Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:14 WIB. SANTRI - Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) jadi salah satu program kemandirian pesantren.
  • 15:14 WIB. Keuangan Syariah - Perry Warjiyo: Pesantren jadi basis arus ekonomi Indonesia.
  • 15:13 WIB. Syariah - Erwin Rijanto: Rata-rata transaksi di pasar keuangan syariah sampai Oktober 2018 mencapai Rp947 triliun.
  • 15:13 WIB. Sukuk - Bank Indonesia akan terbitkan Sukuk Bank Indonesia untuk mendukung pembiayaan dan pasar keuangan syariah.
  • 15:12 WIB. Rupiah - Pukul 15.00, rupiah makin terdepresi menjadi Rp14.644 per dolar AS.
  • 13:47 WIB. Refinancing - Rencana restrukturasi utang BIPI sebesar US$300 juta masih dalam proses finalisasi. 
  • 12:20 WIB. IHSG - Penutupan sesi I, IHSG melemah 0,52% ke level Rp6.079,49. 
  • 11:50 WIB. Instagram - Instagram tunjuk Vishal Shah jadi Head of Product.

DPD: BPJS Kesehatan Jangan Telat Bayar Klaim

Foto Berita DPD: BPJS Kesehatan Jangan Telat Bayar Klaim
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta BPJS Kesehatan cepat menyelesaikan pembayaran klaim kepada para mitra pemberi layanan fasilitas kesehatan atau faskes di seluruh daerah.

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada mitra seperti rumah sakit, klinik dan praktik mandiri akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6), seperti disampaikan dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).

Dia mengatakan, koordinasi dan komunikasi BPJS dengan faskes soal pembayaran klaim harus berjalan dengan baik. Jangan sampai BPJS "mismatch" dengan faskes soal pembayaran klaim.

"Penundaan atau keterlambatan pembayaran klaim akan berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya dalam RDP yang juga dihadiri Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Dr Kusmedi Priharto dan Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Fajaruddin Sihombing.

Fahira mengingatkan, keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dapat memicu keresahan dari pihak rumah sakit, klinik ataupun praktik layanan kesehatan mandiri. "Sebab hal tersebut mengganggu operasional dari pemberi layanan kesehatan yang ujung-ujung mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi menambahkan, selain masalah keterlambatan klaim, publik juga sering mengeluhkan soal seringnya BPJS mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini membuat kaget khususnya rumah sakit, klinik dan praktik layanan kesehatan mandiri di daerah terpencil dan terluar.

"Sosialisasi peraturan dari BPJS kepada mitra dan masyarakat masih sangat lemah. Kita anggota DPD bersedia membantu BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan menyediakan narasumber untuk menjelaskan kepada masyarakat," katanya.

Delis mengingatkan, kinerja BPJS Kesehatan pada tahun ini dan tahun 2019 akan sangat vital sebab merupakan tahun-tahun politik. Apabila kinerja BPJS banyak mendapatkan kritik, maka hal tersebut akan mempengaruhi citra pemerintah.

"Kita tidak ingin ketidakpuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan akan mempengaruhi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang sudah baik. Karena itu, BPJS harus benar-benar bersinergi dengan pihak terkait untuk menjamin agar program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang berjalan dengan baik," ujarnya.

Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pembayaran klaim selama ini karena terjadi "mismatch" antara besaran iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan. "Selama ini besaran iuran yang ditetapkan sesuai Perpres Jaminan Kesehatan masih lebih rendah dengan perhitungan aktuaria," katanya.

Keterlambatan pembayaran klaim karena keterbatasan anggaran, bisa juga karena penundaan klaim. Penundaan klaim ini karena ketidaksesuaian tagihan dan 'pending' karena kendala urusan medis.

"Telat juga karena masalah ketidaklengkapan administrasi. Karena itu kami sekarang menggunakan digitalisasi untuk pengajuan tagihan bersifat 'online'," kata Direktur BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06