Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:26 WIB. Pengusaha - Pengusaha di NTT kesulitan mendapatkan akses pengankutan barang dengan menggunakan kapal tol laut.
  • 14:23 WIB. PNM - Setibanya di Garut, Jokowi langsung menemui ibu-ibu pelaku wirausaha mikro binaan program Mekaar dari PNM.
  • 14:22 WIB. Dili - Pemda NTT segera membuka kantor perwakilan perdagangan di Dili guna mendukung pembangunan kerja sama trilateral.
  • 14:20 WIB. Investasi - BI: investasi di NTT mengalami pertumbuhan sekitar 4,78 persen hingga triwulan III/2018.
  • 14:19 WIB. AS - Mendag: perusahaan asal AS telah banyak melihat potensi Indonesia menjadi hub regional.
  • 14:18 WIB. Proyek - Menteri BUMN dijadwalkan meninjau sejumlah proyek di Garut: reaktivasi rel hingga elektrifikasi.
  • 14:13 WIB. Barang - Kemendag: pengawasan barang telah dilakukan terhadap 6.803 produk.
  • 14:11 WIB. Bendungan - Kementerian PUPR mulai penggenangan Bendungan Mila di NTB.
  • 14:11 WIB. Pajak - Perolehan pajak kendaraan bermotor Riau capai Rp1,049 triliun.
  • 14:09 WIB. Kopi - Bupati Sigi ajak masyarakat Pikoro tanam kopi.
  • 14:08 WIB. RL - Eksportir PT Buana Mandiri Sejahtera beli rumput laut Kab.Nunukan seharga Rp20.500/kg.
  • 14:07 WIB. TBS - Harga beli TBS kelapa sawit oleh perusahaan pabrik kelapa sawit  (PKS) masih fluktuatif.
  • 14:06 WIB. Beras - Bulog Sulteng berharap penyerapan beras petani meningkat di tahun ini.
  • 13:59 WIB. Surplus - Neraca perdagangan Sulut Desember 2018 mengalami surplus senilai US$62,89 juta.
  • 13:58 WIB. Karet - Menhub: pemerintah akan membeli karet petani termasuk yang di Sumsel.

KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP

Foto Berita KPK Tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah dan DPR Soal Tipikor di RKUHP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengenai rumusan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam bentuk pidana pokok (core crime).

Hal itu sudah disampaikan KPK melalui surat tertanggal 4 Januari 2017 kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan sejumlah alasan.

"Setelah dilakukan kajian lebih mendalm, kami berada pada satu kesimpulan bahwa KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengingat adanya kepentingan bangsa yang lebih besar dan keberpihakan pada kemaslahatan rakyat Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi," demikian disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam surat yang diperlihatkan di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Menurut KPK, tidak semua UU khusus yang berada di luar KUHP harus diintegrasikan dalam proyek kodifikasi, apalagi karakter kekhususannya terletak pada kebutuhan untuk beradaptasi atau merespons kejahatan yang perekmbangan modus, struktur, dan jaringannya semakin kompleks dan cepat berubah.

"KPK meyakini tipikor yang diintegrasikan dalam skema kodifikasi dalam RUU KUHP akan menghilangkan kekhususan yang telah diatur dalam Tipikor dan melebur dalam tindak pidana umum (tipidum)," kata Agus.

KPK pun mencantumkan setidaknya 10 karakteristik menonjol tipikor yang berbeda dengan tindak pidana lainnya yaitu

(1) tipikor dirumsukan secara formal dan bukan materiil sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa dan hanya sebagai faktor meringankan,

(2) dicantumkannya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum selanjutnya,

(3) pengaturan pembuktian terbalik terbatas atau berimangan (balanced burder of proof),

(4) adanya pengaturan ancaman pidana minimum dan maksimum,

(5) terdapat pidana mati sebagai unsur pemberatan,

(6) adanya pengaturan penyidikan gabungan perkara tipikor yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung,

(7) dicantumkannnya pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa dilanjutkan penyitaan,

(8) adanya pengaturan peran masyarakat sebagai kontrol sosial dengan disebutkannya perlindungan hukum sebagai saksi pelapor,

(9) memuat ketentuan mengenai pegwai negeri yang lebih luas dibanding peraturan lain, dan

(10) memuat pidana tambahan yang lebih luas dibanding dalam KUHP.

"Keinginan pemerintah dan DPR melakukan kodifikasi terhadap ketentuan pidana di luar KUHP disatukan dalam RUU KUHP merujuk pada UU hukum pidana Belanda, tapi apakah pernah pemerintah dan DPR membandingkan kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan kondisi korupsi di Belanda? Tentu tidak, korupsi di Belanda tidaklah bersifat masif seperti di Indonesia," tambah Agus.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Belanda adalah 87, sedangkan Indonesia baru 36 dengan rentang 0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih.

Apalagi saat ini di dunia setidaknya ada 30 negara yang telah mengatur khusus pembentukan lembaga antikorupsinya dalam konstitusi sehingga menurut KPK, tipikor dimasukkan dalam buku II RUU KUHP telah bertentangan dengan politik hukum, perkembangan kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara saat ini.

"Memasukkan tipikor dalam kodifikasi akan menghilangkan determinasinya dan juga sifat kekhususannya karena politik kriminal dan cara-cara khusus yang dibutuhkan untuk menghadapi modus, struktur, dan jaringan kejahatan tindak pidana khusus begitu kompleks dan cepat berubah akan tenggelam dalam keumuman kodifikasi KUHP," ungkap Agus.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, untuk mencabut rumusan Bab XXXIII mengenai tipikor dalam RUUU KUHP sehingga tetap berada dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tidak sulit.

"Tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal tipikor dari RUU KUHP tersebut, selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU No. 31 tahun 1999 yang sekarang sedang berlaku," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji institusinya segera menyelesaikan RUU KUHP menjadi UU dan akan menjadi kado Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 mendatang. (FNH/Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14