Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:22 WIB. Ketum PBNU - Jabatan baru Ma'ruf Amin di PBNU ialah Mustasyar (Dewan Penasihat).
  • 20:31 WIB. Sandiaga - Semua partai pengusung harus menerapkan teletubbies effect di Pilpres 2019.
  • 20:07 WIB. Khofifah - Menangkan Jokowi-Ma'ruf, semua jaringan dimaksimalkan.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Sejauh ini NU terus berkoordinasi dengan Jokowi-Ma'ruf.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Kita tidak bisa pastikan 100% masyarakat NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. KIK - Akan lebih mengandalkan cara kampanye dengan gotong royong dan bukan sekadar modal finansial.
  • 19:54 WIB. KIK - Sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf yakni perusahaan dan partai politik.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.
  • 19:53 WIB. KIK - Dana¬† kampanye Jokowi-Ma'ruf sebanyak Rp11,9 miliar.

KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik

Foto Berita KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wacana menghilangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadikannya lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan tidak tepat. Keterkaitan KPPU dengan Kementerian Perdagangan hanya akan merusak iklim usaha dan rawan akan konflik kepentingan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, mengatakan, independensi KPPU penting dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal ini penting untuk menjaga integritas KPPU dalam mengawasi dan menangani permasalaha seputar persaingan usaha. Soal independensi, pemerintah seharusnya bisa melihat amanah di UU nomor 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

“Dengan melihat UU ini, wacana pembentukan lembaga lain di bawah Kementerian Perdagangan seharusnya sudah gugur sejak awal. Persaingan usaha harus diawasi oleh lembaga yang independen. Lagipula, pembentukan lembaga baru akan memakan waktu yang tidak sedikit,” jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Wewenang KPPU juga tercantum di UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 35 yang menyebutkan pelaksanaan kemitraan (antar usaha) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas KPPU supaya bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit pengaduan soal persaingan usaha yang masuk ke KPPU dan membutuhkan penyelesaian untuk kepastian iklim investasi,” ungkap Hizkia.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22