Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:48 WIB. Bijih Emas - BRMS rencanakan mulai produksi bijih emas dari proyek Citra Palu Minerals di tahun 2020.
  • 12:48 WIB. Produksi - Tahun 2021, BRMS targetkan produksi sebesar 250 ton bijih per tahun.
  • 12:48 WIB. Belanja Modal - Kembangkan proyek Dairi Prima Mandiri, BRMS dan NFC China anggarkan belanja modal US$350 juta.
  • 12:48 WIB. Divestasi - Bumi Resources Minerals divestasi 51% saham Dairi Prima Mineral kepada NFC China. 
  • 12:47 WIB. ACES - Ace Hardware membuka gerai baru di Plaza Buaran hari ini.
  • 11:24 WIB. AP II - AP II menghadirkan fitur notification dalam Indonesia Airports Apps (IA App).
  • 11:02 WIB. Anggara - Grasi diberikan jika pidana dijatuhi lebih dari dua tahun.
  • 11:02 WIB. Anggara - Baiq Nuril hanya dipidana selama 6 bulan dan dengan Rp500 juta.
  • 11:00 WIB. Anggara - Harusnya Presiden Jokowi berikan Baiq Nuril amnesti bukan grasi.
  • 10:58 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Memilih dan mengikuti kebijakan Soeharto itu hal Partai Berkarya.
  • 10:58 WIB. Arief Poyuono - Jika pencopotan Budi Gunawan tak direspon, bakal mengerahkan seluruh karyawan BUMN ke kantor BIN.
  • 10:58 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Usulan jargon Soeharto itu hanya versi Partai Berkarya.
  • 10:57 WIB. Arief Poyuono - Kami protes pernyataan BIN soal masjid lingkungan swasta yang terpapar radikalisme.
  • 10:57 WIB. Arief Poyuono - Presiden Jokowi harus mencopot Kepala BIN, Budi Gunawan.
  • 10:56 WIB. Go Prabu - Elite PPP merespon positig kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk di era Jokowi.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Mega Karsa Mandiri

Foto Berita OJK Cabut Izin Usaha BPR Mega Karsa Mandiri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP–104/D.03/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Karsa Mandiri yang beralamat di Jalan Cinere Raya Blok M Nomor 83, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018.

Keputusan itu diambil setelah sebelumnya sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah, PT BPR Mega Karsa Mandiri sejak tanggal 01 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi BPR dengan status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Kepala OJK Regional Jawa Barat, Sarwono, mengatakan, penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR Mega Karsa Mandiri yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

"Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus dan Tim Kurator sebagai pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali melakukan upaya penyehatan dalam waktu yang ditentukan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan Pengurus dan Tim Kurator untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus dengan harus memiliki rasio KPMM minimal sebesar 8% tidak terealisasi.

"Untuk itu, mempertimbangkan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Tim Kurator dalam menyehatkan dan memperbaiki kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," paparnya.

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Mega Karsa Mandiri agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," tukasnya.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10