Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:29 WIB. Pertamina - Pertamina telah terlibat dalam beberapa proyek di bidang energi di Aljazair.
  • 07:29 WIB. BRI Life - BRI Life menargetkan dapat menjual 500.000 polis asuransi Lentera pada tahun ini.
  • 06:53 WIB. BRI Life - BRI Life akan menggunakan jaringan Bank BRI untuk¬†memasarkan Asuransi Lentera.
  • 06:45 WIB. BRI - BRI menaikkan suku bunga kredit pada segmen konsumer sekitar 50-100 bps.
  • 06:44 WIB. BTN - BTN optimistis proses akuisisi perusahaan manajemen investasi akan rampung pada bulan depan.
  • 06:36 WIB. WIKA - Ada lima proyek potensial senilai total sekitar Rp9,23 triliun yang bisa digarap Wika di Aljazair.
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA tengah mengerjakan pembangunan 5.350 unit rumah susun di beberapa wilayah di Aljazair.
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur di Aljazair.
  • 06:20 WIB. ADHI - Konsorsium Adhi resmi mendapat persetujuan untuk membangun jalan tol prakarsa Solo-Yogyakarta-Kulonprogo.
  • 06:18 WIB. PII - Pada proyek Bandara Komodo, PII belum menentukan struktur penjaminan.¬†
  • 06:07 WIB. PII - PII siap memberi bantuan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk lima di sektor perhubungan.
  • 06:06 WIB. PPProp - PP Properti bidik penjualan Rp40 miliar dari pameran IPEX 2018.
  • 06:06 WIB. BTN - Penyaluran KPR iB kepada masyarakat melalui UUS BTN hingga akhir Agustus tercatat sebesar Rp15,08 triliun.
  • 06:00 WIB. APP - Angkasa Pura Propertindo masih akan terus melakukan ekpansi di bisnis properti.
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.

Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018

Foto Berita Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam rangka partisipasi aktif kampanye perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar kegiatan sosialisasi peraturan terkait perlindungan HKI dalam acara buka puasa bersama dengan kalangan media serta pemangku kepentingan MIAP di Jakarta, 7 Juni 2018.

Ketua MIAP, Justisiari P. Kusumah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh MIAP dan UPH. Dalam kesempatan buka puasa tahun ini, MIAP dan UPH bersama memberikan dukungan terkait sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.04/2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi target audiens kegiatan ini adalah para anggota MIAP, pemilik merek dan media selaku mitra yang berperan sangat penting untuk membantu penyebarluasan peraturan ini.

"MIAP sangat mengapresiasi dikeluarkannya peraturan yang memberikan alternatif perlindungan bagi pemilik merek khususnya dan masyarakat konsumen pada umumnya. Melalui peraturan baru ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik merek sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran produk palsu/ilegal/bajakan yang ada di Indonesia," kata Justisiari di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 mengatur tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 

Sementara Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 berisi tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Khoirul Hadziq, menjelaskan, melalui peraturan ini perusahaan dapat mendaftarkan, melalui sistem perekaman kepada Bea Cukai untuk produk-produknya sehingga Bea dan Cukai serta jajarannya dapat melakukan pencegahan jika ditemukan barang yang diduga palsu/ilegal.

Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk menjaga faktor keselamatan konsumen. Kemudian, menjamin kepastian bisnis di Indonesia. Selain itu juga mendorong kreativitas anak bangsa.

"Pemerintah harus memberikan kepastian investasi, kepastian usaha, kepastian bisnis bahwa iklim perusahaan Indonesia itu memang fair," jelas Khoirul. 

Sementara Direktur Merek DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Fathlurahman, menegaskan, dengan penerapan regulasi ini diharapkan dapat memberi kepastian kesempatan untuk pemilik merek agar dapat mencegah peredaran barang palsu dari hulu sebelum beredar luas dan menyebabkan kerugian materil dan morel.

"Upaya ini adalah amanah undang-undang yang sudah lama dinantikan oleh para pemilik merek. Kami berharap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan peraturan ini dengan maksimal untuk melindungi mereknya," katanya.

Justisiari menambahkan bahwa MIAP akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong setiap anggotanya dan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri dan bekerja sama dengan Bea dan Cukai terkait peraturan baru ini.

Tag: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20