Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:46 WIB. Kapal - 18 kapal terbakar di Pelabuhan Muara Baru.
  • 22:44 WIB. Kapal - Arus pendek diduga picu kebakaran kapal di Muara Baru.
  • 22:42 WIB. KEJ - Harian Indopos dan indopos.co.id dinyatakan melanggar KEJ terkait berita "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?"
  • 22:34 WIB. Ikan - KKP menyatakan penguatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan nasional menjadi program prioritas tahun ini.
  • 22:32 WIB. PDB - Menkop: pertumbuhan PDB tidak lepas dari andil koperasi syariah.
  • 22:30 WIB. Tol - Masuki Industri 4.0, transaksi nontunai menjadi bentuk modernisasi jalan tol.
  • 22:28 WIB. Voli - Bola voli putri PGN Popsivo Polwan berhasil juara Proliga 2019 usai kalahkan Jakarta Pertamina Energi.
  • 22:27 WIB. Pildun - Eko Yuli, atlet angkat besi nasional sabet emas piala dunia 2019.
  • 22:26 WIB. Dosen - Kemenag berikan penjelasan soal pemberhentian dosen bercadar karena melanggar disiplin pegawai.
  • 21:14 WIB. PBS - Gapki: perkebunan besar swasta (PBS) taar terhadap semua aturan bangun plasma.
  • 21:13 WIB. Twitter - Pendiri Twitter, Evan Williams mengundurkan diri.
  • 21:12 WIB. Infrastruktur - Kementerian PUPR terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur.
  • 19:00 WIB. OSO - OSO angkat bicara soal kekerasan terhadap jurnalis di munajat 212.
  • 17:48 WIB. Prabowo - Prabowo tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan korupsi.
  • 17:47 WIB. Proliga - Bola Voli putri Jakarta BNI 46 juara tiga Proliga 2019.

CITA: PPh Final 0,5% Dorong UMKM Maju

Foto Berita CITA: PPh Final 0,5% Dorong UMKM Maju
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penerapan tarif pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 0,5% bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil.

"Kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju," kata kata Yustinus dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Yustinus menambahkan revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah dan adil.

Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif PPh Final ini juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memilih antara skema final maupun skema normal dan kemudahan untuk memanfaatkan insentif ini dalam jangka waktu tiga hingga tujuh tahun.

"Skema ini dinilai cukup untuk mengedukasi wajib pajak agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, sekaligus menutup celah untuk melakukan penghindaran pajak melalui skenario menjadi pelaku UMKM 'abadi' dengan memecah usaha," ujar Yustinus.

Namun, ia mengakui pemberian insentif pajak ini juga merupakan pengorbanan karena berpotensi menggerus penerimaan pajak dalam jangka pendek, sebanyak kurang lebih Rp2,5 triliun.

Yustinus mengharapkan pemerintah melakukan kampanye maupun sosialisasi secara masif dan terkoordinasi dengan baik agar kebijakan ini berjalan efektif, dengan melibatkan pemerintah daerah, otoritas moneter, asosiasi usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

"Tak berhenti di situ, fasilitas berupa sistem akuntansi UKM yang lebih sederhana dan ramah, aplikasi pembukuan, sistem pembayaran dan pelaporan pajak, dan prasarana teknologi informasi yang mumpuni patut mendapat perhatian lebih besar," katanya.

Penegakan hukum yang selektif dan terukur, tambah dia, juga harus dilakukan untuk menciptakan dampak kepatuhan yaitu kepada WP yang berlindung pada kebijakan pajak bagi UMKM ini demi kepentingan pribadi dan niat mengelabui negara.

"Khusus untuk sektor e-commerce, ini adalah momentum yang tepat untuk segera menerbitkan aturan pajak e-commerce yang jelas dan adil," ujar Yustinus.

Secara keseluruhan ia mengharapkan kebijakan ini menjadi pijakan bagi kerangka reformasi perpajakan yang lebih luas, yaitu melalui perbaikan administrasi perpajakan, pemilahan WP berdasarkan tingkat kepatuhan dan risiko dan mekanisme "reward and penalty" yang adil dan transparan, agar penerimaan pajak dapat meningkat.

"Semoga kebijakan ini menjadi awal yang baik bagi bergulirnya reformasi pajak yang konsisten, demi mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kita perlu terus mengawal agar reformasi perpajakan konsisten dijalankan sampai tuntas," katanya.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan tarif pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah terbaru sebesar 0,5%, dari sebelumnya sebesar 1% untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha kecil dalam pembayaran pajak.

 

Tag: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pajak

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93