Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:34 WIB. BUMN - Kementerian BUMN berharap pembentukan dua holding selesai di akhir tahun 2018.
  • 10:33 WIB. White House - Pengadilan AS memerintahkan Gedung Putih untuk membatalkan pencabutan izin liputan wartawan CNN.
  • 10:31 WIB. Go-Jek - Di Bandung, sedikitnya 500 mitra ojek online Grab migrasi ke Go-Jek.
  • 08:18 WIB. Mazda - Mazda pilih Thailand jadi basis produksi Hybrid.
  • 08:16 WIB. Line - Rudiantara apresiasi Line yang ikut kembangkan ekonomi digital.
  • 08:14 WIB. Sulteng - Telekomunikasi Sulteng sudah normal, hampir 100%.
  • 08:13 WIB. Liga Nasional UEFA - Slovenia 1 vs 1 Norwegia
  • 08:12 WIB. Liga Nasional UEFA - Siprus 1 vs 1 Bulgaria
  • 08:12 WIB. PS4 - Selama 5 tahun, PS4 ludes 86,1 juta unit.
  • 08:11 WIB. Liga Nasional UEFA - Wales 1 vs 2 Denmark
  • 08:10 WIB. Liga Nasional UEFA - Slovakia 4 vs 1 Ukraina
  • 08:09 WIB. Liga Nasional UEFA - Belanda 2 vs 0 Prancis

KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik

Foto Berita KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wacana menghilangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadikannya lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan tidak tepat. Keterkaitan KPPU dengan Kementerian Perdagangan hanya akan merusak iklim usaha dan rawan akan konflik kepentingan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, mengatakan, independensi KPPU penting dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal ini penting untuk menjaga integritas KPPU dalam mengawasi dan menangani permasalaha seputar persaingan usaha. Soal independensi, pemerintah seharusnya bisa melihat amanah di UU nomor 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

“Dengan melihat UU ini, wacana pembentukan lembaga lain di bawah Kementerian Perdagangan seharusnya sudah gugur sejak awal. Persaingan usaha harus diawasi oleh lembaga yang independen. Lagipula, pembentukan lembaga baru akan memakan waktu yang tidak sedikit,” jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Wewenang KPPU juga tercantum di UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 35 yang menyebutkan pelaksanaan kemitraan (antar usaha) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas KPPU supaya bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit pengaduan soal persaingan usaha yang masuk ke KPPU dan membutuhkan penyelesaian untuk kepastian iklim investasi,” ungkap Hizkia.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35