Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.
  • 14:36 WIB. Gerindra - PSI jangan menuduh seenaknya soal situs Sandiaga.
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandi, menjadi solusi bagi tindak korupsi di Indonesia
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga lebih mudah dipahami masyarakat.
  • 14:33 WIB. PAN - Dengan 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga, masalah Indonesia teratasi.
  • 14:30 WIB. PAN - Visi misi Prabowo-Sandiaga lebih membumi ketimbang 'Revolusi Mental'.
  • 12:31 WIB. Hukum - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, NTT ditangkap Polres Jakbar soal narkoba.
  • 12:29 WIB. PSI - Tidak mungkin materi negatif diproduksi TKN Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:29 WIB. PSI - Kampanye hitam tidak boleh berkembang dalam demokrasi.
  • 12:28 WIB. PSI - Kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Jokowi.
  • 12:28 WIB. PSI - Pendukung Jokowi-Ma'ruf, wajib mengutuk kampanye hitam.
  • 12:26 WIB. PSI - Meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus fitnah Sandiaga.
  • 12:25 WIB. PSI - Bisa saja situs fitnah Sandiaga dibuat pendukung Prabowo-Sandi.

DPD: BPJS Kesehatan Jangan Telat Bayar Klaim

Foto Berita DPD: BPJS Kesehatan Jangan Telat Bayar Klaim
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta BPJS Kesehatan cepat menyelesaikan pembayaran klaim kepada para mitra pemberi layanan fasilitas kesehatan atau faskes di seluruh daerah.

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada mitra seperti rumah sakit, klinik dan praktik mandiri akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6), seperti disampaikan dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).

Dia mengatakan, koordinasi dan komunikasi BPJS dengan faskes soal pembayaran klaim harus berjalan dengan baik. Jangan sampai BPJS "mismatch" dengan faskes soal pembayaran klaim.

"Penundaan atau keterlambatan pembayaran klaim akan berdampak kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya dalam RDP yang juga dihadiri Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Dr Kusmedi Priharto dan Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Fajaruddin Sihombing.

Fahira mengingatkan, keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dapat memicu keresahan dari pihak rumah sakit, klinik ataupun praktik layanan kesehatan mandiri. "Sebab hal tersebut mengganggu operasional dari pemberi layanan kesehatan yang ujung-ujung mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi menambahkan, selain masalah keterlambatan klaim, publik juga sering mengeluhkan soal seringnya BPJS mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini membuat kaget khususnya rumah sakit, klinik dan praktik layanan kesehatan mandiri di daerah terpencil dan terluar.

"Sosialisasi peraturan dari BPJS kepada mitra dan masyarakat masih sangat lemah. Kita anggota DPD bersedia membantu BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan menyediakan narasumber untuk menjelaskan kepada masyarakat," katanya.

Delis mengingatkan, kinerja BPJS Kesehatan pada tahun ini dan tahun 2019 akan sangat vital sebab merupakan tahun-tahun politik. Apabila kinerja BPJS banyak mendapatkan kritik, maka hal tersebut akan mempengaruhi citra pemerintah.

"Kita tidak ingin ketidakpuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan akan mempengaruhi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang sudah baik. Karena itu, BPJS harus benar-benar bersinergi dengan pihak terkait untuk menjamin agar program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang berjalan dengan baik," ujarnya.

Direksi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pembayaran klaim selama ini karena terjadi "mismatch" antara besaran iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan. "Selama ini besaran iuran yang ditetapkan sesuai Perpres Jaminan Kesehatan masih lebih rendah dengan perhitungan aktuaria," katanya.

Keterlambatan pembayaran klaim karena keterbatasan anggaran, bisa juga karena penundaan klaim. Penundaan klaim ini karena ketidaksesuaian tagihan dan 'pending' karena kendala urusan medis.

"Telat juga karena masalah ketidaklengkapan administrasi. Karena itu kami sekarang menggunakan digitalisasi untuk pengajuan tagihan bersifat 'online'," kata Direktur BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20