Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:30 WIB. Tri - Hutchison Tri akui sempat ada layanan RBT 'Jokowi Saja'.
  • 06:27 WIB. Telkomsel - Telkomsel klaim tak ada RBT 'Jokowi Saja' di layanannya.
  • 06:26 WIB. Oppo - Oppo bantah pangsa pasar menurun di Indonesia.
  • 06:13 WIB. China - China tambah 11 ruas jalan baru untuk uji coba mobil swakemudi.
  • 06:11 WIB. Jerman - Jerman ingin capai 1 juta mobil listrik pada 2022.
  • 06:10 WIB. Sony - Sony siap jual kembali PlayStation klasik dalam versi mini.
  • 06:09 WIB. Facebook - Facebook terancam didenda Uni Eropa karena lamban taati aturan.
  • 06:07 WIB. Amazon - Amazon bercita-cita dirikan 3.000 toko nirkasir Amazon Go.
  • 06:04 WIB. Grab - Grab nilai penyegelan kantor sebagai tindakan anarkis.
  • 06:01 WIB. Indosat - Indosat Ooredo perluas jangkauan 4G Plus ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
  • 05:58 WIB. Oppo - Oppo bangga jika menginspirasI Apple lewat slot dual SIM tumpuk.
  • 00:00 WIB. Apple - Apple lunasi tunggakan pajak Rp248,2 triliun.
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.

Menkumham: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Pas

Foto Berita Menkumham: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Pas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif tidak pas/tepat karena bertentangan langsung dengan undang-undang.

"Dirjen Peraturan Perundang-undangan sudah mengundang Kemendagri dan Bawaslu. Mereka mengatakan ini tidak pas, saya juga melihat disitu ada yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang," ujar Yasonna seusai menghadiri Seminar Revolusi Mental di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa narapidana eks koruptor bisa menjadi caleg dengan syarat memberi tahu bahwa dirinya pernah menjadi narapidana koruptor.  Yasonna meminta agar tujuan baik KPU dapat direalisasikan dengan cara lain tanpa harus menabrak perundang-undangan.

"Cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah. Masih ada cara lain yang barangkali dampaknya sama saja," kata Yasonna.

Yasonna menekankan keputusan MK merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dia menegaskan memang ada beberapa narapidana korupsi dicabut hak politiknya, namun itu pun melalui proses keputusan pengadilan.

"PKPU itu bukan undang-undang. Dia jauh di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang masih ada PP, perpres, maka jauh sekali. Jangan membiasakan membuat peraturan karena arogansi institusi," kata Yasonna.

Dia mencontohkan, apabila KPU tetap melarang narapidana eks koruptor menjadi caleg, namun undang-undang menjamin hak politik orang itu, maka bisa saja yang bersangkutan menggugat di pengadilan.

Yasonna menyarankan, cara lain yang dapat dilakukan KPU adalah memanggil seluruh partai politik peserta pemilu, lalu melakukan deklarasi bersama untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi di Pilleg 2019.

"Itu salah satu caranya supaya kita jangan mentang-mentang bisa buat peraturan, lalu menabrak undang-undang," jelasnya.

Tag: Yasonna Hamonangan Laoly, Pemilu

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00