Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:57 WIB. UEFA Nations League - Liechtenstein 2 vs 2 Armenia
  • 05:57 WIB. UEFA Nations League - Makedonia 4 - 0 Gibraltar
  • 05:56 WIB. UEFA Nations League - Georgia 2 - 1 Kazakhstan
  • 05:56 WIB. UEFA Nations League - Andorra 0 vs 0 Latvia
  • 05:55 WIB. UEFA Nations League - Siprus 0 vs 2 Norwegia
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Bulgaria 1 vs 1 Slovenia
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia
  • 05:53 WIB. UEFA Nations League - Republik Ceko 1- 0 Slovakia
  • 05:52 WIB. UEFA Nations League - Jerman 2 vs 2 Belanda
  • 22:05 WIB. Grab - Ditinggal mitra pengemudi, Grab klaim perusahaannya lebih besar dari Go-Jek.
  • 21:53 WIB. Indosat - Indosat akan fokus di video streaming.
  • 21:50 WIB. Indosat - Indosat kejar target 4G di seluruh wilayah operasional.
  • 21:50 WIB. Bukalapak - Kantor Bukalapak di Bandung sudah beroperasi selama seminggu.
  • 20:27 WIB. Facebook - Facebook hapus 15,4 juta konten kekerasan.
  • 20:26 WIB. Apple - Tumblr untuk iOS hilang dari App Store.

PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM Online

Foto Berita PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan, angka ini masih terbilang rasional dan tidak memberatkan. Terlebih, transaksi penjualan UMKM online berpeluang lebih besar dibandingkan dengan UMKM konvesional. Namun, pemberlakuan pajak penghasilan kepada UMKM online jangan sampai memberatkan para pelaku industri UMKM dan dapat dilakukan secara kolektif (di waktu yang bersamaan dengan pajak-pajak lainnya).

“Potensi pajak penghasilan melalui perdagangan online terbilang sangat besar. Apalagi, sekarang ini banyak sistem perdagangan offline bergeser menggunakan platform online. Yang penting adalah pemerintah sudah cukup adil dalam mengenakan pajak atas perdagangan e-commerce, terutama pelaku perdagangan yang mayoritas adalah industri UMKM," tutur Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menuurt Novani, aktivitas perdagangan terbilang sangat aktif karena dapat berjualan kapanpun selama terkoneksi dengan internet. Hal ini memunculkan peluang pendapatan dari pajak atas transaksi dagang tersebut. Tapi, mendeteksi jumlah penjualan online tidak mudah karena ada banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan online selain UMKM itu sendiri, misalnya saja marketplace.

Kalau pemerintah menyasar perdagangan online, pemerintah tidak hanya membicarakan mengenai online retail, tetapi juga mencakup online platform dan classified ads yang juga melakukan transaksi melalui mekanisme elektronik. Belum lagi e-commerce lintas negara dan penjualan yang tidak berupa barang seperti penjualan karakter online game, koran/ majalah online dan lain-lain.

“Keragaman jenis ini adalah tantangan dalam penetapan pajak penghasilan untuk UMKM online. Pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan yang mampu menangkap potensi pajak dengan kondisi–kondisi semacam tadi. Pemerintah juga harus memperjelas siapa pihak yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor pajak transaksi online. Jangan sampai baik pihak yang menjadi wajib pajak maupun pemungut dan penyetor pajak terberatkan atas adanya peraturan pajak ini,” ungkapnya.

Pengenaan pajak penghasilan yang tidak memberatkan, kata Novani, akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja serta mendisiplinkan UMKM dalam hal laporan keuangan.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menetapkan tarif baru pajak penghasilan untuk UMKM konvensional sebesar 0,5% atas omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. 

Tag: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69