Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional

Foto Berita Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dalam industri musik di Tanah Air. Jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKn merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

“DPR RI pada November 2014 telah mensahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait.  Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal,” ujar Bamsoet saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (05/06/18).

Delegasi KCI yang hadir antara lain Enteng Tanaman (Ketua Dewan Pembina), Dharma Oratmangun (Ketua Umum), Tedjo Baskoro (Sekretaris Jenderal), Adriyadie (Bendahara), Tito Soemarsono (Wakil Ketua), Lisa Ariyanto (Wakil Sekretaris), Ekko Saky (Wakil Sekretaris), dan Tiena Sopacua (General Manajer). Sedangkan Ketua DPR ditemani anggota komisi III DPR RI M. Nurdin.

Bamsoet menuturkan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait. 

“Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI),  LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI),” papar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta  mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKn oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKn dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKn.

“KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKn yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKn padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKn juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI LMKn tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait,” tutur Bamsoet.

KCI juga menilai tupoksi LMKN sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014, dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKn dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

“Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKn," ujar Ketua Umum KCI Dharma Oratmangun.

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, Politisi Partai Golkar ini akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

“Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud," pungkas Bamsoet

Tag: Bambang Soesatyo

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10