Debat Pilgub Jabar ke-3, KPU Perketat Pengamanan

Warta Ekonomi, Bandung -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan sistem pengamanan pelaksanaan Debat Publik ke-3 pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang direncanakan berlangsung di Grand Ballroom Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Bandung, 22 Juni 2018 mendatang.

Berdasarkan evaluasi dari debat publik ke-2 di Balairung Universitas Indonesia Depok beberapa waktu yang lalu, penyelenggara dituntut membenahi beberapa hal yang dianggap kurang maksimal

Hal itu mengemuka dalam rapat persiapan debat publik ke tiga Paslon Gubernur Jawa Barat di Ruang Rapat Pleno KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (19/6/2018).

Kegiatan itu dihadiri para Komisioner dan Sekretaris KPU Jabar, Waasintel Kodam III Siliwangi, Letkol Kav. Sindu Hanggara, perwakilan Kabinda Jabar Mayor Infantri Sajidin Riswandi, perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, perwakilan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat Kamarul Bahri, dan  perwakilan Kominda, Etika.

Menurut Komisioner KPU Jabar Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna mengatakan upaya antisipasi itu antara lain dilakukan melalui kerjasama yang lebih intensif dengan jajaran Polda dan Satpol PP. "Selain itu, juga mengurangi aktivitas yang mungkin bisa menimbulkan masalah," ujarnya.

Senada dengan Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Teppy Darmawan mengimbau agar proses debat dirancang lebih tertib. Salah satunya adalah penunjukan tempat sesuai rekomendasi Kapolda Jabar. Selain itu, para pendukung juga dibatasi hanya 50 orang untuk setiap Paslon. 

"Semuanya berjumlah 200 dan ditambah 200 undangan KPU sehingga totalnya 400 orang", ujarnya

Dia menyebutkan konsep Debat Pilgub nanti akan lebih disederhanakan misalnya para paslon dihindarkan saling berhadapan. Sedangkan untuk para pendukung tidak boleh membawa apapun selain pakaian yang dikenakan. 

"Tidak ada head to head. Pokoknya para Paslon dihindarkan saling berhadapan," tegasnya

Sementara itu perwakilan Kabinda, Waasintel Kodam III Siliwangi, dan Bawaslu mengingatkan perlunya MoU atau kesepakatan para Paslon, Bawaslu dan KPU untuk melaksanakan debat damai. Upaya ini diperlukan agar tidak lagi terjadi masalah seperti di UI.

Aturan main pun harus dibuat secara jelas termasuk sanksi, agar jangan sampai ada provokasi yang berdampak luas. Apalagi dampaknya bukan hanya di lokasi debat, tetapi juga bisa meluas di luar. 

"Debat publik harus menjadi wajah Jawa Barat yang mencerminkan filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Tontonan ini harus menjadi tuntunan," ungkapnya.

Sedangkan perwakilan Satpol PP menekankan pentingnya teknis pengamanan. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Kompol Adnan Malik Kasubdit Politik yang mewakili Dir Intel Polda Jabar. "Harus belajar dari pengalaman debat di UI. Namun pada intinya Polda Jabar siap mengawal agenda ini," pungkasnya.