Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Basuki: Pembangunan Infrastruktur Implementasi Visi Jokowi

Basuki: Pembangunan Infrastruktur Implementasi Visi Jokowi Kredit Foto: Kementerian PUPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki visi untuk pembangunan infrastruktur, kecuali menjalankan visi Presiden RI Joko Widodo.

Basuki menegaskan sebagai pembantu Presiden, dirinya bertugas mengimplementasikan visi Presiden tersebut, serta bertanggung jawab penuh terhadap target-target yang diamanahkan pada Kementerian PUPR.

"Pembangunan infrastruktur konektivitas tidak semata-mata untuk memperlancar arus mudik Lebaran, tetapi lebih penting dari itu untuk kepentingan jangka panjang, menjadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global," tutur Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (!2/6/2018).

Khusus mengenai Mudik Lebaran, Basuki menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan mudik ditentukan oleh tiga hal, yakni prasarana-sarana infrastruktur mudik tersedia; manajemen lalu lintas oleh pihak kepolisian; dan perilaku para penggunanya. 

“Dalam manajemen mudik ini, kordinatornya adalah Menteri Perhubungan, kami di Kementerian PUPR bertangggung jawab untuk penyiapan sarana dan prasarana baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya. Jalan nasional kita sepanjang 48 ribu kilometer kondisinya 90% dalam kondisi mantap,” kata Basuki pada acara talkshow Opini Dua Sisi (OPSI) Dengan tema "Jaminan Nyaman Lebaran", Senin Malam (11/6/2018). 

Hadir juga sebagai narasumber Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta pengamat transportasi Joko Setiowarno.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan puncak arus mudik terjadi pada H-7, H-6, H-3 dan H-2. “H-7 dan H-6 sudah terlewati, kita antisipasi kepadatan pada H-3 dan H-2 nanti,” kata Budi Karya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan berfungsinya tol dari Jakarta hingga Surabaya memberikan kemudahan bagi pihak Kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa titik tetap terjadi kemacetan namun sudah dilakukan antisipasi yakni di Tol Cikampek KM 10-KM 47 karena adanya proyek Tol Layang, Gerbang Tol Kertasari, Jembatan Kali Kuto dan Jembatan Kali Kenteng. 

Gerbang Tol Kertasari menjadi gerbang tol terakhir sebelum pemudik masuk tol fungsional hingga ke Semarang.

“Arus kendaraan yang datang tidak sebanding dengan jumlah gardu tol yang tersedia. Apabila antrean mencapai panjang lebih dari 3 Km maka akan diambil diskresi oleh petugas kepolisian di lapangan untuk membuka gardu tol tersebut secara gratis. Saya sudah kordinasikan dengan Menteri PUPR,” kata Tito.

Panjang tol Jakarta-Surabaya 760 Km yang dapat dilalui pemudik dengan kondisi operasional sepanjang 525 Km dan fungsional sepanjang 235 Km.

“Tol operasional semua sudah dilengkapi sarana pendukungnya. Untuk Tol fungsional bukan lagi jalan darurat. Kondisinya sudah banyak yang sudah rigid minimal lean concrete dan aspal, namun fasilitasnya belum selengkap tol operasional,” jelas Basuki. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ratih Rahayu
Editor: Ratih Rahayu

Bagikan Artikel: