Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:03 WIB. MAYA - Pefindo menurunkan prospek peringkat Bank Mayapada Internasional dari stabil menjadi negatif.
  • 14:58 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan markerting sales┬ásebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini.
  • 14:57 WIB. MYRX - Hanson International menganggarkan dana sekitar Rp800 miliar-Rp1 triliun untuk akuisisi lahan tahun ini.
  • 10:14 WIB. Spionase - Rusia minta AS bebaskan warganya yang dituding lakukan aksi spionase.
  • 10:13 WIB. ASEAN - Kamboja kepincut sistem desentralisasi di Indonesia.
  • 10:12 WIB. Timor Leste - Indonesia-Timor Leste bahas pengelolaan ekosistem perairan.
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.

DPD: BPJS Jangan Telat Bayar Klaim

Foto Berita DPD: BPJS Jangan Telat Bayar Klaim
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta BPJS Kesehatan cepat menyelesaikan pembayaran klaim kepada para mitra pemberi layanan fasilitas kesehatan atau faskes di seluruh daerah.

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada mitra seperti rumah sakit, klinik dan praktik mandiri akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6), seperti disampaikan dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).

Dia mengatakan, koordinasi dan komunikasi BPJS dengan faskes soal pembayaran klaim harus berjalan dengan baik. Jangan sampai BPJS "mismatch" dengan faskes soal pembayaran klaim.

"Penundaan atau keterlambatan pembayaran klaim akan berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya dalam RDP yang juga dihadiri Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Dr Kusmedi Priharto dan Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Fajaruddin Sihombing.

Fahira mengingatkan, keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dapat memicu keresahan dari pihak rumah sakit, klinik ataupun praktik layanan kesehatan mandiri. "Sebab hal tersebut mengganggu operasional dari pemberi layanan kesehatan yang ujung-ujung mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi menambahkan, selain masalah keterlambatan klaim, publik juga sering mengeluhkan soal seringnya BPJS mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini membuat kaget khususnya rumah sakit, klinik dan praktik layanan kesehatan mandiri di daerah terpencil dan terluar.

"Sosialisasi peraturan dari BPJS kepada mitra dan masyarakat masih sangat lemah. Kita anggota DPD bersedia membantu BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan menyediakan narasumber untuk menjelaskan kepada masyarakat," katanya.

Delis mengingatkan, kinerja BPJS Kesehatan pada tahun ini dan tahun 2019 akan sangat vital sebab merupakan tahun-tahun politik. Apabila kinerja BPJS banyak mendapatkan kritik, maka hal tersebut akan mempengaruhi citra pemerintah.

"Kita tidak ingin ketidakpuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan akan mempengaruhi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang sudah baik. Karena itu, BPJS harus benar-benar bersinergi dengan pihak terkait untuk menjamin agar program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang berjalan dengan baik," ujarnya.

Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pembayaran klaim selama ini karena terjadi "mismatch" antara besaran iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan. "Selama ini besaran iuran yang ditetapkan sesuai Perpres Jaminan Kesehatan masih lebih rendah dengan perhitungan aktuaria," katanya.

Keterlambatan pembayaran klaim karena keterbatasan anggaran, bisa juga karena penundaan klaim. Penundaan klaim ini karena ketidaksesuaian tagihan dan 'pending' karena kendala urusan medis.

"Telat juga karena masalah ketidaklengkapan administrasi. Karena itu kami sekarang menggunakan digitalisasi untuk pengajuan tagihan bersifat 'online'," kata Direktur BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10