IPW Minta Polri Independen di Pilkada 2018

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepolsian Negara Republik Indonesia (Polri) agar independen pada Pilkada 2018. Hal ini dikarenakan beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada, laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.

"Kapolri Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018," kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Menurut dia, meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan pasangan calon tertentu, aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.

"Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini," ungkap Neta S. Pane.

Ketidaknetralan polisi ini, lanjutnya, bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009, ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan Polres.

"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi. Apalagi, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar," pungkasnya. 

Sebelumnya, IPW mencatat, pada Jumat (22/6/2018) warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Selain itu, terdapat pula oknum anggota DPR yang ikut mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.

Akibat ketidaknetralan polisi ini, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal, warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon (pasangan calon) tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu. 

Tak hanya di Tapanuli Utara, kasus serupa juga terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan Wakapolda Kepri, Brigjen Yan Fitri, dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

Atas kejadian itu, Nate S. Pane pun meminta kepolisian setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjelaskannya secara transparan agar pilkada setempat berjalan aman tanpa konflik