Portal Berita Ekonomi Sabtu, 29 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:28 WIB. Valas - Dollar AS melemah 1,31% terhadap Yen pada level 108,15 JPY/USD.
  • 22:27 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.611 USD/troy ounce.
  • 22:25 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 50,50 USD/barel.
  • 22:25 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 44,69 USD/barel.
  • 16:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,24% terhadap Yuan pada level 6,99 CNY/USD.
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 2,09% terhadap Dollar AS pada level 14.318 IDR/USD.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 2,42% pada level 26.129.
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 3,71% pada level 2.880.
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 3,10% pada level 3.015.
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 2,52% pada level 6.624.
  • 15:43 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 3,67% pada level 21.142.
  • 15:42 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 3,30% pada level 1.987.

Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional

Bamsoet Bakal Jembatani LMK vs LMKn di Industri Musik Nasional - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menjembatani penyelesaian konflik eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dalam industri musik di Tanah Air. Jangan sampai permasalahan antara LMK dengan LMKn merugikan para pencipta lagu dalam memperoleh hak keekonomiannya.

“DPR RI pada November 2014 telah mensahkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk kesejahteraan pemilik hak cipta dan hak terkait.  Semangat UU Hak Cipta agar para saudara-saudara kita para pencipta lagu bisa mendapatkan hak keekonomiannya, bahkan sampai 70 tahun setelah dirinya meninggal,” ujar Bamsoet saat menerima delegasi Karya Cipta Indonesia (KCI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Selasa (05/06/18).

Delegasi KCI yang hadir antara lain Enteng Tanaman (Ketua Dewan Pembina), Dharma Oratmangun (Ketua Umum), Tedjo Baskoro (Sekretaris Jenderal), Adriyadie (Bendahara), Tito Soemarsono (Wakil Ketua), Lisa Ariyanto (Wakil Sekretaris), Ekko Saky (Wakil Sekretaris), dan Tiena Sopacua (General Manajer). Sedangkan Ketua DPR ditemani anggota komisi III DPR RI M. Nurdin.

Bamsoet menuturkan, berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta disebutkan setiap pencipta lagu/musik, penyanyi, pemusik, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan pemilik hak terkait lainnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Tujuannya, agar mereka dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya, termasuk royalti. Dengan kata lain, LMK adalah lembaga yang berhak memungut royalti dari para pengguna hak cipta dan hak terkait. 

“Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 6 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI),  LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan, LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI),” papar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, delegasi KCI yang berada dalam LMK Hak Cipta  mengadukan kepada DPR terkait penunjukan plt komisioner LMKn oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, komisioner LMKn dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh LMKn.

“KCI juga mengadukan adanya oknum-oknum ex komisioner LMKn yang terus melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan LMKn padahal mereka sudah demisioner. Ex komisioner LMKn juga masih melakukan kegiatan ‘collecting’, padahal menurut KCI LMKn tidak mempunyai kuasa apapun secara tertulis dari para pemegang atau pemilik hak cipta atau hak terkait,” tutur Bamsoet.

KCI juga menilai tupoksi LMKN sebagaimana diatur Permen 29 Tahun 2014, dianggap telah melampaui batas dan norma hukum, khususnya Pacta Sunt Servanda (Perjanjian antara Para Pihak menjadi hukum bagi mereka). Melalui Permen ini, LMKn dianggap mencampuri hak-hak keperdataan yang sebelumnya sudah menjadi hak LMK.

“Para musisi sebagai pencipta karya jelas dirugikan, karena menurunkan pendapatan mereka. Dahulu kami bisa distribusikan Rp 19 milyar lebih kepada para pencipta karya yang kami urus, namun kini sudah tidak bisa lagi karena keberadaan LMKn," ujar Ketua Umum KCI Dharma Oratmangun.

Menanggapi berbagai aspirasi KCI, Politisi Partai Golkar ini akan meminta Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya. Bamsoet juga meminta LMK dan LMKn berkerja sesuai dengan UU Hak Cipta.

“Hubungan kerja antara LMK dan LMKn harus disesuaikan dengan amanat UU No. 28 tahun 2014 sehingga tercipta iklim yang sehat guna menjawab kebutuhan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Sehingga, kesejahteraan para pemilik hak cipta dan hak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional bisa terwujud," pungkas Bamsoet

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.97 3,773.23
British Pound GBP 1.00 18,437.93 18,248.81
China Yuan CNY 1.00 2,042.08 2,021.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,305.17 14,162.83
Dolar Australia AUD 1.00 9,384.19 9,287.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.82 1,816.45
Dolar Singapura SGD 1.00 10,239.92 10,134.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,719.95 15,562.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,393.87 3,356.12
Yen Jepang JPY 100.00 13,084.40 12,953.02
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5452.704 -82.990 682
2 Agriculture 1156.743 -50.789 22
3 Mining 1339.068 -29.655 49
4 Basic Industry and Chemicals 758.761 -11.631 77
5 Miscellanous Industry 989.388 -61.478 51
6 Consumer Goods 1742.939 -57.034 57
7 Cons., Property & Real Estate 427.133 -6.007 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 956.774 -8.995 78
9 Finance 1249.335 -4.431 92
10 Trade & Service 671.288 -5.587 168
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 134 179 45 33.58
2 KPAL 110 143 33 30.00
3 MTSM 170 220 50 29.41
4 COCO 720 895 175 24.31
5 NICK 278 342 64 23.02
6 VRNA 100 120 20 20.00
7 MEGA 5,400 6,400 1,000 18.52
8 JECC 5,700 6,575 875 15.35
9 RALS 900 1,035 135 15.00
10 DWGL 260 296 36 13.85
No Code Prev Close Change %
1 REAL 96 64 -32 -33.33
2 BBMD 2,340 1,755 -585 -25.00
3 ZONE 486 368 -118 -24.28
4 LMSH 204 157 -47 -23.04
5 LMAS 74 58 -16 -21.62
6 STTP 10,000 8,000 -2,000 -20.00
7 DMMX 149 120 -29 -19.46
8 JMAS 620 500 -120 -19.35
9 HDIT 595 482 -113 -18.99
10 CAMP 262 214 -48 -18.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,130 4,190 60 1.45
2 MNCN 1,290 1,285 -5 -0.39
3 BBCA 31,450 31,450 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,490 20 0.58
5 PGAS 1,385 1,280 -105 -7.58
6 BMRI 7,350 7,275 -75 -1.02
7 ANTM 600 575 -25 -4.17
8 UNVR 7,150 6,825 -325 -4.55
9 TOWR 835 805 -30 -3.59
10 ASII 5,950 5,525 -425 -7.14