Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:19 WIB. Infrastruktur - Indonesia-Jepang jajaki investasi infrastruktur.
  • 23:18 WIB. Turki - Presiden Joko Widodo beri selamat Erdogan kembali pimpin Turki.
  • 23:18 WIB. Israel - Tentara Israel tangkap 16 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 23:17 WIB. Palestina - Indonesia-Jepang janji perkuat pembangunan ekonomi Palestina.
  • 23:16 WIB. Brexit - Inggris: Ratusan ribu warga tuntut referendum kesepakatan Brexit.
  • 23:15 WIB. Erdogan - Anwar Ibrahim: Kemenangan Erdogan adalah kejayaan dunia Islam.
  • 23:15 WIB. Ekonomi Global - Sri Mulyani: Ekonomi global masih positif.
  • 23:14 WIB. Gaza - Warga Gaza rayakan kemenangan Erdogan dalam pemilihan Turki.
  • 23:14 WIB. Turki - Kelompok oposisi Suriah ucapkan selamat kepada Erdogan.
  • 23:13 WIB. Piala Dunia - Lionel Messi mengaku tidak akan pensiun sebelum juarai Piala Dunia.
  • 23:11 WIB. Korea Utara - Indonesia-Jepang setuju pengetatan sanksi Korea Utara.
  • 19:10 WIB. PLN - PLN Kota Palopo jamin pasokan listrik aman selama penghitungan suara Pilkada 2018.
  • 19:10 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivre Bangka akan tambah pasokan rastra sebanyak 750 ton
  • 19:09 WIB. Bulog - Serapan gabah Perum Bulog Surakarta capai 35.379 ton.
  • 19:09 WIB. PLN - Dalam Pilkada 2018, PLN bentuk posko siaga hingga H+7.

Revisi RUU KUHP, DPR Klaim Tak Bakal Lemahkan KPK

Foto Berita Revisi RUU KUHP, DPR Klaim Tak Bakal Lemahkan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK," kata Asrul Sani di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut dia, produk legislasi tersebut dapat disebut memperlemah kalau kewenangannnya dikurangi, tetapi tidak peran KPK yang dikurangi. Namun demikian, ia mengemukakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan dan keberatan yang diucapkan oleh KPK dan berbagai LSM antikorupsi.

Politisi PPP itu mengungkapkan bahwa salah satu solusi akan keberatan itu antara lain adalah dengan ditegaskan pada ketentuan peralihan atau penutup bahwa adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi kewenangan kelembagaan dalam tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut.

Di tempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Presiden soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP yang akan memperlemah pemberantasan korupsi.

KPK menilai terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (31/5).

Tag: Arsul Sani

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5859.083 37.271 587
2 Agriculture 1465.081 -17.828 19
3 Mining 1963.327 2.280 44
4 Basic Industry and Chemicals 795.853 3.134 70
5 Miscellanous Industry 1188.922 -3.589 45
6 Consumer Goods 2402.878 68.638 45
7 Cons., Property & Real Estate 452.447 3.467 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.345 4.390 65
9 Finance 1026.922 -1.579 93
10 Trade & Service 878.120 -0.554 141
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 116 156 40 34.48
2 GTBO 274 342 68 24.82
3 ALMI 486 605 119 24.49
4 KPAL 406 505 99 24.38
5 INTD 280 348 68 24.29
6 DFAM 845 1,025 180 21.30
7 PSDN 280 336 56 20.00
8 PRAS 190 228 38 20.00
9 DSSA 25,200 30,225 5,025 19.94
10 DNAR 260 308 48 18.46
No Code Prev Close Change %
1 AISA 368 276 -92 -25.00
2 ATIC 1,210 910 -300 -24.79
3 BUVA 480 372 -108 -22.50
4 JKSW 120 95 -25 -20.83
5 TRIL 63 52 -11 -17.46
6 OASA 254 216 -38 -14.96
7 BIKA 270 232 -38 -14.07
8 WICO 580 500 -80 -13.79
9 TRUS 236 204 -32 -13.56
10 PKPK 145 126 -19 -13.10
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 530 615 85 16.04
2 BBRI 2,980 2,890 -90 -3.02
3 AISA 368 276 -92 -25.00
4 ERAA 2,980 2,850 -130 -4.36
5 BMTR 540 565 25 4.63
6 KREN 750 735 -15 -2.00
7 TLKM 3,580 3,660 80 2.23
8 BBCA 21,925 22,200 275 1.25
9 ITMG 23,675 22,875 -800 -3.38
10 UNTR 32,975 32,800 -175 -0.53