Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. Industri - Trans Retail Indonesia: Kami akan lebih sibuk mempersiapkan tujuh gerai baru di kuartal IV. 
  • 15:59 WIB. BTPN Syariah - Melewati kuartal III tahun 2018, BTPS capai pertumbuhan pembiayaan sebesar 21% atau setara Rp6,96 triliun. 
  • 15:28 WIB. TBIG - TBIG beri pinjaman Rp628 miliar ke SKP guna pembayaran sebagaian fasilitas pinjaman revolving
  • 14:57 WIB. AISA  - Dewan Komisaris AISA gelar RUPSLB setelah capai kuorum 56,46% dari seluruh saham.
  • 14:48 WIB. PGAS - PGAS perluas cakupan bisnis melalui akuisisi empat anak usaha Pertagas.
  • 14:38 WIB. Bursa - Saham LPPF ditutup anjlok 625 poin ke Rp5.000 setelah sentuh level terendah Rp4.930.
  • 13:59 WIB. Bawaslu - Jika politik uang dilakukan selain peserta pemilu maka tak ada unsur pelangaran.
  • 13:58 WIB. Bawaslu - Ada celah politik uang di UU Pemilu.
  • 13:56 WIB. Fadli Zon - Mengapa dana kelurahan baru di programkan Jokowi?
  • 13:54 WIB. Pengamat - Ada kelemahan dana kelurahan dan operasional desa 2019, yakni jika tak merata pembagiannya.
  • 13:53 WIB. Pengamat - Dana kelurahan dan operasional desa untuk 2019 jadi senjata Jokowi di Pilpres.
  • 13:52 WIB. Polda Metro Jaya - Berkas eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail belum lengkap.
  • 13:51 WIB. Polda Metro Jaya - Nur Mahmudi Ismail dicegah ke luar negeri.
  • 12:46 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Kini menjadi momentum yang tepat Prabowo jadi presiden.
  • 12:46 WIB. Timses Prabowo-Sandi - Kini masyarakat tak butuh uang banyak. Sebab rindu perubahan.

Soal RKUHP, Pemerintah dan KPK Belum Temukan Titik Temu

Foto Berita Soal RKUHP, Pemerintah dan KPK Belum Temukan Titik Temu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembahasan tentang revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum final.

"Kami mencoba menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu. Tapi memang dalam beberapa pembicaraan tadi ditemukan pasal-pasal yang masih perlu dimatangkan. Apakah itu masalah sanksi atau delik-delik yang bersifat tindak pidana khusus," ujar Wiranto, di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Mantan Panglima TNI itu menilai, muncul perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar, karena revisi KUHP ini memang masih dalam proses dan belum sempurna.

"Dengan demikian kita sepakat bahwa akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan ini. Tentu dengan semangat kebersamaan dan untuk membangun tata kelola hukum nasional yang lebih sehat, adil, dan sempurna," ujar dia.

Pemerintah dan KPK melakukan pertemuan tertutup di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, untuk membahas RKUHP. Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang Undang KUHP.

Menurut Wiranto, selain untuk menyatukan pendapat, pertemuan tersebut juga sekaligus membantah adanya perseteruan antara pemerintah dengan lembaga antirasuah itu.

"Tujuan kami bertemu adalah untuk mencoba saling memahami bahwa RKUHP ini sama sekali tidak ada niat dan upaya rekayasa untuk melemahkan lembaga-lembaga yang mengurusi tindak pidana khusus. Dengan demikian adanya satu opini yang berkembang bahwa kasus ini adalah antara KPK melawan pemerintah, itu sama sekali tidak ada," kata dia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dalam pertemuan berikutnya, Pemerintah maupun KPK rencananya akan bersama-sama membahas sejumlah draf dalam Rancangan KUHP yang masih memunculkan perbedaan pendapat.

"Semuanya itu akan dibicarakan dari awal, kira-kira bagaimana nantinya KPK dan lembaga lainnya. Ada juga soal perbedaan sanksi dan tentang masuk sebagian pasal Undang Undang Tipikor ke ketentuan umum. Ini nanti lagi pertemuannya, habis Lebaran," ujar Laode.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menkopolhukam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90