Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:10 WIB. PLN - PLN Kota Palopo jamin pasokan listrik aman selama penghitungan suara Pilkada 2018.
  • 19:10 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivre Bangka akan tambah pasokan rastra sebanyak 750 ton
  • 19:09 WIB. Bulog - Serapan gabah Perum Bulog Surakarta capai 35.379 ton.
  • 19:09 WIB. PLN - Dalam Pilkada 2018, PLN bentuk posko siaga hingga H+7.
  • 19:09 WIB. AP I - AP I sebut Bandara Ngurah Rai layani 1,3 juta penumpang selama 18 hari masa angkutan Lebaran 2018.
  • 19:08 WIB. PNRI - MTN milik PNRI senilai Rp145 miliar berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada 11 Mei 2021.
  • 19:08 WIB. Pertamina¬†- DPR RI dorong ESDM dan Pertamina kaji kelayakan elpiji 3 kg.
  • 19:07 WIB. Garuda - Satgas khusus Garuda lanjutkan mediasi antara manajemen dengan serikat pekerja Garuda.
  • 19:07 WIB. KAI - PT KAI nyatakan angka kecelakaan kereta selama masa angkutan Lebaran 2018 nihil.
  • 18:47 WIB. Mandiri -¬† Nilai tukar rupiah tembus Rp14 ribu, Dirut Mandiri katakan kebijakan moneter AS tidak terlalu berdampak terhadap Indonesia.
  • 18:47 WIB. KAI - PT KAI perpanjang masa operasi sejumlah KA tambahan Lebaran hingga 1 Juli 2018.
  • 18:47 WIB. Pelni - Penumpang Pelni Tarakan-Nunukan dan Batam-Belawan baru mulai untuk mudik.
  • 18:46 WIB. Aerofood ACS - Aerofood ACS dipercaya sediakan katering pada Indonesia Para Games Invitational Tournament 2018.
  • 18:46 WIB. BTN - BTN berencana naikkan suku bunga deposito, khususnya deposito berdenominasi rupiah.
  • 18:45 WIB. Mandiri - Bank Mandiri belum berniat naikkan suku bunga kredit setidaknya sampai akhir paruh kedua tahun 2018.

Bamsoet Minta Keseimbangan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Foto Berita Bamsoet Minta Keseimbangan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional. Kedua kebijakan ini harus mampu berkoordinasi dengan baik demi tercapainya stabilitas ekonomi.

"Koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya fiskal dan moneter menjadi isu yang sangat penting akhir-akhir ini. Karena, krisis ekonomi ataupun keuangan masih sering menghantui, baik di negara maju ataupun sedang berkembang," ujar Bamsoet saat menjadi keynote speecher dalam Diskusi Publik 'Langkah Strategis Fiskal Moneter: Membangun Optimisme Ekonomi Indonesia' yang diselenggarakan Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Jakarta, Selasa (05/06/18). 

Hadir sebagai pembicara lain, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, anggota komisi IX DPR RI Ahmadi Noor Supit dan Mukhamad Misbakhun.

Bamsoet menggambarkan hubungan kebijakan moneter dan fiskal diataranya terlihat dalam dampak defisit anggaran yang dapat mengganggu inflasi. Bagi pembuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Sehingga, tidak adanya koordinasi antara kedua kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi.

"Implikasi dari kedua kebijakan tersebut seringkali saling tidak terkait, bahkan bertentangan. Sehingga, dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing kebijakan menjadi tidak optimal. Karenanya, koordinasi antar kedua kebijakan tersebut sangat penting dalam pengelolaan ekonomi, agar bauran kebijakan dapat memberikan dampak optimal dalam perekonomian," papar Bamsoet.

Bamsoet menuturkan gelombang globalisasi telah membawa pasar keuangan terintegrasi secara global, sehingga pada gilirannya meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa. Disisi lain, adanya liberalisasi ekonomi telah membuat ekonomi dunia juga semakin komplek dan volatilitas keuangan semakin tinggi. Akibatnya, para pelaku ekonomi menghadapi resiko yang semakin meningkat. 

"Otoritas ekonomi dihadapi dengan masalah dan tantangan yang semakin berat dalam menjaga stabilitas ekonomi makro maupun sistem keuangan. Karenanya koordinasi fiskal dan moneter yang baik sudah menjadi keharusan,"  kata Bamsoet.  

Wakil Ketua Umum SOKSI ini memaparkan tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan. Untuk menjalankannya terdapat tiga strategi fiskal yang dapat digunakan.

"Strategi pertama ialah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Dan ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien inovatif dan berkelanjutan. Tentunya DPR RI akan ikut mengawasi pencapaian target fiskal tersebut," tegas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada Depinas SOKSI sebagai pelaksana diskusi. Walaupun selama ini SOKSI dikenal sebagai organisasi yang dekat dengan politik, tetapi tidak pernah kehilangan visi mengenai pembangunan ekonomi. Dalam waktu dekat ini saja sudah dua kali SOKSI melakukan diskusi publik mengenai masalah ekonomi.

"Saya bangga sekali dan menaruh kehormatan yang dalam terhadap SOKSI. Mudahan-mudahan kegiatan seperti ini terus berjalan, dan menjadi teladan bagi organisasi lainnya," pungkas Bamsoet.

Tag: Bambang Soesatyo, SOKSI

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5859.083 37.271 587
2 Agriculture 1465.081 -17.828 19
3 Mining 1963.327 2.280 44
4 Basic Industry and Chemicals 795.853 3.134 70
5 Miscellanous Industry 1188.922 -3.589 45
6 Consumer Goods 2402.878 68.638 45
7 Cons., Property & Real Estate 452.447 3.467 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.345 4.390 65
9 Finance 1026.922 -1.579 93
10 Trade & Service 878.120 -0.554 141
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 116 156 40 34.48
2 GTBO 274 342 68 24.82
3 ALMI 486 605 119 24.49
4 KPAL 406 505 99 24.38
5 INTD 280 348 68 24.29
6 DFAM 845 1,025 180 21.30
7 PSDN 280 336 56 20.00
8 PRAS 190 228 38 20.00
9 DSSA 25,200 30,225 5,025 19.94
10 DNAR 260 308 48 18.46
No Code Prev Close Change %
1 AISA 368 276 -92 -25.00
2 ATIC 1,210 910 -300 -24.79
3 BUVA 480 372 -108 -22.50
4 JKSW 120 95 -25 -20.83
5 TRIL 63 52 -11 -17.46
6 OASA 254 216 -38 -14.96
7 BIKA 270 232 -38 -14.07
8 WICO 580 500 -80 -13.79
9 TRUS 236 204 -32 -13.56
10 PKPK 145 126 -19 -13.10
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 530 615 85 16.04
2 BBRI 2,980 2,890 -90 -3.02
3 AISA 368 276 -92 -25.00
4 ERAA 2,980 2,850 -130 -4.36
5 BMTR 540 565 25 4.63
6 KREN 750 735 -15 -2.00
7 TLKM 3,580 3,660 80 2.23
8 BBCA 21,925 22,200 275 1.25
9 ITMG 23,675 22,875 -800 -3.38
10 UNTR 32,975 32,800 -175 -0.53