Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:05 WIB. PLN - PLN akan operasikan lagi seluruh pembangkit listrik di Pulau Jawa pada pekan depan.
  • 22:03 WIB. KCI - PT KAI Commuter Indonesia catat jumlah penumpang tumbuh signifikan selama libur Lebaran.
  • 22:01 WIB. Pertamina - Konsumsi Pertamax tercatat naik 19% selama masa Lebaran 2018.
  • 22:00 WIB. Mandiri - Pada 20 dan 21 Juni, Bank Mandiri setorkan dana masyarakat ke BI lebih dari Rp3,6 triliun.
  • 21:53 WIB. PTDI - PTDI akan ekspor pesawat ke Filipina pekan depan.
  • 21:52 WIB. Pertamina - Pertamina tidak lakukan pengeboran di Blok Sanga-Sanga tahun ini.
  • 21:50 WIB. JSMR - Jasa Marga tegaskan penerapan JORR tak berpengaruh signifikan pada naiknya pendapatan Perseroan.
  • 21:47 WIB. KAI - PT KAI mulai 1 Juli 2018 turunkan harga tiket KA rute Medan-Tanjungbalai, Sumut.
  • 21:45 WIB. JSMR - Jasa Marga klaim layani 461.000 kendaraan arus balik yang masuk ke Jakarta melalui Cikampek sampai H+4 Lebaran.
  • 21:43 WIB. JSMR - Jasa Marga perkirakan puncak arus balik berlanjut hingga Sabtu dan Minggu pekan ini.
  • 21:37 WIB. Aptrindo - Aptrindo yakin integrasi transaksi Tol JORR akan pangkas biaya logistik.
  • 21:36 WIB. BUMN - WEGE akan renovasi gedung utama Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina tambah pasokan 126 ribu gas elpiji di Sulsel dan Sulbar.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina  segera luncurkan produk Elpiji 3 kg nonsubsidi tahun ini.
  • 21:21 WIB. Pertamina -  Konsumsi BBM pada Lebaran tahun ini? naik 200 ribu kl atau 17% dibanding tahun lalu.

DPD dan KPU Bahas Persiapan Pilkada, Sudah Sejauh Apa?

Foto Berita DPD dan KPU Bahas Persiapan Pilkada, Sudah Sejauh Apa?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Komisi Pemilihan Umum membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tinggal hitungan jari, yaitu 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri atas 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam, menuturkan, untuk Pilkada tahun ini, dari kuantifikasi, luasan, dan jumlah kabupaten lebih besar dibandingkan pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015. Dia mencontohkan untuk Jawa Timur saja kelihatannya hanya 18 kabupaten/kota plus provinsi. Tapi sejatinya ada 38 kabupaten/kota yang bergerak.

"Jawa Tengah juga sama. Kelihatan sederhana tapi secara manajemen kesiapannya harus lebih," kata Muqowam dalam pertemuan di Senayan Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Muqowan juga mempertanyakan indikasi yang biasa disodorkan oleh Bawaslu, seperti indeks kerawanan atau anggaran. Disisi lain, lanjutnya, pergantian KPU juga memiliki permasalahan. "Pergantian anggota KPU juga otomatis akan berubah 'style'-nya (gaya)," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menjelaskan kesiapan Pilkada 2018 secara umum berjalan dengan baik dan tidak ada kejadian yang luar biasa. Hal tersebut baik dari sisi anggaran atau keamanan dapat disumpulkan persiapan berjalan baik.

"Tentu saja persiapan Pilkada bukan tanpa masalahan, namun dapat kita simpulkan persipan berjalan baik," kata dia.

Pilkada 2018 diikuti 171 daerah, lebih kecil dibandingkan Pilkada serentak pada 2015 dan 2017. Tapi Pilkada tahun ini memang melibatkan daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar.

"Kita tahu Pulau Jawa dan Banten yang tidak mengikuti Pilkada serentak, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta karena ada aturan yang bersifat istimewa. Namun, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu mengikuti gelombang Pilkada 2018 dengan jumlah pemilihnya sangat besar," tutur Wahyu.

Belum lagi, provinsi di luar Jawa, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali juga masuk dalam gelombang 2018.

"Sehingga memang mayoritas pemilih terlibat dalam Pilkada 2018," ujar Wahyu.

Terkait pergantian KPU provinsi/kabupaten/kota, menurut Wahyu, hal itu dikarenakan UU Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak memungkinkan ada perpanjangan bagi KPU provinsi/kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada. Ketentuan yang lampau ada opsi perpanjangan.

"Karena menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada opsi perpanjangan maka kita melakukan pergantian dengan pedoman akhir masa KPU provinsi/kabupaten/kota," kata dia.

Tag: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10