Pilkada Libur Kerja, Pengusaha Khawatir Alami Kerugian

Warta Ekonomi, Jakarta -

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) sebagai Hari Libur Nasional, yang telah ditandatangi Presiden pada Senin (25/6/2018) di Jakarta, ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi para pengusaha. 

Penetapan hari libur nasional dalam rangka pilkada secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang dimaksudkan guna memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak terganggu dengan waktu bekerja tersebut dianggap tidak perlu bagi Ketua Umum CEO Business Forum (CBF), Jahja B. Soenarjo.

Sebagai pengusaha, Jahja mengkhawatirkan adanya kerugian yang dapat diakibatkan dari menurunnya produktivitas.

"Enggak perlu (libur) tuh. Baru libur terus libur lagi, pengusaha rugi juga karena produktivitas turun, kerugian yang lumayan biar pun sehari," kata Jahja saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (26/6/2018). 

Menurutnya, Pemerintah bisa menggunakan alternatif dengan memundurkan jam masuk kantor.

"Kan bisa saja mencoblos pagi-pagi dan jam 10 masuk. Kantor saya malah inisiatif begitu. Atau malah boleh dipikirkan pilkada hari Sabtu, melawan aturan kebiasaan," tandasnya. 

Meski demikian, Jahja berharap pilkada serentak yang akan berlangsung besok dapat berjalan lancar, tidak ada kecurangan, dan rakyat dapat memilih dengan cerdas.

"Juga agar petugas semua berlaku cermat dan jangan terlibat kecurangan, masyarakat ikut mengawasi ketat. Semoga pemimpin-pemimpin terbaik serta visioner-eksekutor akan terpilih dengan cara yang bersih dan bermartabat untuk memimpin setiap daerahmya menjadi daerah yang maju. Pemimpin yang memang mengutamakan kerja dan kerja," harap Jahja.