Holding Migas Rawan Direcoki Kepentingan

Kelanjutan pembentukan Holding BUMN Migas yang ditetapkan pada PP No.6 Tahun 2018 memutuskan menggabungkan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui skema akuisisi. Proses akuisisi Pertagas oleh PGN dinilai rawan direcoki kepentingan.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengatakan pihaknya mengkhawatiran akan adanya intervensi terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai induk Pertagas dan PGN. Ia menilai skema akuisisi Pertagas oleh PGN sebaiknya ditunda.

“Saham Pertagas yang 100% milik negara tidak seharusnya dicaplok PGN yang sebagian besar sahamnya dimiliki publik,” Katanya dalam diskusi " Menyoal Akuisisi Pertagas oleh PGN" di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Lanjutnya, Ia meminta penundaan ini karena menurunnya laba bersih PGN dalam lima tahun terakhir. "Dengan kondisi tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham yang cenderung membiarkan adanya permainan di balik proses akuisisi tersebut, terlihat dengan bongkar pasang pemain baru di Pertamina, dan kepemilikan saham PGN oleh swasta Yyang jelas tidak menguntungkan pemerintah." katanya.

Ia mencontohkan, kasus ini seperti pembelian saham Newmont oleh Medco dan Kiki Barki (Amman Mineral), atau saham Chevron pada PLTP Gunung Salak dan Darajat oleh Prayogo Pangestu (Star Energy). "Oleh sebab itu, kita meminta agar rencana akuisisi tersebut ditunda atau malah dibatalkan,” tegasnya