Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:52 WIB. META - Nusantara Infrastructure menganggarkan capex sekitar Rp400 miliar untuk mendukung ekpansi bisnis energi.
  • 21:51 WIB. META - Nusantara Infrastructure menargetkan bisa memiliki konsesi pembangkit listrik dengan kapasitas 300 MW.
  • 21:50 WIB. Hino Motors - Hino Motors menargetkan bisa mencapai penjualan 23.050 unit medium duty truck pada 2018.
  • 21:47 WIB. Modalku - Mitrausaha Indonesia Grup menargetkan penyaluran pembiayaan Rp1 triliun pada semester I-2018.
  • 21:46 WIB. Barata - Barata Indonesia mengincar proyek revitalisasi pabrik gula Gempolkrep milik PTPN X senilai Rp800 miliar.
  • 21:44 WIB. PORT - Nusantara Pelabuhan Handal meraih restu dari pemegang saham untuk melakukan rights issue.
  • 21:43 WIB. MTDL - Metrodata Electronics menargetkan laba bersih mencapai Rp272,1 miliar pada 2018.
  • 21:36 WIB. MTDL - Metrodata Electronics mempersiapkan belanja modal sebesar Rp265 miliar pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. MTDL - Metrodata Electronics membidik tambahan pendapatan dari lini penyewaan gedung di Cibitung dan Surabaya.
  • 21:33 WIB. Pangan - Kementerian Pertanian mengklaim harga kebutuhan bahan pangan relatif stabil sepanjang Lebaran 2018.
  • 21:33 WIB. Baja - IISIA mengaku sedikit khawatir dengan potensi berlimpahnya besi baja asal China.
  • 21:32 WIB. Kedelai - Asosiasi Kedelai Indonesia mengklaim tidak tergiur untuk mengimpor lebih banyak kedelai dari AS.
  • 20:01 WIB. Politik - Gerindra akan bahas nama Chairul Tanjung dengan PKS dan PAN.
  • 19:59 WIB. Politik - Golkar ingatkan Iriawan untuk netral di Pilkada Jabar.
  • 19:57 WIB. Pemilu - Sandiaga: AHY tengah atur pertemuan dengan Prabowo-SBY.

Pemangkasan Pajak Final UMKM dan Koperasi Segera Diberlakukan

Foto Berita Pemangkasan Pajak Final UMKM dan Koperasi Segera Diberlakukan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5% atas omzet akan segera diberlakukan.

Pajak final UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi, dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5%," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati Barnas, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) melalui surat Menteri Koperasi dan UKM RI pada 2017 mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP nomor 46 tahun 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25%.

Revisi tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden sehingga kemungkinan dapat diberlakukan dalam waktu dekat.

"Nantinya akan ada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% atas omzet. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu," katanya.

Yuana menyatakan, pada RPP itu juga disebutkan ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan sunset clause atau batas waktu pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tertib pembukuan dan mengedukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan.

"Jadi, setelah batas waktu tiba, WP dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiban sesuai rezim umum atau pajak normal sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengacu pada Pasal 17," katanya.

RPP tersebut juga memberikan keleluasaan bagi UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajak normal dengan melaporkan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunan (mekanisme kompensasi kerugian selama 5 tahun). 

Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus konsisten menggunakan tarif pajak normal. Yuana tak menampik bahwa adanya sunset clause akan menuai berbagai tanggapan, terutama dari pelaku UMKM. 

Namun, ia menilai, kebijakan sunset clause sebagai sarana pembelajaran bagi WP OP maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan secara tertib. Pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan keharusan sebagai bagian manajemen keuangan, antara lain dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

"Ini semangatnya positif. Dalam arti, diberi waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Sistem pembukuan merupakan salah satu needs untuk peningkatan kinerja UMKM," paparnya.

Di sisi lain, Yuana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sunset clause, diharapkan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan dan pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan serta advokasi dan pemahaman kewajiban membayar pajak.

"Batas waktu (sunset clause) memberikan kebebasan UMKM untuk memilih sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembayaran pajak dari UMKM," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2016 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,7 juta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

Maka dari itu, Yuana mengharapkan peningkatan sinergi antarinstansi terkait di tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan kapasitas SDM UMKM di bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk membayar pajak.

Pihaknya melalui Deputi Bidang SDM sejak Oktober 2017 telah melaksanakan pelatihan UMKM terkait aplikasi Laporan Keuangan Usaha Mikro (Lamikro) dengan dukungan APBN.

Aplikasi tersebut merupakan laporan akuntansi sederhana secara online khusus untuk usaha mikro. Lamikro memungkinkan pengguna dapat membuat laporan keuangan dengan lebih cepat dan efisien, serta menjadi sarana yang efektif jika dibandingkan pencatatan manual.

Tak hanya itu, masih melalui pihaknya juga terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan di beberapa daerah.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka advokasi dan peningkatan pemahaman UMKM untuk kewajiban membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, kami berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Prov/DI dan Kab/Kota serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak nasional," pungkasnya.

Tag: Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 19/06/2018 04:50 WIB

Kapolda Bakal Tindak Penerbang Balon Udara

Senin, 18/06/2018 13:33 WIB

Pertamax Laris Manis Pasca Lebaran

Senin, 18/06/2018 05:05 WIB

Penumpang Keluhkan Pelayanan PT KAI

Minggu, 17/06/2018 06:46 WIB

China Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik