Pemerintah Diharapkan Permudah Akses ke Tangan Petani

Pemerintah diharapkan mempermudah akses pupuk untuk petani dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari dalam rilis di Jakarta, Kamis (31/5/2018), mengungkapkan selama ini akses pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah selayaknya merespon secara struktural seperti melakukan mediasi kepada perbankan. Politisi PDIP itu mengemukakan, bila perbankan tidak mau memasuki bisnis mediasi untuk petani, maka dapat berpotensi berdampak kepada inflasi dan tingkat kemiskinan desa.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Nur Chayati berharap, program asuransi pertanian yang dimiliki pemerintah dapat memudahkan dan tidak memberikan beban persyaratan yang berat.

"Walaupun asuransi ini tergolong murah kalau dihitung, karena 80 persen ditanggung oleh pemerintah, tetapi masyarakat merasa susah ketika akan mengklaim asuransi ini," katanya.

Menurut dia, masih ada sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan beratnya persyaratan yang diterapkan pihak asuransi bagi petani yang ingin melakukan klaim. Untuk itu, politisi PKB itu berbagai pihak terkait dapat mengecek ulang mengenai teknis pembayaran kerugian agar peserta program asuransi jangan dipersulit dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi pabrik pupuk sehingga harga komoditas strategis tersebut bisa lebih terjangkau oleh petani.

"Kita membangun pabrik baru pupuk di Pusri untuk menggantikan pabrik yang lama agar bisa lebih meningkatkan efisiensi produksi pupuk," kata Menteri Rini kepada wartawan di Palembang, Jumat (11/5/2018).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pabrik pupuk yang baru dibangun itu memang lebih efisien karena penggunaan gas hemat tentu harga petani lebih rendah dan subsidi dari pemerintah akan turun. Konsep revitalisasi adalah mengggantikan sejumlah pabrik yang sudah tua dan boros konsumsi bahan baku gas-nya dengan pabrik baru yang hemat energi, ramah lingkungan dan efisien konsumsi bahan bakunya. (HYS/Ant)