Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.114,45 pada akhir perdagangan sesi II, Senin (17/12/2018). 
  • 15:42 WIB. Produksi - TPIA targetkan produksi polyethylene meningkat menjadi 736 KTA.
  • 15:42 WIB. Kredit - TPIA terima kredit US$380 juta dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan BNP Paribas (cabang Tokyo).
  • 15:03 WIB. Perusahaan - IMA memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas PNBP sebesar Rp42 triliun.
  • 15:00 WIB. Ikan - KKP: angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2018 telah melampaui target.
  • 15:00 WIB. Rupiah - Pukul 15.00 WIB, rupiah bangkit menguat 0,16% ke Rp14.583 per dolar AS. 
  • 14:59 WIB. Ikan - KKP: realisasi investasi perikanan mengalami peningkatan setiap tahun dan umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
  • 14:54 WIB. Tani - Upah nominal harian buruh tani naik 0.24 persen, menjadi Rp52.955.
  • 14:52 WIB. Perikanan - Pihak Menteri Susi menekankan pentingnya melesatkan produksi perikanan yang berkelanjutan.
  • 14:52 WIB. Kredit - Merdeka Copper Gold dan Bumi Suksesindo sepakat ubah batas kredit jadi US$100 juta.
  • 14:51 WIB. Delisting - Entitas anak usaha BYAN resmi di-delisting dari Australian Securities Exchange (ASX). 
  • 14:50 WIB. Ekspor - Ekspor industri pengolahan mencapai 10,68 miliar dolar AS pada November 2018.
  • 14:48 WIB. IKM - Menperin berikan apresiasi kepada pelaku IKM sektor batik di Jambi.
  • 14:46 WIB. Obligasi - TAXI restrukturasi pokok obligasi Rp1 trilun dengan cara konversi Rp400 miliar jadi saham TAXI  dan Rp600 miliar jadi obligasi konversi tanpa bunga.
  • 14:45 WIB. Makanan - BPOM DiY lakukan pengecekan 10 jenis makanan yang diduga mengandung pewarna teksti.

Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018

Foto Berita Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam rangka partisipasi aktif kampanye perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar kegiatan sosialisasi peraturan terkait perlindungan HKI dalam acara buka puasa bersama dengan kalangan media serta pemangku kepentingan MIAP di Jakarta, 7 Juni 2018.

Ketua MIAP, Justisiari P. Kusumah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh MIAP dan UPH. Dalam kesempatan buka puasa tahun ini, MIAP dan UPH bersama memberikan dukungan terkait sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.04/2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi target audiens kegiatan ini adalah para anggota MIAP, pemilik merek dan media selaku mitra yang berperan sangat penting untuk membantu penyebarluasan peraturan ini.

"MIAP sangat mengapresiasi dikeluarkannya peraturan yang memberikan alternatif perlindungan bagi pemilik merek khususnya dan masyarakat konsumen pada umumnya. Melalui peraturan baru ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik merek sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran produk palsu/ilegal/bajakan yang ada di Indonesia," kata Justisiari di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 mengatur tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 

Sementara Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 berisi tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Khoirul Hadziq, menjelaskan, melalui peraturan ini perusahaan dapat mendaftarkan, melalui sistem perekaman kepada Bea Cukai untuk produk-produknya sehingga Bea dan Cukai serta jajarannya dapat melakukan pencegahan jika ditemukan barang yang diduga palsu/ilegal.

Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk menjaga faktor keselamatan konsumen. Kemudian, menjamin kepastian bisnis di Indonesia. Selain itu juga mendorong kreativitas anak bangsa.

"Pemerintah harus memberikan kepastian investasi, kepastian usaha, kepastian bisnis bahwa iklim perusahaan Indonesia itu memang fair," jelas Khoirul. 

Sementara Direktur Merek DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Fathlurahman, menegaskan, dengan penerapan regulasi ini diharapkan dapat memberi kepastian kesempatan untuk pemilik merek agar dapat mencegah peredaran barang palsu dari hulu sebelum beredar luas dan menyebabkan kerugian materil dan morel.

"Upaya ini adalah amanah undang-undang yang sudah lama dinantikan oleh para pemilik merek. Kami berharap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan peraturan ini dengan maksimal untuk melindungi mereknya," katanya.

Justisiari menambahkan bahwa MIAP akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong setiap anggotanya dan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri dan bekerja sama dengan Bea dan Cukai terkait peraturan baru ini.

Tag: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90