Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:01 WIB. Politik - Gerindra akan bahas nama Chairul Tanjung dengan PKS dan PAN.
  • 19:59 WIB. Politik - Golkar ingatkan Iriawan untuk netral di Pilkada Jabar.
  • 19:57 WIB. Transportasi - Polda Metro: Angka kecelakaan saat operasi ketupat 2018 turun drastis.
  • 19:57 WIB. Pemilu - Sandiaga: AHY tengah atur pertemuan dengan Prabowo-SBY.
  • 19:56 WIB. Pilkada - Mendagri prediksi pemenang Pilkada 2018 tak jauh dari hasil survei.
  • 19:56 WIB. Hukum - Polri akan turunkan ratusan personel amankan sidang vonis Aman Abdurrahman.
  • 19:55 WIB. DKI Jakarta - Sandiaga Uno akan kunjungi Amerika Serikat selama 6 hari.
  • 19:55 WIB. Hukum - Wakapolri: Tak ada intervensi dalam kasus chat mesum Rizieq.
  • 19:54 WIB. Politik - Fadli Zon tuding pemerintahan Jokowi berbohong soal Iriawan.
  • 19:53 WIB. Politk - PDIP nilai pengangkatan Iriawan keputusan yang tepat.
  • 16:58 WIB. Yaman - Pertempuran sengit di Yaman ancam jutaan warga sipil.
  • 16:56 WIB. Ronaldo - Presiden Turki puji bintang Portugal Ronaldo.
  • 16:55 WIB. Jepang - Korban tewas akibat gempa di Jepang tembus 4 orang.
  • 16:54 WIB. Finlandia - Menlu Retno: Hubungan bilateral Indonesia-Finlandia berkembang signifikan.
  • 16:54 WIB. Korea Selatan - Pentagon tangguhkan rencana latihan bersama dengan Korsel.

PPP Sepakat Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan

Foto Berita PPP Sepakat Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat dengan perubahan pasal tentang penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"PPP bisa menerima bahkan menyambut baik reformulasi pasal penghinaan Presiden ini," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Dengan menjadi delik aduan, kata anggota Panja RKUHP Komisi III DPR itu, suatu tindakan yang dianggap menghina presiden hanya bisa diproses hukum jika Presiden atau kuasanya mengadu kepada polisi. Dengan demikian, pasal penghinaan presiden tidak menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi orang dengan "sesuka hati".

"Perubahan pasal penghinaan presiden ini akan mencegah potensi kriminalisasi yang luas akibat penegak hukum menafsirkan penghinaan sesuai pikirannya sendiri," katanya.

Menurut Arsul, perubahan pasal penghinaan presiden itu disampaikan tim ahli pemerintah dalam rapat Panja RKUHP DPR RI dengan Pemerintah pada pekan lalu di ruang Komisi III DPR RI.

Selain soal pasal penghinaan presiden, tim ahli pemerintah menyampaikan reformulasi pasal dalam RKUHP yang selama ini memang belum final pembahasannya seperti pasal-pasal mengenai perluasan asas legalitas, bab yang memuat tindak pidana khusus seperti delik korupsi, dan juga perbuatan cabul oleh sesama jenis atau cabul LGBT.

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 19/06/2018 04:50 WIB

Kapolda Bakal Tindak Penerbang Balon Udara

Senin, 18/06/2018 13:33 WIB

Pertamax Laris Manis Pasca Lebaran

Senin, 18/06/2018 05:05 WIB

Penumpang Keluhkan Pelayanan PT KAI

Minggu, 17/06/2018 06:46 WIB

China Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik

Sabtu, 16/06/2018 05:59 WIB

"Wajar Pemudik Apresiasi Jokowi"