Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:05 WIB. PLN - PLN akan operasikan lagi seluruh pembangkit listrik di Pulau Jawa pada pekan depan.
  • 22:03 WIB. KCI - PT KAI Commuter Indonesia catat jumlah penumpang tumbuh signifikan selama libur Lebaran.
  • 22:01 WIB. Pertamina - Konsumsi Pertamax tercatat naik 19% selama masa Lebaran 2018.
  • 22:00 WIB. Mandiri - Pada 20 dan 21 Juni, Bank Mandiri setorkan dana masyarakat ke BI lebih dari Rp3,6 triliun.
  • 21:53 WIB. PTDI - PTDI akan ekspor pesawat ke Filipina pekan depan.
  • 21:52 WIB. Pertamina - Pertamina tidak lakukan pengeboran di Blok Sanga-Sanga tahun ini.
  • 21:50 WIB. JSMR - Jasa Marga tegaskan penerapan JORR tak berpengaruh signifikan pada naiknya pendapatan Perseroan.
  • 21:47 WIB. KAI - PT KAI mulai 1 Juli 2018 turunkan harga tiket KA rute Medan-Tanjungbalai, Sumut.
  • 21:45 WIB. JSMR - Jasa Marga klaim layani 461.000 kendaraan arus balik yang masuk ke Jakarta melalui Cikampek sampai H+4 Lebaran.
  • 21:43 WIB. JSMR - Jasa Marga perkirakan puncak arus balik berlanjut hingga Sabtu dan Minggu pekan ini.
  • 21:37 WIB. Aptrindo - Aptrindo yakin integrasi transaksi Tol JORR akan pangkas biaya logistik.
  • 21:36 WIB. BUMN - WEGE akan renovasi gedung utama Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina tambah pasokan 126 ribu gas elpiji di Sulsel dan Sulbar.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina  segera luncurkan produk Elpiji 3 kg nonsubsidi tahun ini.
  • 21:21 WIB. Pertamina -  Konsumsi BBM pada Lebaran tahun ini? naik 200 ribu kl atau 17% dibanding tahun lalu.

KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP

Foto Berita KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengenai rumusan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam bentuk pidana pokok (core crime).

Hal itu sudah disampaikan KPK melalui surat tertanggal 4 Januari 2017 kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan sejumlah alasan.

"Setelah dilakukan kajian lebih mendalm, kami berada pada satu kesimpulan bahwa KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengingat adanya kepentingan bangsa yang lebih besar dan keberpihakan pada kemaslahatan rakyat Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi," demikian disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam surat yang diperlihatkan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Menurut KPK, tidak semua UU khusus yang berada di luar KUHP harus diintegrasikan dalam proyek kodifikasi, apalagi karakter kekhususannya terletak pada kebutuhan untuk beradaptasi atau merespons kejahatan yang perekmbangan modus, struktur, dan jaringannya semakin kompleks dan cepat berubah.

"KPK meyakini tipikor yang diintegrasikan dalam skema kodifikasi dalam RUU KUHP akan menghilangkan kekhususan yang telah diatur dalam Tipikor dan melebur dalam tindak pidana umum (tipidum)," kata Agus.

KPK pun mencantumkan setidaknya 10 karakteristik menonjol tipikor yang berbeda dengan tindak pidana lainnya yaitu

(1) tipikor dirumsukan secara formal dan bukan materiil sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa dan hanya sebagai faktor meringankan,

(2) dicantumkannya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum selanjutnya,

(3) pengaturan pembuktian terbalik terbatas atau berimangan (balanced burder of proof),

(4) adanya pengaturan ancaman pidana minimum dan maksimum,

(5) terdapat pidana mati sebagai unsur pemberatan,

(6) adanya pengaturan penyidikan gabungan perkara tipikor yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung,

(7) dicantumkannnya pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa dilanjutkan penyitaan,

(8) adanya pengaturan peran masyarakat sebagai kontrol sosial dengan disebutkannya perlindungan hukum sebagai saksi pelapor,

(9) memuat ketentuan mengenai pegwai negeri yang lebih luas dibanding peraturan lain, dan

(10) memuat pidana tambahan yang lebih luas dibanding dalam KUHP.

"Keinginan pemerintah dan DPR melakukan kodifikasi terhadap ketentuan pidana di luar KUHP disatukan dalam RUU KUHP merujuk pada UU hukum pidana Belanda, tapi apakah pernah pemerintah dan DPR membandingkan kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan kondisi korupsi di Belanda? Tentu tidak, korupsi di Belanda tidaklah bersifat masif seperti di Indonesia," tambah Agus.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Belanda adalah 87, sedangkan Indonesia baru 36 dengan rentang 0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih.

Apalagi saat ini di dunia setidaknya ada 30 negara yang telah mengatur khusus pembentukan lembaga antikorupsinya dalam konstitusi sehingga menurut KPK, tipikor dimasukkan dalam buku II RUU KUHP telah bertentangan dengan politik hukum, perkembangan kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara saat ini.

"Memasukkan tipikor dalam kodifikasi akan menghilangkan determinasinya dan juga sifat kekhususannya karena politik kriminal dan cara-cara khusus yang dibutuhkan untuk menghadapi modus, struktur, dan jaringan kejahatan tindak pidana khusus begitu kompleks dan cepat berubah akan tenggelam dalam keumuman kodifikasi KUHP," ungkap Agus.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, untuk mencabut rumusan Bab XXXIII mengenai tipikor dalam RUUU KUHP sehingga tetap berada dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tidak sulit.

"Tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal tipikor dari RUU KUHP tersebut, selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU No. 31 tahun 1999 yang sekarang sedang berlaku," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji institusinya segera menyelesaikan RUU KUHP menjadi UU dan akan menjadi kado Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 mendatang. (FNH/Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10