Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:30 WIB. Jasindo - Jasindo mulai membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam penerangan di Indonesia Timur dan saat ini sedang mengerjakan PLTMG paket 4. 
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA mengerjakan proyek EPC Pipanisasi Semarang - Gresik sepanjang 280 km.
  • 06:24 WIB. WIKA - Nilai proyek EPC yang sedang dikerjakan WIKA di bidang industrial plant lebih dari US$1 miliar.
  • 06:11 WIB. WIKA - WIKA menargetkan kontrak baru dari sektor EPC sebesar Rp7,67 triliun.
  • 06:11 WIB. BTN - BTN menunjuk Eko Hapsoro sebagai sekretaris perusahaan sementara.
  • 06:10 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas telah melaporkan Mandiri kepada OJK mengenai dugaan tindak pidana perbankan.
  • 06:08 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas menyomasi Mandiri setelah Mandiri mencairkan deposito kepada Jeje Yutrindo Utama.
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.

CIPS: Pemerintah Harus Jamin Stok Garam Konsumsi

Foto Berita CIPS: Pemerintah Harus Jamin Stok Garam Konsumsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan garam konsumsi untuk kebutuhan domestik dalam rangka mencegah terjadinya rembesan garam industri ke pasar garam konsumsi di berbagai daerah.

"Hal ini yang sebaiknya dibenahi pemerintah, selain menjalankan pengawasan," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Dia mengingatkan bahwa Kementerian Perindustrian berencana melakukan verifikasi berkala setiap enam bulan sekali untuk memastikan impor garam industri tidak disalahgunakan.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga akan menjatuhkan sanksi kalau ditemukan adanya pelanggaran berupa peringatan hingga pencabutan izin idustri terhadap perusahaan yang melanggar.

"Pengawasan terhadap jalannya sebuah kebijakan memang diperlukan dan hal ini sangat bagus. Namun pemerintah sebaiknya juga fokus menyelesaikan hal-hal yang menjadi akar permasalahan. Apa yang menyebabkan garam industri bisa bocor ke pasar garam konsumsi, ini yang seharusnya lebih dipikirkan," kata Hizkia.

Ia menjelaskan, rembesnya garam industri ke pasar garam konsumsi diakibatkan adanya permintaan yang tidak bisa dipenuhi, yang berpotensi dilihat juga sebagai peluang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, ujar dia, harga garam industri yang diimpor memang terbilang murah yaitu sekitar Rp600 per kilogram. Sementara garam industri lokal harga berada di angka Rp1.000 per kilogram.

Selisih harga inilah, lanjutnya, yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan garam industri impor seoleh-olah menjadi garam konsumsi.

"Jumlah produksi dalam negeri tetap belum sebanding dengan jumlah kebutuhannya. Contohnya pada 2015, total kebutuhan 3,75 juta ton dipenuhi oleh 2,8 juta ton garam hasil produksi nasional lalu sisanya dari impor. Sementara itu pada 2016, produksi garam nasional selama 2016 hanya mencapai empat persen dari target. Produksi garam selama 2016 hanya 144 ribu ton dari target tiga juta ton," papar Hizkia.

Selain ekstensifikasi lahan, pemerintah dinilai juga harus meningkatkan kapasitas petani terkait efisiensi pengolahan garam dan edukasi terkait penerapan iptek supaya bisa meningkatkan hasil produksi garam nasional dan juga memenuhi kebutuhan garam industri.

Sebelumnya, Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur menyarankan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus komoditas garam, karena rembesan produk impor mengancam keberlangsungan petani garam di berbagai daerah.

Ketua HMPG Jatim M Hasan di Surabaya, Kamis (7/6) mengatakan, rembesan garam impor sudah terjadi di berbagai lokasi, akibat kurangnya pengawasan pemerintah.

Ia mengatakan, rembesan garam yang sudah beredar di masyarakat bisa menjatuhkan harga garam lokal, sebab perbedaan harganya cukup tinggi dengan selisih antara Rp1.000 hingga Rp1.400, yakni harga garam impor sebesar Rp500-Rp600 per kg, sedangkan harga garam lokal Rp1.900 hingga Rp2.000 per kg.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Garam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading