Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:34 WIB. Samsung - Samsung uji coba kamera selfie dalam layar.
  • 10:33 WIB. Facebook - Hacker Facebook tak terkait negara tertentu.  
  • 08:28 WIB. Huawei - Huawei pastikan kelahiran ponsel 5G layar lipat Juni 2019.
  • 08:27 WIB. NASA - NASA abadikan Albert Einstein jadi nama rasi bintang.
  • 08:24 WIB. WeChat Pay - WeChat Pay asal China rambah pasar Amerika.
  • 08:21 WIB. Tokopedia - Tokopedia bakal ganti TokoCash dengan Ovo.
  • 08:20 WIB. Facebook - Investor Facebook mau tendang Zuckerberg dari posisi chairman.
  • 08:05 WIB. Kashoggi - Pemerintah Arab Saudi mengonfirmasi Jamal Kashoggi meninggal dunia di Konsulat Arab di Turki.
  • 08:01 WIB. Hino - Hino Motors Sales Indonesia menggelar Safety Riding Competition di Surabaya.
  • 06:37 WIB. Ligue 1 Prancis - Lyon 2 vs 0 Nimes
  • 06:35 WIB. Bundesliga Jerman - Eintracht Frankfrut 7 vs 1 Fortuna Duesseldorf
  • 06:33 WIB. La Liga Spanyol - Celta Vigo 0 vs 1 Deportivo Alaves

KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP

Foto Berita KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengenai rumusan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam bentuk pidana pokok (core crime).

Hal itu sudah disampaikan KPK melalui surat tertanggal 4 Januari 2017 kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan sejumlah alasan.

"Setelah dilakukan kajian lebih mendalm, kami berada pada satu kesimpulan bahwa KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengingat adanya kepentingan bangsa yang lebih besar dan keberpihakan pada kemaslahatan rakyat Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi," demikian disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam surat yang diperlihatkan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Menurut KPK, tidak semua UU khusus yang berada di luar KUHP harus diintegrasikan dalam proyek kodifikasi, apalagi karakter kekhususannya terletak pada kebutuhan untuk beradaptasi atau merespons kejahatan yang perekmbangan modus, struktur, dan jaringannya semakin kompleks dan cepat berubah.

"KPK meyakini tipikor yang diintegrasikan dalam skema kodifikasi dalam RUU KUHP akan menghilangkan kekhususan yang telah diatur dalam Tipikor dan melebur dalam tindak pidana umum (tipidum)," kata Agus.

KPK pun mencantumkan setidaknya 10 karakteristik menonjol tipikor yang berbeda dengan tindak pidana lainnya yaitu

(1) tipikor dirumsukan secara formal dan bukan materiil sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa dan hanya sebagai faktor meringankan,

(2) dicantumkannya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum selanjutnya,

(3) pengaturan pembuktian terbalik terbatas atau berimangan (balanced burder of proof),

(4) adanya pengaturan ancaman pidana minimum dan maksimum,

(5) terdapat pidana mati sebagai unsur pemberatan,

(6) adanya pengaturan penyidikan gabungan perkara tipikor yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung,

(7) dicantumkannnya pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa dilanjutkan penyitaan,

(8) adanya pengaturan peran masyarakat sebagai kontrol sosial dengan disebutkannya perlindungan hukum sebagai saksi pelapor,

(9) memuat ketentuan mengenai pegwai negeri yang lebih luas dibanding peraturan lain, dan

(10) memuat pidana tambahan yang lebih luas dibanding dalam KUHP.

"Keinginan pemerintah dan DPR melakukan kodifikasi terhadap ketentuan pidana di luar KUHP disatukan dalam RUU KUHP merujuk pada UU hukum pidana Belanda, tapi apakah pernah pemerintah dan DPR membandingkan kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan kondisi korupsi di Belanda? Tentu tidak, korupsi di Belanda tidaklah bersifat masif seperti di Indonesia," tambah Agus.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Belanda adalah 87, sedangkan Indonesia baru 36 dengan rentang 0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih.

Apalagi saat ini di dunia setidaknya ada 30 negara yang telah mengatur khusus pembentukan lembaga antikorupsinya dalam konstitusi sehingga menurut KPK, tipikor dimasukkan dalam buku II RUU KUHP telah bertentangan dengan politik hukum, perkembangan kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara saat ini.

"Memasukkan tipikor dalam kodifikasi akan menghilangkan determinasinya dan juga sifat kekhususannya karena politik kriminal dan cara-cara khusus yang dibutuhkan untuk menghadapi modus, struktur, dan jaringan kejahatan tindak pidana khusus begitu kompleks dan cepat berubah akan tenggelam dalam keumuman kodifikasi KUHP," ungkap Agus.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, untuk mencabut rumusan Bab XXXIII mengenai tipikor dalam RUUU KUHP sehingga tetap berada dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tidak sulit.

"Tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal tipikor dari RUU KUHP tersebut, selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU No. 31 tahun 1999 yang sekarang sedang berlaku," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji institusinya segera menyelesaikan RUU KUHP menjadi UU dan akan menjadi kado Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 mendatang. (FNH/Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46