CIPS: Penurunan Produktivitas Pertanian Karena Urbanisasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian karena hal tersebut mengurangi jumlah petani di desa.

"Tantangan yang dihadapi para petani semakin banyak. Selain tingkat kesejahteraan yang rendah karena upah yang diterima juga rendah, mereka juga dihadapkan pada semakin berkurangnya luas lahan pertanian karena harus berhadapan dengan industrialisasi," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/6/2018).

Menurut Hizkia, hal tersebut juga diperparah dengan semakin banyaknya generasi muda yang juga tidak mau menjadi petani karena melihat para pendahulunya tidak bisa hidup sejahtera.

Ia memahami bahwa laju urbanisasi dari desa ke kota memang sulit dihindari serta terus terjadi dan jumlahnya diduga terus meningkat setiap pasca lebaran.

"Salah satu penyebab urbanisasi adalah keinginan untuk mencari penghidupan yang layak di kota karena pendapatan mereka sebagai petani tidak mampu mencukupi kebutuhan," paparnya.

Berdasarkan data pada tahun 2014, ujar dia, sebanyak 54,8 juta orang bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini sama dengan 34% dari total jumlah pekerja di Indonesia. Namun 34,3 juta di antaranya tergolong miskin atau rentan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu bertolak belakang dengan target pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa selain kestabilan harga pangan, kesejahteraan petani juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

"Pemerintah harus mengatasi persoalan ini dengan solusi nyata yang bisa diimplementasikan. Tidak hanya cukup dengan memperluas lahan pertanian, pemerintah harus memberikan edukasi untuk peningkatan kapasitas para petani dan juga penguasaan teknologi pertanian. Penguasaan teknologi pertanian sebaiknya juga diikuti dengan revitalisasi alat-alat pertanian," jelas Hizkia.

Selain itu, Hizkia juga menilai pemerintah harus membenahi rantai distribusi pangan yang panjang karena permasalahan tersebut juga membuat petani tidak bisa menikmati harga mahal komoditas yang ada di tingkat konsumen.