Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:35 WIB. Perindo - Perindo mendapatkan kontrak jual beli ikan tuna dengan perusahaan asal Jepang.
  • 20:34 WIB. BNI Life - BNI Life memperoleh predikat perusahaan dengan produk unit-linked terbaik.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI meluncurkan program menabung dengan sampah atau bank sampah.
  • 20:34 WIB. BNI - BNI melibatkan para Agen BNI46 di beberapa wilayah untuk program bank sampah.
  • 20:33 WIB. KUR - Bank Mantap siap berpartisipasi menyalurkan KUR Pensiunan.
  • 19:37 WIB. BRIS - BRI Syariah menargetkan penyaluran kredit mikro Rp3 triliun di tahun ini.
  • 19:37 WIB. SMGR - Volume penjualan Semen Indonesia turun 6% di bulan Januari.
  • 19:37 WIB. WIKA - Nilai kontrak dari proyek Bandara Sultan Hasanudin mencapai Rp2,6 triliun.
  • 19:36 WIB. Mantap - Bank Mantap berencana menambah sekitar 60 jaringan kantor berbiaya rendah pada tahun ini.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN mengambil porsi 10% di LinkAja.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN menyebut LinkAja bisa membuat belanja modal perseroan makin efisien.
  • 19:35 WIB. KAI - KAI merekayasa keberangkatan kereta untuk mengantisipasi Munajat 212.
  • 19:35 WIB. Mandiri - Mandiri terlibat dalam kredit sindikasi dengan total nilai Rp6 triliun kepada anak usaha Salim Group.

KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik

Foto Berita KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wacana menghilangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadikannya lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan tidak tepat. Keterkaitan KPPU dengan Kementerian Perdagangan hanya akan merusak iklim usaha dan rawan akan konflik kepentingan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, mengatakan, independensi KPPU penting dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal ini penting untuk menjaga integritas KPPU dalam mengawasi dan menangani permasalaha seputar persaingan usaha. Soal independensi, pemerintah seharusnya bisa melihat amanah di UU nomor 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

“Dengan melihat UU ini, wacana pembentukan lembaga lain di bawah Kementerian Perdagangan seharusnya sudah gugur sejak awal. Persaingan usaha harus diawasi oleh lembaga yang independen. Lagipula, pembentukan lembaga baru akan memakan waktu yang tidak sedikit,” jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Wewenang KPPU juga tercantum di UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 35 yang menyebutkan pelaksanaan kemitraan (antar usaha) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas KPPU supaya bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit pengaduan soal persaingan usaha yang masuk ke KPPU dan membutuhkan penyelesaian untuk kepastian iklim investasi,” ungkap Hizkia.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.30 3,729.07
British Pound GBP 1.00 18,411.72 18,223.66
China Yuan CNY 1.00 2,101.61 2,080.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,127.00 13,987.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,109.28 10,006.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.01 1,782.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,447.42 10,343.12
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,020.02 15,854.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.01 3,432.39
Yen Jepang JPY 100.00 12,756.91 12,629.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6537.766 24.982 628
2 Agriculture 1616.672 15.458 21
3 Mining 1935.600 28.600 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.282 9.632 71
5 Miscellanous Industry 1347.154 -12.736 46
6 Consumer Goods 2654.468 -5.813 51
7 Cons., Property & Real Estate 459.894 1.147 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.069 7.199 72
9 Finance 1243.721 7.000 91
10 Trade & Service 827.313 1.685 155
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 288 432 144 50.00
2 OCAP 54 72 18 33.33
3 PUDP 356 430 74 20.79
4 PJAA 1,260 1,500 240 19.05
5 YULE 175 208 33 18.86
6 INPS 2,100 2,400 300 14.29
7 BRAM 6,200 7,000 800 12.90
8 IKAI 179 200 21 11.73
9 INDY 1,955 2,180 225 11.51
10 IBFN 240 266 26 10.83
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,900 1,425 -475 -25.00
2 ARTA 980 780 -200 -20.41
3 KBLV 525 454 -71 -13.52
4 CSAP 600 540 -60 -10.00
5 AKPI 690 625 -65 -9.42
6 CLAY 1,540 1,395 -145 -9.42
7 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
8 PSDN 260 242 -18 -6.92
9 SIPD 1,030 960 -70 -6.80
10 TRIS 236 220 -16 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,490 2,640 150 6.02
2 ADRO 1,345 1,415 70 5.20
3 JPFA 2,310 2,330 20 0.87
4 INDY 1,955 2,180 225 11.51
5 BUMI 150 163 13 8.67
6 BMRI 7,100 7,325 225 3.17
7 UNTR 26,000 26,500 500 1.92
8 ESTI 91 92 1 1.10
9 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
10 LEAD 92 86 -6 -6.52