Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:48 WIB. Tomat - Harga tomat di sentra perdagangan Manado mengalami peningkatan sebesar 11,11%.
  • 10:37 WIB. BI - BI mengimbau masyarakat untuk segera menukarkan uang rupiah kertas tahun emisi 1998 dan 1999. 
  • 10:36 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya mengapresiasi seluruh pihak yang dikabarkan berhasil menemukan objek terduga KM Sinar Bangun.
  • 10:35 WIB. Gorontalo - BPS mengatakan tingkat okupansi hotel di Gorontalo sebesar 45,50% pada April 2018.
  • 10:33 WIB. Kaltara - Kaltara mencatat jumlah penerbangan mengalami peningkatan sebesar 6,25% selama arus balik Lebaran 2018.
  • 10:32 WIB. Arab - Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, yakin Indonesia akan menjadi mitra dalam kampanye Islam moderat.
  • 10:31 WIB. MPMX - Mitra Pinasthika Mustika memperkirakan capex sebesar US$25-30 juta hingga dua tahun mendatang.
  • 10:27 WIB. JPRS - Gunawan Dianjaya Steel akan menargetkan merger dengan Jaya Pari Steel pada tahun ini.
  • 10:26 WIB. ARNA - Arwana Citramulia mencetak pertumbuhan penjualan double digit per Mei 2018.
  • 09:56 WIB. ELTY - Bakrieland Development menargetkan utang dapat menyusut menjadi Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 09:55 WIB. AS - AS tengah menyusun peraturan untuk mencegah China terlibat dalam teknologi yang berkaitan dengan industri penting AS.
  • 08:44 WIB. FIFA - FIFA menjatuhkan denda sebesar US$10.124 terhadap Federasi Sepak Bola Polandia akibat spanduk bernada ofensif.

Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018

Foto Berita Cegah Pelanggaran HKI, MIAP, dan UPH Sosialisasikan PP 20/2017 dan PMK 40/2018
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam rangka partisipasi aktif kampanye perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar kegiatan sosialisasi peraturan terkait perlindungan HKI dalam acara buka puasa bersama dengan kalangan media serta pemangku kepentingan MIAP di Jakarta, 7 Juni 2018.

Ketua MIAP, Justisiari P. Kusumah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh MIAP dan UPH. Dalam kesempatan buka puasa tahun ini, MIAP dan UPH bersama memberikan dukungan terkait sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.04/2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi target audiens kegiatan ini adalah para anggota MIAP, pemilik merek dan media selaku mitra yang berperan sangat penting untuk membantu penyebarluasan peraturan ini.

"MIAP sangat mengapresiasi dikeluarkannya peraturan yang memberikan alternatif perlindungan bagi pemilik merek khususnya dan masyarakat konsumen pada umumnya. Melalui peraturan baru ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik merek sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran produk palsu/ilegal/bajakan yang ada di Indonesia," kata Justisiari di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 mengatur tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 

Sementara Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 berisi tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Khoirul Hadziq, menjelaskan, melalui peraturan ini perusahaan dapat mendaftarkan, melalui sistem perekaman kepada Bea Cukai untuk produk-produknya sehingga Bea dan Cukai serta jajarannya dapat melakukan pencegahan jika ditemukan barang yang diduga palsu/ilegal.

Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk menjaga faktor keselamatan konsumen. Kemudian, menjamin kepastian bisnis di Indonesia. Selain itu juga mendorong kreativitas anak bangsa.

"Pemerintah harus memberikan kepastian investasi, kepastian usaha, kepastian bisnis bahwa iklim perusahaan Indonesia itu memang fair," jelas Khoirul. 

Sementara Direktur Merek DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Fathlurahman, menegaskan, dengan penerapan regulasi ini diharapkan dapat memberi kepastian kesempatan untuk pemilik merek agar dapat mencegah peredaran barang palsu dari hulu sebelum beredar luas dan menyebabkan kerugian materil dan morel.

"Upaya ini adalah amanah undang-undang yang sudah lama dinantikan oleh para pemilik merek. Kami berharap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan peraturan ini dengan maksimal untuk melindungi mereknya," katanya.

Justisiari menambahkan bahwa MIAP akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong setiap anggotanya dan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri dan bekerja sama dengan Bea dan Cukai terkait peraturan baru ini.

Tag: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83