Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. iPhone - 2018 Gold iPhone Xs - Billionaire Solid Gold Edition berlapis emas 18 karat dijual nyaris Rp2 miliar.
  • 23:19 WIB. Uber - Uber telan kerugian Rp13 triliun.
  • 23:17 WIB. Google - Google One tawarkan Cloud Storage bertarif murah.
  • 23:15 WIB. Motorola - Jiplak iPhone X, Motorola tuai cibiran.
  • 21:55 WIB. Go-Jek - Nadiem: Negara Asean Menanti kehadiran Go-Jek.
  • 21:51 WIB. Google - KPPU Brazil pertimbangkan investigasi Google untuk monopoli sistem operasi ponsel.
  • 21:30 WIB. XL - XL Axiata buka pusat monitoring layanan dan cek kondisi jaringan.
  • 21:28 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud rilis fitur anti mata-mata dan sabotase.
  • 21:19 WIB. Line - Line anggarkan US$10 juta untuk investasi startup Blockchain.
  • 21:18 WIB. Kominfo - Kominfo tangkal smartphone BM dengan aktivasi IMEI akhir 2018.
  • 21:17 WIB. Dokterbabe - Ekspansi ke luar negeri, situs Dokterbabe ganti nama jadi Okaydoc.
  • 21:16 WIB. Apple - Apple bakal bikin Macbook dengan harga terjangkau.
  • 21:15 WIB. Google - Google luncurkan platform komputasi awan Google One.

Pemangkasan Pajak Final UMKM dan Koperasi Segera Diberlakukan

Foto Berita Pemangkasan Pajak Final UMKM dan Koperasi Segera Diberlakukan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5% atas omzet akan segera diberlakukan.

Pajak final UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

"Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi, dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5%," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati Barnas, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) melalui surat Menteri Koperasi dan UKM RI pada 2017 mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP nomor 46 tahun 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25%.

Revisi tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden sehingga kemungkinan dapat diberlakukan dalam waktu dekat.

"Nantinya akan ada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% atas omzet. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu," katanya.

Yuana menyatakan, pada RPP itu juga disebutkan ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan sunset clause atau batas waktu pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tertib pembukuan dan mengedukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan.

"Jadi, setelah batas waktu tiba, WP dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiban sesuai rezim umum atau pajak normal sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengacu pada Pasal 17," katanya.

RPP tersebut juga memberikan keleluasaan bagi UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajak normal dengan melaporkan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunan (mekanisme kompensasi kerugian selama 5 tahun). 

Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus konsisten menggunakan tarif pajak normal. Yuana tak menampik bahwa adanya sunset clause akan menuai berbagai tanggapan, terutama dari pelaku UMKM. 

Namun, ia menilai, kebijakan sunset clause sebagai sarana pembelajaran bagi WP OP maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan secara tertib. Pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan keharusan sebagai bagian manajemen keuangan, antara lain dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

"Ini semangatnya positif. Dalam arti, diberi waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Sistem pembukuan merupakan salah satu needs untuk peningkatan kinerja UMKM," paparnya.

Di sisi lain, Yuana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sunset clause, diharapkan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan dan pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan serta advokasi dan pemahaman kewajiban membayar pajak.

"Batas waktu (sunset clause) memberikan kebebasan UMKM untuk memilih sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembayaran pajak dari UMKM," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2016 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,7 juta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

Maka dari itu, Yuana mengharapkan peningkatan sinergi antarinstansi terkait di tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan kapasitas SDM UMKM di bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk membayar pajak.

Pihaknya melalui Deputi Bidang SDM sejak Oktober 2017 telah melaksanakan pelatihan UMKM terkait aplikasi Laporan Keuangan Usaha Mikro (Lamikro) dengan dukungan APBN.

Aplikasi tersebut merupakan laporan akuntansi sederhana secara online khusus untuk usaha mikro. Lamikro memungkinkan pengguna dapat membuat laporan keuangan dengan lebih cepat dan efisien, serta menjadi sarana yang efektif jika dibandingkan pencatatan manual.

Tak hanya itu, masih melalui pihaknya juga terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan di beberapa daerah.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka advokasi dan peningkatan pemahaman UMKM untuk kewajiban membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, kami berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Prov/DI dan Kab/Kota serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak nasional," pungkasnya.

Tag: Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32