Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.
  • 08:44 WIB. JSMR - Jasa Marga akan menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas fase kedua senilai Rp1,55 triliun.

Habib Rizieq Kena SP3, Ini Kata MUI

Foto Berita Habib Rizieq Kena SP3, Ini Kata MUI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengajak umat untuk menghormati penghentian proses hukum oleh kepolisian (SP3) atas kasus yang menyangkut Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Hormati proses hukum dan percayakan masalahnya kepada pihak memiliki kewenangan untuk itu," kata Zainut di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Dia mengatakan penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan sebuah perkara dugaan pelanggaran pidana. Hal tersebut merupakan perkara yang biasa dan sudah sering terjadi.

Dia mengatakan MUI menghargai keputusan tersebut.

"Meskipun kami belum mengetahui persis alasan penghentian perkara tersebut, karena belum membaca petikan putusannya, tetapi kami meyakini penyidik kepolisian memiliki alasan yang kuat untuk hal itu," kata dia.

Memang dalam ketentuan hukum, kata dia, SP3 bisa diterbitkan jika perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Atau, lanjut dia, SP3 dapat dikeluarkan kepolisian bila bukti yang disangkakan tidak ada atau kurang.

Dan sebuah perkara, kata dia, juga bisa dihentikan melalui SP3 demi kepentingan umum. Untuk perkara tersebut, SP3 hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan bila perkara tersebut disidangkan akan mengganggu kepentingan umum.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak mengembangkan dugaan-dugaan yang justru dapat menimbulkan kegaduhan.

Tag: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10