Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:50 WIB. Ciputra Residence - Citra Maja Raya akan membangun 1.000 rumah subsidi pada 2019.
  • 14:48 WIB. Summarecon - Summarecon Bekasi segera meluncurkan klaster pinggir danau terbaru bertajuk Olive Residence.
  • 14:47 WIB. Ciputra - Ciputra Residence dan Kemenhub mengkaji penambahan rute dan halte di antara Stasiun Maja dan Citeras.
  • 14:46 WIB. SML - Sinar Mas Land resmi menggelar groundbreaking klaster The Nove Residence tahap pertama di Nuvasa Bay, Batam.
  • 14:46 WIB. Isuzu - Isuzu Astra Motor mencatatkan penjualan ritel kendaraan niaga pikap Traga sekitar 2.000 unit.
  • 12:28 WIB. Datsun - Datsun akan mengadakan pameran dan acara test drive yang diberi nama Live Matsuri di Bandung.
  • 12:27 WIB. Havaianas - Havaianas meluncurkan koleksi terbaru Let's Summer 18/19.
  • 12:26 WIB. Ciputra - Ciputra Development melalui subholding 3 siap meluncurkan penjualan tahap I The Newton 2 pada Desember.
  • 12:23 WIB. Paramount Land - Paramount Land menghadirkan promo KPR Bang! 345 di ajang pameran properti REI Mandiri Expo 2018.
  • 12:23 WIB. DKI Jakarta - PD Sarana Jaya mendirikan empat smart toilet di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Legislator: RUU KUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Foto Berita Legislator: RUU KUHP Tak Akan Lemahkan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Arsul Sani selaku Anggota Komisi III DPR menyatakan, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK," kata Asrul Sani di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut dia, produk legislasi tersebut dapat disebut memperlemah kalau kewenangannnya dikurangi, tetapi tidak peran KPK yang dikurangi. Namun demikian, ia mengemukakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan dan keberatan yang diucapkan oleh KPK dan berbagai LSM antikorupsi.

Politisi PPP itu mengungkapkan bahwa salah satu solusi akan keberatan itu antara lain adalah dengan ditegaskan pada ketentuan peralihan atau penutup bahwa adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi kewenangan kelembagaan dalam tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut.

Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Presiden soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP yang akan memperlemah pemberantasan korupsi. KPK menilai terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Pihaknya mengharapkan saat ini ketika pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan, Presiden dapat kembali memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

"Menyusun penguatan pengaturan delik korupsi melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih baik. Ditambah sejumlah aturan lain yang dibutuhkan seperti pembatasan transaksi tunai, perampasan aset, dan lain-lain," pungkas Febri.

Menurut dia, menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa dengan meletakkannya di KUHP, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman utk perbuatan-perbuatan percobaan dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam pemberantasan korupsi. (HYS/Ant)

Tag: Rudiantara, Radikalisme

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69