Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:19 WIB. Infrastruktur - Indonesia-Jepang jajaki investasi infrastruktur.
  • 23:18 WIB. Turki - Presiden Joko Widodo beri selamat Erdogan kembali pimpin Turki.
  • 23:18 WIB. Israel - Tentara Israel tangkap 16 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 23:17 WIB. Palestina - Indonesia-Jepang janji perkuat pembangunan ekonomi Palestina.
  • 23:16 WIB. Brexit - Inggris: Ratusan ribu warga tuntut referendum kesepakatan Brexit.
  • 23:15 WIB. Erdogan - Anwar Ibrahim: Kemenangan Erdogan adalah kejayaan dunia Islam.
  • 23:15 WIB. Ekonomi Global - Sri Mulyani: Ekonomi global masih positif.
  • 23:14 WIB. Gaza - Warga Gaza rayakan kemenangan Erdogan dalam pemilihan Turki.
  • 23:14 WIB. Turki - Kelompok oposisi Suriah ucapkan selamat kepada Erdogan.
  • 23:13 WIB. Piala Dunia - Lionel Messi mengaku tidak akan pensiun sebelum juarai Piala Dunia.
  • 23:11 WIB. Korea Utara - Indonesia-Jepang setuju pengetatan sanksi Korea Utara.
  • 19:10 WIB. PLN - PLN Kota Palopo jamin pasokan listrik aman selama penghitungan suara Pilkada 2018.
  • 19:10 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivre Bangka akan tambah pasokan rastra sebanyak 750 ton
  • 19:09 WIB. Bulog - Serapan gabah Perum Bulog Surakarta capai 35.379 ton.
  • 19:09 WIB. PLN - Dalam Pilkada 2018, PLN bentuk posko siaga hingga H+7.

Agung Laksono: Golkar Tegas Jabatan Wapres Cukup Dua Kali

Foto Berita Agung Laksono: Golkar Tegas Jabatan Wapres Cukup Dua Kali
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan partainya konsisten memandang jabatan Wakil Presiden maksimum cukup dua periode sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.       

"Soal dua masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dulu yang menggulirkan adalah Golkar, jauh sebelum reformasi. Kami ingin konsisten dengan itu," jelas Agung Laksono di Jakarta, Senin (4/6/2018). 

Dia mengatakan diskusi mengenai jabatan Presiden dan Wapres dua periode sudah mengemuka di internal Golkar sejak tahun 80-an.

Kemudian puncaknya terjadi awal reformasi, dimana dilakukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945 oleh MPR 1997-1999 tentang pembatasan periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua masa jabatan, guna mengantisipasi munculnya kekuasaan seperti orde baru.

Hal ini sebelumnya telah dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga menyatakan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimum dua periode merupakan salah satu poin penting reformasi 1998 yang dituangkan sebagai sebuah amanat konstitusi.

Masalah periode masa jabatan Presiden dan Wapres mengemuka ketika sejumlah pendukung Jusuf Kalla berpandangan bahwa Jusuf Kalla yang telah menjabat selama dua periode sebagai Wapres, namun tidak berturut-turut, dapat maju kembali sebagai wapres untuk ketiga kalinya.

Pendukung JK menyatakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf (n) tentang persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden maksimum dua periode tidak dijelaskan adanya frasa dua periode berturut-turut.

Mereka akhirnya mengajukan uji materi pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Tag: Agung Laksono

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5859.083 37.271 587
2 Agriculture 1465.081 -17.828 19
3 Mining 1963.327 2.280 44
4 Basic Industry and Chemicals 795.853 3.134 70
5 Miscellanous Industry 1188.922 -3.589 45
6 Consumer Goods 2402.878 68.638 45
7 Cons., Property & Real Estate 452.447 3.467 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.345 4.390 65
9 Finance 1026.922 -1.579 93
10 Trade & Service 878.120 -0.554 141
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 116 156 40 34.48
2 GTBO 274 342 68 24.82
3 ALMI 486 605 119 24.49
4 KPAL 406 505 99 24.38
5 INTD 280 348 68 24.29
6 DFAM 845 1,025 180 21.30
7 PSDN 280 336 56 20.00
8 PRAS 190 228 38 20.00
9 DSSA 25,200 30,225 5,025 19.94
10 DNAR 260 308 48 18.46
No Code Prev Close Change %
1 AISA 368 276 -92 -25.00
2 ATIC 1,210 910 -300 -24.79
3 BUVA 480 372 -108 -22.50
4 JKSW 120 95 -25 -20.83
5 TRIL 63 52 -11 -17.46
6 OASA 254 216 -38 -14.96
7 BIKA 270 232 -38 -14.07
8 WICO 580 500 -80 -13.79
9 TRUS 236 204 -32 -13.56
10 PKPK 145 126 -19 -13.10
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 530 615 85 16.04
2 BBRI 2,980 2,890 -90 -3.02
3 AISA 368 276 -92 -25.00
4 ERAA 2,980 2,850 -130 -4.36
5 BMTR 540 565 25 4.63
6 KREN 750 735 -15 -2.00
7 TLKM 3,580 3,660 80 2.23
8 BBCA 21,925 22,200 275 1.25
9 ITMG 23,675 22,875 -800 -3.38
10 UNTR 32,975 32,800 -175 -0.53