Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:47 WIB. Kendaraan Listrik - Proyeksi fasilitas uji tipe kendaraan listrik selesai 2021.
  • 18:46 WIB. Wikipedia - Wikipedia 'gembok' artikel profil capres dan cawapres.
  • 18:46 WIB. Kominfo - Kominfo klaim hapus 450 video pengeroyokan Haringga.
  • 18:45 WIB. Facebook - Saham Facebook merosot usai ditinggal 2 pendiri Instagram.
  • 17:54 WIB. Palestina - Israel tahan 15 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 17:53 WIB. Rohingya - Indonesia terus pantau proses repatriasi Muslim Rohingya.
  • 17:45 WIB. Malaysia - Indonesia minta Malaysia bebaskan dua nelayan yang diculik di Sabah.
  • 16:02 WIB. Instagram - Nilai Instagram menjulang 100 kali lipat menjadi US$100 miliar.
  • 16:02 WIB. Fujifilm - Fujifilm siap-siap rilis kamera 100 megapixel.
  • 16:01 WIB. Apple - Apple rilis versi final macOS 10.14 Mojave.
  • 16:01 WIB. Google - Google resmi kenalkan fitur Stories ala Instagram.
  • 15:59 WIB. Indosat - Belum setahun jadi Dirut dan CEO Indosat, Joy Wahjudi lepas jabatannya.
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.

Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan

Foto Berita Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen dari omzet segera diberlakukan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas di Jakarta, Sabtu (2/6/2018), mengatakan pajak final UMKM ditetapkan sebesar 0,5 persen dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5 persen," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop dan UKM) melalui surat Menteri Koperasi dan UKM RI pada 2017 mengusulkan tarif PPh final melalui PP nomor 46 tahun 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25 persen.

Revisi tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden sehingga kemungkinan dapat diberlakukan dalam waktu dekat.

"Akan ada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu," katanya.

Yuana menyatakan, pada RPP itu juga disebutkan ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat (4) tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga (3) tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh (7) tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan "sunset clause" atau batas waktu pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tertib pembukuan dan mengedukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan.

"Jadi, setelah batas waktu tiba, WP dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiban sesuai rezim umum atau pajak normal sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengacu pada Pasal 17," katanya.

RPP tersebut juga memberikan keleluasaan bagi UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajak normal dengan melaporkan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunan (mekanisme kompensasi kerugian selama 5 tahun).

Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus konsisten menggunakan tarif pajak normal.

Yuana tak menampik bahwa adanya sunset clause akan menuai berbagai tanggapan, terutama dari pelaku UMKM.

Namun, ia menilai, kebijakan "sunset clause" sebagai sarana pembelajaran bagi WP OP maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan secara tertib.

Sebab, pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan keharusan sebagai bagian manajemen keuangan, antara lain dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

Ini semangatnya positif. Dalam arti, diberi waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Sistem pembukuan merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kinerja UMKM.

Di sisi lain, Yuana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya "sunset clause", diharapkan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan dan pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta advokasi dan pemahaman kewajiban membayar pajak.

Batas waktu (sunset clause) memberikan kebebasan UMKM untuk memilih sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembayaran pajak dari UMKM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2016 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,7 juta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

Maka dari itu, Yuana mengharapkan peningkatan sinergi antarinstansi terkait di tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan kapasitas SDM UMKM di bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk membayar pajak.

Pihaknya melalui Deputi Bidang SDM sejak Oktober 2017 telah melaksanakan pelatihan UMKM terkait aplikasi Laporan Keuangan Usaha Mikro (Lamikro), dengan dukungan APBN.

Aplikasi tersebut merupakan laporan akuntansi sederhana secara on-line khusus untuk usaha mikro. Lamikro memungkinkan pengguna dapat membuat laporan keuangan dengan lebih cepat dan efisien, serta menjadi sarana yang efektif jika dibandingkan pencatatan manual.

Tak hanya itu, masih melalui pihaknya juga terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan di beberapa daerah.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka advokasi dan peningkatan pemahaman UMKM untuk kewajiban membayar pajak. Dalam pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Prov/DI dan Kab/Kota serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak nasional," ujar Yuana yang lahir di Ciamis, 30 November 1959 itu. (Ant)

Tag: Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.271 -1.028 602
2 Agriculture 1571.300 11.861 20
3 Mining 1937.807 -4.617 46
4 Basic Industry and Chemicals 797.141 -2.349 71
5 Miscellanous Industry 1250.629 19.474 45
6 Consumer Goods 2442.698 -10.482 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.046 -0.791 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1018.723 3.718 69
9 Finance 1062.946 1.696 91
10 Trade & Service 813.079 -4.552 145
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 190 238 48 25.26
2 NIKL 3,480 4,330 850 24.43
3 DIGI 1,030 1,230 200 19.42
4 ABMM 1,680 2,000 320 19.05
5 TOTO 312 358 46 14.74
6 AIMS 176 200 24 13.64
7 BGTG 98 108 10 10.20
8 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
9 AGRS 230 250 20 8.70
10 HDFA 129 140 11 8.53
No Code Prev Close Change %
1 INCF 168 125 -43 -25.60
2 ARTA 292 220 -72 -24.66
3 PANI 595 500 -95 -15.97
4 DSSA 14,475 12,350 -2,125 -14.68
5 INTD 284 244 -40 -14.08
6 LPLI 174 150 -24 -13.79
7 MREI 6,000 5,300 -700 -11.67
8 GDST 173 153 -20 -11.56
9 IPCM 450 402 -48 -10.67
10 PKPK 175 157 -18 -10.29
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 195 204 9 4.62
2 PNLF 236 250 14 5.93
3 UNTR 32,150 31,125 -1,025 -3.19
4 RAJA 520 540 20 3.85
5 PGAS 2,070 2,140 70 3.38
6 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
7 DOID 720 770 50 6.94
8 KPIG 680 680 0 0.00
9 TRAM 214 222 8 3.74
10 ZINC 1,640 1,640 0 0.00