Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:18 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka negatif 0,02% pada level 3.121
  • 22:17 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka negatif 0,16% pada level 27.990
  • 22:16 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 0,09% pada level 8.557
  • 20:09 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,12% terhadap Poundsterling pada level 1,2938 USD/Pound
  • 20:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,05% terhadap Euro pada level 1,1077 USD/Euro
  • 20:06 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,75 Yen/USD
  • 20:03 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.469 USD/troy ounce
  • 20:02 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 61,93 USD/barel
  • 20:02 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 56,54 USD/barel
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,71% pada level 3.235
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,85% pada level 2.933
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,55% pada level 27.093
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,56% pada level 7.348
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,53% pada level 23.292
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,32% pada level 2.153

Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional

Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dalam industri musik di Tanah Air. Jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKn merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

“DPR RI pada November 2014 telah mensahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait.  Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal,” ujar Bamsoet saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (05/06/18).

Delegasi KCI yang hadir antara lain Enteng Tanaman (Ketua Dewan Pembina), Dharma Oratmangun (Ketua Umum), Tedjo Baskoro (Sekretaris Jenderal), Adriyadie (Bendahara), Tito Soemarsono (Wakil Ketua), Lisa Ariyanto (Wakil Sekretaris), Ekko Saky (Wakil Sekretaris), dan Tiena Sopacua (General Manajer). Sedangkan Ketua DPR ditemani anggota komisi III DPR RI M. Nurdin.

Bamsoet menuturkan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait. 

“Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI),  LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI),” papar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta  mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKn oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKn dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKn.

“KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKn yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKn padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKn juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI LMKn tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait,” tutur Bamsoet.

KCI juga menilai tupoksi LMKN sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014, dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKn dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

“Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKn," ujar Ketua Umum KCI Dharma Oratmangun.

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, Politisi Partai Golkar ini akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

“Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud," pungkas Bamsoet

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,776.29 3,738.51
British Pound GBP 1.00 18,344.76 18,160.82
China Yuan CNY 1.00 2,015.87 1,995.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,161.46 14,020.55
Dolar Australia AUD 1.00 9,621.30 9,522.76
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.68 1,790.53
Dolar Singapura SGD 1.00 10,408.25 10,300.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,680.98 15,519.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,404.20 3,367.09
Yen Jepang JPY 100.00 13,034.02 12,903.14

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6152.090 29.465 662
2 Agriculture 1379.447 -9.112 20
3 Mining 1485.572 -15.475 49
4 Basic Industry and Chemicals 966.315 11.894 76
5 Miscellanous Industry 1179.958 2.642 50
6 Consumer Goods 2068.235 7.578 54
7 Cons., Property & Real Estate 504.784 -3.189 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1133.400 4.587 76
9 Finance 1279.031 12.798 90
10 Trade & Service 782.237 -0.744 165
No Code Prev Close Change %
1 SINI 740 925 185 25.00
2 JTPE 660 825 165 25.00
3 ESIP 430 535 105 24.42
4 TBMS 800 995 195 24.38
5 OCAP 210 258 48 22.86
6 PCAR 1,410 1,700 290 20.57
7 ABBA 104 124 20 19.23
8 MREI 4,000 4,700 700 17.50
9 TIRA 224 250 26 11.61
10 BRPT 1,130 1,245 115 10.18
No Code Prev Close Change %
1 COWL 180 117 -63 -35.00
2 MPOW 183 129 -54 -29.51
3 PURE 640 480 -160 -25.00
4 CITY 220 165 -55 -25.00
5 DEAL 650 488 -162 -24.92
6 ENVY 1,555 1,170 -385 -24.76
7 JSKY 414 312 -102 -24.64
8 FORZ 268 202 -66 -24.63
9 PBSA 402 310 -92 -22.89
10 OMRE 990 770 -220 -22.22
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,410 1,420 10 0.71
2 MAMI 248 250 2 0.81
3 IPTV 505 510 5 0.99
4 KPIG 125 124 -1 -0.80
5 BBRI 4,120 4,190 70 1.70
6 SQMI 280 230 -50 -17.86
7 MSIN 450 456 6 1.33
8 BBTN 1,955 2,070 115 5.88
9 TCPI 5,175 5,100 -75 -1.45
10 TLKM 4,000 4,020 20 0.50