Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:59 WIB. Microsoft - Pendiri Microsoft, Paul Allen meninggal dunia.
  • 07:57 WIB. Google - Google kembangkan kecerdasan buatan deteksi kanker.
  • 06:10 WIB. UEFA Nations League¬†- Belarusia 0 vs 0 Moldova
  • 05:55 WIB. Jamal Khashoggi - Kasus wartawan Saudi yang hilang menciptakan kekhawatiran besar di pasar minyak.
  • 05:53 WIB. Saudi - Raja Saudi memerintahkan penyelidikan dalam kasus Khashoggi.
  • 05:52 WIB. United States - Defisit anggaran Amerika melonjak 17% karena lonjakan belanja.
  • 05:52 WIB. Riyadh - Arab Saudi tetap mengadakan forum investasi meskipun para pembicara utama menarik diri.
  • 05:51 WIB. Korea Utara - Perancis siap membantu Korea Utara untuk upaya denuklirisasi.
  • 05:50 WIB. JP Morgan - JP Morgan dan Ford membatalkan rencana untuk hadir dalam acara investor oleh Saudi.
  • 05:50 WIB. Bahrain - Bahrain lakukan boikot terhadap Uber karena menolak hadir dalam konferensi investor di Riyadh.
  • 05:48 WIB. Microsoft - Co-founder Microsoft, Paul Allen, meninggal pada usia 65 tahun.
  • 05:47 WIB. GOOGL - Google ikut memboikot konferensi Saudi 'Davos in the desert' atas hilangnya jurnalis.
  • 10:00 WIB. Apple - 53% iPhone cs sudah pakai iOS 12.
  • 09:21 WIB. Youtube - Youtube bakal beri sanki untuk konten video duplikat.

ICW Sebut RUU KUHP Bakal Tenggelamkan Peran KPK

Foto Berita ICW Sebut RUU KUHP Bakal Tenggelamkan Peran KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana DPR dan pemerintah yang akan segera mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dapat mengancam keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bakal terancam," kata peneliti ICW Lalola Ester, Selasa (5/6/2018).

Di mana letak bahayanya?

Menurut ICW jika R-KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Tidak hanya KPK, Pengadilan Tipikor pun terancam, selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi.

"Hal lain R-KUHP hanya menguntungkan para koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum," jelasnya.

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,072.49 4,031.33
British Pound GBP 1.00 20,101.94 19,900.49
China Yuan CNY 1.00 2,210.97 2,188.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,282.00 15,130.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,908.29 10,796.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,950.28 1,930.86
Dolar Singapura SGD 1.00 11,111.76 10,999.64
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.78 17,526.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,682.41 3,641.40
Yen Jepang JPY 1.00 13,649.52 13,512.55

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54