Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:19 WIB. Infrastruktur - Indonesia-Jepang jajaki investasi infrastruktur.
  • 23:18 WIB. Turki - Presiden Joko Widodo beri selamat Erdogan kembali pimpin Turki.
  • 23:18 WIB. Israel - Tentara Israel tangkap 16 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 23:17 WIB. Palestina - Indonesia-Jepang janji perkuat pembangunan ekonomi Palestina.
  • 23:16 WIB. Brexit - Inggris: Ratusan ribu warga tuntut referendum kesepakatan Brexit.
  • 23:15 WIB. Erdogan - Anwar Ibrahim: Kemenangan Erdogan adalah kejayaan dunia Islam.
  • 23:15 WIB. Ekonomi Global - Sri Mulyani: Ekonomi global masih positif.
  • 23:14 WIB. Gaza - Warga Gaza rayakan kemenangan Erdogan dalam pemilihan Turki.
  • 23:14 WIB. Turki - Kelompok oposisi Suriah ucapkan selamat kepada Erdogan.
  • 23:13 WIB. Piala Dunia - Lionel Messi mengaku tidak akan pensiun sebelum juarai Piala Dunia.
  • 23:11 WIB. Korea Utara - Indonesia-Jepang setuju pengetatan sanksi Korea Utara.
  • 19:10 WIB. PLN - PLN Kota Palopo jamin pasokan listrik aman selama penghitungan suara Pilkada 2018.
  • 19:10 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivre Bangka akan tambah pasokan rastra sebanyak 750 ton
  • 19:09 WIB. Bulog - Serapan gabah Perum Bulog Surakarta capai 35.379 ton.
  • 19:09 WIB. PLN - Dalam Pilkada 2018, PLN bentuk posko siaga hingga H+7.

Kerugian Perikanan di Sumut Karena Ilegal Fishing

Foto Berita Kerugian Perikanan di Sumut Karena Ilegal Fishing
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Penangkapan ikan yang tidak sah atau illegal fishing merupakan salah satu permasalahan perikanan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Illegal fishing telah menyebabkan banyak kerugian, baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Nurhajizah Marpaung, mengatakan potensi perikanan tangkap Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Yakni mencapai 1.713.015 ton per tahun, yang terdiri dari Selat Malaka 484.414 ton per tahun, dan Samudra Hindia 1.228.601 ton per tahun.

“Ini merupakan peluang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mensejahterkan masyarakat, yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Karena itu illegal fishing menjadi persoalan serius dan perlu ditangani segera,” katanya, Jumat(1/6/2018).

Nurhajizah juga menjelaskan upaya-upaya pengawasan dan penanganan illegal fishing yang telah dilakukan, diantaranya operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hasilnya pengawasan tahun 2016-2017 ini telah berhasil memeriksa sebanyak 477 unit kapal ikan Indonesia (KII) dan tindakan yang dilakukan bagi yang melanggar masih bersifat pembinaan.

“Adapun data pelanggaran kapal penangkap ikan hasil pengawasan SDKP yaitu, ukuran 5 GT sebanyak 32 kapal di tahun 2017, ukuran 5-10 GT 2 dan kapal 11-30 GT 16 kapal. Dan masih banyak pengawasan lain yang telah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Laksamana Madya TNI (Purn) Widodo mengatakan agar Pemprov Sumut ikut membantu menyelesaikan masalah dan melaksanakan amanah UU dan Peraturan Pemerintah tentang Illegal Fishing. 

“Sekaligus meminta agar Pemprovsu tidak mengeluarkan izin baru,” pungkasnya.

 

Tag: Perikanan

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5859.083 37.271 587
2 Agriculture 1465.081 -17.828 19
3 Mining 1963.327 2.280 44
4 Basic Industry and Chemicals 795.853 3.134 70
5 Miscellanous Industry 1188.922 -3.589 45
6 Consumer Goods 2402.878 68.638 45
7 Cons., Property & Real Estate 452.447 3.467 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.345 4.390 65
9 Finance 1026.922 -1.579 93
10 Trade & Service 878.120 -0.554 141
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 116 156 40 34.48
2 GTBO 274 342 68 24.82
3 ALMI 486 605 119 24.49
4 KPAL 406 505 99 24.38
5 INTD 280 348 68 24.29
6 DFAM 845 1,025 180 21.30
7 PSDN 280 336 56 20.00
8 PRAS 190 228 38 20.00
9 DSSA 25,200 30,225 5,025 19.94
10 DNAR 260 308 48 18.46
No Code Prev Close Change %
1 AISA 368 276 -92 -25.00
2 ATIC 1,210 910 -300 -24.79
3 BUVA 480 372 -108 -22.50
4 JKSW 120 95 -25 -20.83
5 TRIL 63 52 -11 -17.46
6 OASA 254 216 -38 -14.96
7 BIKA 270 232 -38 -14.07
8 WICO 580 500 -80 -13.79
9 TRUS 236 204 -32 -13.56
10 PKPK 145 126 -19 -13.10
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 530 615 85 16.04
2 BBRI 2,980 2,890 -90 -3.02
3 AISA 368 276 -92 -25.00
4 ERAA 2,980 2,850 -130 -4.36
5 BMTR 540 565 25 4.63
6 KREN 750 735 -15 -2.00
7 TLKM 3,580 3,660 80 2.23
8 BBCA 21,925 22,200 275 1.25
9 ITMG 23,675 22,875 -800 -3.38
10 UNTR 32,975 32,800 -175 -0.53