Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. iPhone - 2018 Gold iPhone Xs - Billionaire Solid Gold Edition berlapis emas 18 karat dijual nyaris Rp2 miliar.
  • 23:19 WIB. Uber - Uber telan kerugian Rp13 triliun.
  • 23:17 WIB. Google - Google One tawarkan Cloud Storage bertarif murah.
  • 23:15 WIB. Motorola - Jiplak iPhone X, Motorola tuai cibiran.
  • 21:55 WIB. Go-Jek - Nadiem: Negara Asean Menanti kehadiran Go-Jek.
  • 21:51 WIB. Google - KPPU Brazil pertimbangkan investigasi Google untuk monopoli sistem operasi ponsel.
  • 21:30 WIB. XL - XL Axiata buka pusat monitoring layanan dan cek kondisi jaringan.
  • 21:28 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud rilis fitur anti mata-mata dan sabotase.
  • 21:19 WIB. Line - Line anggarkan US$10 juta untuk investasi startup Blockchain.
  • 21:18 WIB. Kominfo - Kominfo tangkal smartphone BM dengan aktivasi IMEI akhir 2018.
  • 21:17 WIB. Dokterbabe - Ekspansi ke luar negeri, situs Dokterbabe ganti nama jadi Okaydoc.
  • 21:16 WIB. Apple - Apple bakal bikin Macbook dengan harga terjangkau.
  • 21:15 WIB. Google - Google luncurkan platform komputasi awan Google One.

ICW Sebut RUU KUHP Bakal Tenggelamkan Peran KPK

Foto Berita ICW Sebut RUU KUHP Bakal Tenggelamkan Peran KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana DPR dan pemerintah yang akan segera mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dapat mengancam keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Eksistensi KPK maupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bakal terancam," kata peneliti ICW Lalola Ester, Selasa (5/6/2018).

Di mana letak bahayanya?

Menurut ICW jika R-KUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Tidak hanya KPK, Pengadilan Tipikor pun terancam, selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi.

"Hal lain R-KUHP hanya menguntungkan para koruptor. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum," jelasnya.

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32