ICW Sebut RUU KUHP Bakal Tenggelamkan Peran KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana DPR dan pemerintah yang akan segera mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dapat mengancam keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bakal terancam," kata peneliti ICW Lalola Ester, Selasa (5/6/2018).

Di mana letak bahayanya?

Menurut ICW jika R-KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Tidak hanya KPK, Pengadilan Tipikor pun terancam, selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi.

"Hal lain R-KUHP hanya menguntungkan para koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum," jelasnya.