Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:58 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama codeshare dengan maskapai global.
  • 17:27 WIB. Garuda - Garuda Indonesia melawan putusan Federal Court of Australia soal price fixing.
  • 17:17 WIB. PEP - Pertamina EP Bunyu Field hemat biaya operasional berkat pemasangan kabel power baru.
  • 17:05 WIB. Asuransi - Jasa Raharja NTB menyalurkan santunan Rp1,46 miliar periode lebaran.
  • 16:32 WIB. Uang Kripto - Facebook Inc meluncurkan cryptocurrency Libra Selasa ini
  • 15:51 WIB. Investor - Investasi sebesar Rp700 miliar dikucurkan ke budi daya ikan lepas pantai di Manado.
  • 15:18 WIB. Hary Tanoe - Hary Tanoesoedibjo konfirmasi soal berita pembelian mansion milik Donald Trump.
  • 14:48 WIB. Grab - Grab uji coba biaya pembatalan di Lampung dan Palembang.
  • 14:41 WIB. Investasi - Bos BKPM optimis investasi asing meningkat di periode kedua Jokowi.
  • 14:30 WIB. Krakatau Steel - Anak usaha Krakatau Steel siap bangun pengolahan air laut terbesar di Indonesia.
  • 14:16 WIB. Pokemon Go - Niantic gugat pembuat aplikasi curang untuk Pokemon Go.
  • 14:01 WIB. Grab - Grab uji coba sistem denda bagi penumpang yang batalkan order.
  • 10:54 WIB. Washington - Trump akan mengenakan tarif lagi kepada impor China sebesar US$300 miliar, termasuk mainan.

KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik

KPPU di Bawah Kemendag Akan Rawan Konflik - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wacana menghilangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadikannya lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan tidak tepat. Keterkaitan KPPU dengan Kementerian Perdagangan hanya akan merusak iklim usaha dan rawan akan konflik kepentingan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, mengatakan, independensi KPPU penting dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal ini penting untuk menjaga integritas KPPU dalam mengawasi dan menangani permasalaha seputar persaingan usaha. Soal independensi, pemerintah seharusnya bisa melihat amanah di UU nomor 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

“Dengan melihat UU ini, wacana pembentukan lembaga lain di bawah Kementerian Perdagangan seharusnya sudah gugur sejak awal. Persaingan usaha harus diawasi oleh lembaga yang independen. Lagipula, pembentukan lembaga baru akan memakan waktu yang tidak sedikit,” jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Wewenang KPPU juga tercantum di UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 35 yang menyebutkan pelaksanaan kemitraan (antar usaha) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas KPPU supaya bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit pengaduan soal persaingan usaha yang masuk ke KPPU dan membutuhkan penyelesaian untuk kepastian iklim investasi,” ungkap Hizkia.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,841.29 3,802.19
British Pound GBP 1.00 18,047.84 17,861.73
China Yuan CNY 1.00 2,089.58 2,068.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,406.00 14,262.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,859.47 9,759.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,839.21 1,820.64
Dolar Singapura SGD 1.00 10,516.10 10,410.22
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.26 16,019.08
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,448.89 3,411.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,300.71 13,164.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6257.330 66.805 635
2 Agriculture 1388.988 1.248 21
3 Mining 1588.662 -10.722 46
4 Basic Industry and Chemicals 739.579 -1.105 71
5 Miscellanous Industry 1295.411 16.430 47
6 Consumer Goods 2445.115 29.514 52
7 Cons., Property & Real Estate 483.431 15.801 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.946 11.538 74
9 Finance 1278.843 17.757 90
10 Trade & Service 802.333 2.985 158
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 296 370 74 25.00
2 SMBR 785 980 195 24.84
3 DUTI 3,820 4,750 930 24.35
4 KONI 372 436 64 17.20
5 MKPI 13,600 15,925 2,325 17.10
6 HELI 167 195 28 16.77
7 MIDI 1,020 1,190 170 16.67
8 MNCN 975 1,130 155 15.90
9 BMTR 360 406 46 12.78
10 PICO 268 300 32 11.94
No Code Prev Close Change %
1 BLTZ 4,950 3,800 -1,150 -23.23
2 INPP 995 800 -195 -19.60
3 ARMY 268 220 -48 -17.91
4 FITT 173 143 -30 -17.34
5 NICK 278 236 -42 -15.11
6 SDMU 72 62 -10 -13.89
7 SOSS 430 378 -52 -12.09
8 SMRU 176 156 -20 -11.36
9 KBLV 410 364 -46 -11.22
10 BUVA 112 100 -12 -10.71
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 975 1,130 155 15.90
2 CCSI 250 246 -4 -1.60
3 BMTR 360 406 46 12.78
4 CENT 90 95 5 5.56
5 BBRI 4,200 4,260 60 1.43
6 TLKM 3,900 3,980 80 2.05
7 WEGE 314 332 18 5.73
8 BDMN 4,250 4,110 -140 -3.29
9 POLY 100 99 -1 -1.00
10 SMRU 176 156 -20 -11.36