Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:33 WIB. Jokowi - Pengenalan diri lewat baliho perlu, namun lebih baik door to door.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.
  • 23:34 WIB. Hasto Kristiyanto - Langkat dan Binjai adalah dapil Djarot Saiful Hidayat, karena itu Jokowi-Ma'ruf optimis menang.
  • 23:39 WIB. Hasto Kristiyanto - Taget kemenangan di Langkat 60% dan Binjai 55%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Kemenangan bisa dicapai dengan kerja ekstra secara door to door.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Taget kita di Riau kemenangan 60%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Saya yakin militansi kita semua, target bisa tercapai.

Tahanan KPK Ikut Nyoblos?

Foto Berita Tahanan KPK Ikut Nyoblos?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan belum ada koordinasi antara lembaganya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahanan yang ada di KPK apakah perlu difasilitasi untuk melakukan pemungutan suara atau tidak pada Pilkada 2018.

"KPK belum menerima surat apa pun dari KPU terkait dengan apakah para tahanan yang ada di KPK perlu difasilitasi untuk melakukan pemungutan suara atau tidak. Tentu yang berwenang melaksanakan hal tersebut adalah KPU sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menurut Febri, terkait sejumlah tahanan KPK yang saat ini ber-KTP daerah yang ikut Pilkada, pada dasarnya KPK mengikuti aturan Pilkada yang salah satu penyelenggaranya adalah KPU. "Sejauh ini, koordinasi KPK dan KPU adalah untuk memfasilitasi tahanan menggunakan hak pilih di rutan yang wilayah hukumnya mengikuti proses pemilu baik Pilkada DKI ataupun pilpres dan Pileg yang telah dilakukan sebelumnya," ucap Febri.

Sementara soal pelaksanaan Pilkada 2018 pada Rabu (27/6), KPK mengajak semua pihak mendukung penyelenggaraan proses demokrasi agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing.

"Untuk itu, kami pandang proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar Pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," kata Febri.

KPK pun mengharapkan proses demokrasi secara serentak itu dapat berperan positif untuk daerah masing-masing.

"Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli. Politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan Kepala Daerah pada perilaku korupsi," tuturnya.

Sampai saat ini, kata dia, 95 kepala daerah telah diproses KPK dalam 108 kasus korupsi dan pencucian uang.

Ia menjelaskan pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan gubernur, bupati, wali kota atau wakinyal.

"Terbanyak di Jabar 12 pelaku korupsi, Jatim 11, dan Sumut sembilan. Sedangkan modus korupsi yg paling dominan adalah penyuapan," ungkap Febri.

Tag: Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00