Pilkada Serentak dan Maraknya OTT, Biaya Tinggi atau Parpol Gagal?

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha) Azmi Syahputra menyatakan saatnya partai politik melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjelang pilkada 27 Juni 2018 semakin meningkat OTT pejabat negara yang kini jumlahnya sudah belasan, ditambah kasus OTT beberapa hari lalu di mana Bupati Blitar dan Bupati Tulung Agung ikut menyerahkan diri ke KPK menambah rentetan daftar korupsi kepala daerah," katanya melalui siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (10/6) malam.

Ia menyebutkan faktor penyebab banyaknya kepala daerah terjaring OTT itu akibat biaya kampanye politik serta ada permintaan kebutuhan guna merebut suara pemilih. Karena itu, pemerintah maupun partai politik perlu melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pilkada langsung.

"Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara," katanya.