Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:28 WIB. GE - GE Power Indonesia membidik proyek pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan.
  • 06:14 WIB. PUPR - Kemenpupera mengirim sejumlah alat berat dan peralatan untuk membantu korban banjir bandang di Banyuwangi.
  • 06:10 WIB. IHSG - Indosurya Bersinar Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 5.779-5.998 pada perdagangan hari ini.
  • 21:07 WIB. Piala Dunia - Pelatih Swedia geram dengan selebrasi kemenangan Jerman.
  • 21:06 WIB. Piala Dunia - Argentina terpuruk, Maradona bela Lionel Messi dan salahkan federasi bola Argentina.
  • 21:05 WIB. Piala Dunia - Bicara kasar ke rekan satu tim, Neymar dikritik.
  • 21:03 WIB. Makedonia - Ribuan rakyat Makedonia protes perubahan nama negara.
  • 21:01 WIB. Migran - AS berupaya kembalikan 2.053 anak imigran kepada keluarganya.
  • 21:00 WIB. Piala Dunia - VAR jadi penyebab banyaknya penalti di Piala Dunia 2018.
  • 20:59 WIB. Piala Dunia - 11 warga Meksiko ditembak mati saat menonton Piala Dunia.
  • 20:57 WIB. Turki - Menteri Kehakiman Turki: Pemungutan suara berlangsung lancar.
  • 20:57 WIB. Afrika - Indonesia incar pasar Afrika Utara.
  • 20:56 WIB. Jurnalis - Lebih dari 600 jurnalis internasional liput Pemilu di Turki.
  • 20:01 WIB. Askrindo - Askrindo siap jamin pembiayaan kredit tiga perusahaan fintech.
  • 20:00 WIB. BRI - BRI sebut relaksasi LTV baik untuk debitur rumah pertama.

Bea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan Recordial

Foto Berita Bea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan Recordial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI mendorong pemegang HKI untuk melakukan perekaman atau recordial di Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 nanti. Hal ini untuk meredam peredaran barang palsu atau ilegal di dalam negeri.

"Era baru pemberantasan pelanggaran HKI akan dimulai sejak 21 Juni 2018 nanti. Kita menantikan kerja sama semua pemegang HKI untuk mendaftar secara manual dan online. Ada 65 ribu merek setiap tahun yang masuk ke Ditjen HKI. Sangat bagus kalau semua melakukan recordial di aplikasi kita," kata Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Khoirul Hadziq, di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Khoirul menjelaskan, Bea Cukai perlu mempelajari pengetahuan mengenai jenis HKI yang lain agar saat menemukan barang impor atau ekspor yang dicurigai hasil pelanggaran dapat segera dilakukan penegahan. 

"Selama ini kita tidak bisa menilai barang impor itu palsu atau tida karena kita tidak miliki datanya. Maka, saat pemegang HKI melakukan recordation, kami tidak akan periksa hanya mengenai hak merek dan hak cipta, mungkin juga bagaimana mengidentifikasi barang-barang tersebut atau bahkan jalur distribusinya juga akan kami tanyakan," lanjut Khoirul.

Terkait HKI, Khoirul mencatat setidaknya ada enam poin yang saat ini menjadi sorotan internasional. Pertama, mengenai perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat terkait dengan maraknya peredaran obat palsu. Kedua, keselamatan konsumen dikaitkan dengan peredaran sparepart otomotif palsu.

Ketiga, sorotan pada organisasi kejahatan seperti terorisme yang dibiayai oleh hasil kejahatan terhadap HKI, selain perdagangan narkoba. Keempat, terkait trust issue, di mana Indonesia diwanti-wanti untuk menjaga kepercayaan produk ekspor sehingga tidak masuk dalam daftar hitam Amerika. 

Kelima adalah menghapus reputasi Indonesia sebagai negara penampung sampah produk palsu yang berdampak buruk pada kesejahteraan. Terakhir adalah terkait inovasi anak negeri sebab barang palsu mematikan kreativitas generasi muda.

Maka, jelas Khoirul, penerapan recordial ini membantu perlindungan HKI di dalam negeri sebagaimana praktik di negara maju seperti Jepang dan Amerika yang telah menerapkan hal tersebut. 

"Ini sangat dianjurkan untuk pemegang HKI dalam negeri atau lokal. Bagi brand internasional, mereka harus berbadan hukum di dalam negeri, memiliki SIUP, dan karyawan. Hal ini untuk kepastian hukum dan juga kesejahteraan," jelasnya.

Ditambahkan, setelah proses recordial, pihaknya akan melakukan pengecekan apakah barang yang masuk ke indonesia sesuai dengan ciri-ciri produk yang telah direkam oleh pemegang HKI atau tidak. Bila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan penegahan.

Dalam hal ini, penegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan ex officio scheme yakni berdasarkan kewenangan jabatan pejabat bea cukai hanya berlaku pada hak merek dan hak cipta. Sementara HKI lainnya melalui skema judicial sebagai tindak lanjut dari delik aduan.

"Bea cukai hanya ex officio hanya di merek dan hak cipta. Kemudian, di lima yang lain (paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikasi georgrafis) kita bisa, tapi dengan judicial scheme atas dasar perintah pengadilan untuk melakukan penegahan," jelas Khoirul.

Saat ini, lanjut Khoirul, Bea Cukai dilibatkan dalam pembahasan Peraturan MA terkait dengan proses penegahan di lapangan. "Nanti ada hakim bersertifikat merek yang akan hadir di lapangan saat kita lakukan penegahan. Jadi, seperti sidang kilat," katanya.

Tag: Bea Cukai, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83