusun penguatan pengaturan delik korupsi melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih baik. Ditambah sejumlah aturan lain yang dibutuhkan seperti pembatasan transaksi tunai, perampasan aset, dan lain-lain," pungkas Febri.

Menurut dia, menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa dengan meletakkannya di KUHP, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman utk perbuatan-perbuatan percobaan dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam pemberantasan korupsi. (HYS/Ant)

Tag: Rudiantara, Radikalisme

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10